SURABAYA (Pos Kota) – Rapat paripurna pertama DPRD Jawa Timur, Senin (7/9) akhirnya menetapkan 10 fraksi beserta ketua masing-masing.
Kesepuluh fraksi itu adalah Fraksi Demokrat yang diketuai Lilik Muharti, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan diketuai Ali Muji, Fraksi Kebangkitan Bangsa diketuai Zaini Nashirudin, Fraksi Golkar diketuai Gatot Sudjito, Fraksi Gerindra diketuai FAF Adis Siswo, Fraksi Amanat Nasional diketuai Amar Syaifudin, Fraksi Keadilan Sejahtera dengan ketua Yusuf Rohana, Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dengan ketua Anwar sadat, Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (gabungan dari PPP dan PBR) dengan ketua Mujidah Wahab dan Fraksi Hanura Damai (gabungan Hanura dan PDS) diketuai Kuswanto.
Rapat yang dipimpin oleh Imam Sunardhi Ketua DPRD Jawa Timur sementara ini sempat diwarnai interupsi dari anggota dewan. Interupsi pertama disampaikan oleh anggota Fraksi Gerindra yang mengoreksi kekeliruan penempatan anggotanya Wike Herawaty yang harusnya bendahara fraksi tapi disebut sebagai sekretaris fraksi.
Interupsi juga disampaikan oleh Kuswanto Ketua Fraksi Hanura Damai yang mempersoalkan penomoran fraksinya di nomor urut 10. “Apa dasar penomoran fraksi kami di urutan terakhir? Padahal kalau sesuai abjad, fraksi kita diatas fraksi yang lain,” kata Kuswanto.
Masalah terselesaikan ketika Habib Mahdi dari Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi. Habib menilai penomoran fraksi bukan persoalan prinsip. Habib kemudian mempersilahkan Fraksi Hanura Damai untuk menempati nomor urut 9 dan Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi di urutan ke 10.
Sementara itu Sirmadji Wakil Ketua DPRD Jawa Timur mengatakan setelah penetapan fraksi, pihaknya akan membahas persiapan pembentukan pansus tata tertib dewan dengan para ketua fraksi untuk menentukan berapa jumlah pansus.
Diharapkan dalam minggu ini, rapat paripurna akan kembali digelar dengan agenda penetapan pansus tata tertib dewan.
“Setelah itu kita akan konsultasi dengan Depdagri. Sebelum hari raya, pansus bisa selesai. Atau paling tidak tinggal dok (disahkan) saja,” ujar Sirmadji.
Menurut Sirmadji, pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera dibahas adalah nota APBD. Namun sebelumnya, anggota dewan akan membentuk lebih dulu pimpinan DPRD Jawa Timur definitif dan dilanjutkan dengan pembentukan alat kelengkapan negara.(nurqomar/dms)
