Alokasi Anggaran untuk Aparatur masih terlalu Besar

Evaluasi APBD 2010:

Berikut ini tabel yang memberikan gambaran tentang alokas belanja langsung pada empat satker yang berada dibawah komisi D DRPD Jawa Timur. Pada Dinas pengairan total belanja untuk aparatur pada alokasi belanja langsung (belanja pegawai, kunjungan, alat tulis kantor, tranportasi akomodasi konsumsi, makan minu rapat, beli laptop dan komputer) mencapai 21,53%, PU Bina Marga mencapai 5%, PU Cipta Karya 5,7% dan Bappeda mencapai  54%.

Yang perlu dijelaskan adalah mengapa anggaran pada PU dinas pengairan dan Bappeda sangat besar. Padahal dalam ketentuan permendagri No. 25 tahun 2009 disebutkan bawah dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; begitu pula dengan penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas.

Dinas

Belanja Pegawai

Kunjungan Kerja

Alat Tulis Kantor

Trsnportasi, Akomodasi, Konsumsi

Makan-mium Rapat

Beli Laptop/ komputer

PU Pengairan

5,682,945,000

11,946,860,000

1,826,155,486

189,000,000

1,371,198,600

244,269,512

PU Bina Marga

3,862,247,500

5,095,335,000

1,692,058,901

465,600,000

597,502,500

356,522,200

PU Cipta Karya

2,715,280,000

4,014,589,000

490,041,400

848,500,000

405,262,500

307,500,000

Bappeda

29,353,990,000

7,274,250,800

618,195,950

3,111,450,000

551,430,000

360,000,000

Padahal perbandingan antara belanja tidak langsung dan langsung itu sendiri sudah tidak ideal. Ditambah lagi dengan alokasi belanja untuk pegawai yang dimasukkan dalam belanja langsung yang masih sedemikian besar. Berikut tabel perbandingan atara belanja langsung dan tidak langsung.

Dinas

Belanja Tidak Langsung

Total belanja Langsung

PU Pengairan

59.230.617.000

98.729.623.400

PU Bina Marga

131.099.000.000 (36,6%)

227.062.000.000 (63,4%)

PU Cipta Karya

17.910.708.000

153.513.563.000

Bappeda

12.240.216.000

54.500.000.000

Sangat disayangkan dokumen RKA-SKPD yang memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD tidak dibawa oleh satker yang bermitra dengan komisi D pada saat hearing. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi anggota komisi D DPRD Jatim untuk memastikan bahwa semua hal yang sudah dianggarkan oleh masing-masing satker sesuai dengan alokasinya. Itikad SKPD untuk tidak membawa RKA pada saat hearing patut mendapat garis bawah yang tebal karena sebagaimana tercantum dalam jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi, SKPD akan membawa RKA pada saat hearing.

Sebenarnya dalam pandangan umum, hampir seluruh fraksi meminta agar RKA diserahkan oleh SKPD empat hari sebelum hearing berlangsung. Namun ternyata, pada saat hari hearing saja masig ada SKPD yang tidak membaa RKA yang dimaksud.

About the Author