PA Fraksi terhadap 5 (lima) RAPERDA Provinsi Jawa timur

Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Terhadap

5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) Provinsi Jawa Timur

JURU BICARA : H. RIYADH ROSYADI

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur & Wakil Gubernur

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur

Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap jawaban eksekutif atas pemandangan umum Penyampain 3 (tiga) Raperda Provinsi Jawa Timur tahun 2010, yakni Raperda Pajak Daerah dan Raperda Pengumpulan Sumbangan dan Raperda Tata Kelola Produk-Produk Unggulan pertanian dan Perikanan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan tentunya kita semua berharap lahirnya tiga Perda tidak sekedar dilahirkan, akan tetapi  bagaimana kelahiran tiga Perda secara efektif dan produktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dan sebuah  Perda  akan semakin berarti mampu meningkatkan kesejehtaraan masyarakat, tentunya bila didukung dengan SDM aparatur birokrasi yang memiliki kapasitas, profesional, kredibilitas dan integriitas. Dan kami yakin kita memiliki tekad dan kemampuan tersebut.

Pembuatan dan pembahasan Raperda, tentu saja telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, baik biaya sosial-politik, ekonomi, waktu,fikiran dan sebagainya. Kita semua berharap tiga Raperda baru ini akan berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat secara umum.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam  kaidah normatif, Perda yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, jika bertentangan, maka peraturan tersebut (baca: Perda) dinilai cacat dan batal demi hukum alias tidak bisa diterbitkan apalagi diberlakukan. Salah satu spirit Otonomi daerah (Otoda) adalah bagaimana mendekatkan aspirasi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dan lebih dari itu adalah tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dengan kata lain, aspirasi dan kepentingan masyarakat bisa terakomodasi atau terwarnai dalam ketiga Raperda yang nantinya akan disahkan.

Perda merupakan manifestasi kebijakan dalam menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu parameter yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat yakni dengan melihat produk legislasi.

Dalam Pendapat Akhir ini, F-PKS akan memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi atas ketiga Raperda tersebut.

A. Raperda Pajak Daerah.

Raperda Pajak Daerah ini secara normatif merupakan konsekwensi logis dari telah diterbitkannya UU baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yakni UU No. 28 tahun 2009.  Dengan adanya UU yang baru tentu saja akan berdampak pada penerimaan PAD. Seperti diketahui, sampai saat ini pajak daerah masih menjadi tulang punggung penerimaan PAD dan pembiayaan pembangunan Propinsi Jawa Timur. Begitu penting dan strategisnya peranan pajak bagi pembangunan daerah, menuntut kita untuk lebih kreatif, inovatif, dan progresif dalam menggali potensi-potensi pajak yang selama ini belum banyak tersentuh. Dan sudah barang tentu, semangat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah jangan sampai berakibat pada pembebanan terhadap masyarakat.

Terkait dengan Raperda Pajak daerah ini, ada beberapa catatan kritis yang akan dikemukakan, diantaranya adalah;

Pertama, Sebagai catatan, pada tahun 2009 penerimaan PAD Propinsi Jatim sebesar 5,708 triliun dan dari total PAD tersebut, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 4,891 triliun atau sekitar 85,69%. Penerimaan PAD Jatim ini akan semakin meningkat dengan diberlakukannya Perda baru, yakni mencapai Rp 6,357 triliun atau naik sekitar 10% dari realisasi 2009. Peningkatan ini lebih disebabkan karena adanya perubahan tarif, terutama pada tarif PBBNKB (dari 10% menjadi 15%) dan PBBKB (dari 5% menjadi 10%). Penerimaan PAD akan semakin bertambah jika pada tahun 2014 pajak rokok dengan tarif 10% diberlakukan. Pemasukan PAD Propinsi Jatim akan semakin meningkat (lihat tabel).

Realisasi Pajak 2009 dan Prediksi dengan Perda Baru Kerang

an

No Jenis Pajak Perda Lama Perda Baru
Tarif Perda Lama Realisasi 2009 Tarif  Raperda Baru Prediksi
1 PKB 1,5% 1,838 T 1,5% 2,504 T 435,9 M (36,22%)
2 PBBNKB 10% 1,789 T 15% 2,350 T 560,7 M (31,34%)
3 PBBKB 5% 996,915 M 10% 1,495 T 498,307 M (50%)
4 PAP 10% 18,651 M 10% 18 M (651,017) (3,49%)*
5 PR - - 10% ? ?**
Jumlah - 5,708 T 10% 6,357 T 569 M (10%)
Catatan : * : Volume penggunaan dari pabrik gula diprediksi turun

** : belum bisa di prediksi, karena tidak ada data sebelumnya. Pajak rokok baru dan baru direalisasikan 2014

Kedua, Jika kita cermati betul penerimaan PAD, sangat nampak secara terang benderang, bahwa sebagian besar atau 85,69% PAD Jatim bersumber dari pajak dari yang dipungut dari masyarakat. Ini menujukkan bahwa partisipasi dan kontribusi masyarakat terhadap peningkatan PAD Jatim sangat besar, namun prestasi masyarakat tersebut diimbangi dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan hak masyarakat yang lebih besar juga. Misalnya dalam hal pelayanan public yang lebih baik dan berkualitas. Kewajiban masyarakat untuk membayar pajak sudah dilaksanakan dengan baik (baca: peningkatan pajak daerah). Sudah selayaknya mendapatkan apresiasi. Bentuk apresiasi tersebut adalah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola pajak daerah dan potensi pajak daerah secara maksimal. Pemanfaatan pajak daerah harus benar-benar diperuntukan untuk pembangunan daerah, lebih khusus peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jatim.

Pada tahun 2009 penerimaan PAD Propinsi Jatim sebesar 5,708 triliun dan dari total PAD tersebut, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 4,891 triliun atau sekitar 85,69%. Penerimaan PAD Jatim akan semakin meningkat dengan diberlakukannya Perda baru, yakni mencapai Rp 6,357 triliun atau naik sekitar 10% dari realisasi 2009. Peningkatan ini lebih disebabkan karena adanya perubahan tarif, terutama pada tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (PBBNKB) (dari 10% menjadi 15%) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (dari 5% menjadi 10%). Penerimaan PAD akan semakin bertambah lagi jika pada tahun 2014 Pajak Rokok dengan tarif 10% diberlakukan.

Ketiga, Karena sebagian besar peningkatan pendapatan daerah bersumber dari sektor pajak, semakin menegaskan bahwa kenaikan penerimaan pajak daerah tersebut, bukan sepenuhnya karena kinerja atau “prestasi” Pemprop sebagaimana yang selama ini diklaim, akan tetapi tapi lebih karena perintah Perda dan lebih khusus karena kesadaran,ketaatan, partisipasi dan kontribusi pembayar pajak atau masyarakat. Maka diperlukan pengamanan dan penyelamatan secara sistematis terhadap penerimaan dan pemanfatan pajak dari berbagai tindak penyimpangan, kebocoran, dan penyelahgunaan jabatan. Dan ini adalah tanggung jawab utama dari pemerintah propinsi untuk merealisasikannya.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Keempat, Dalam Raperda secara ekplisit belum ada pengaturan mengenai besaran pajak khusus untuk kendaraan alat-alat berat. Seharusnya pajak progresif harus dikenakan terhadap kendaraan alat-alat berat tersebut. Karena dampak yang ditimbulkan kendaraan-kendaraan tersebut sanagat besar, yakni kerusakan infrastruktur jalan.

Kelima, Dalam Raperda Pajak daerah pasal 65 dijelaskan adanya Pengadilan Pajak yang dijadikan sebagai wadah bagi subjek pajak/pembayar pajak dalam mengajukan permohonan banding atas keberatan pajaknya. Namun, pengaturan tentang Pengadilan Pajak ini tidak diatur secara detail. Selain itu, yang paling penting adalah struktur kelembagaan dan SDM pengadilan pajak pun belum tersedia secara memadai, begitu juga dengan infrastrukturnya belum ada. Sehingga ini akan berpengaruh pada kerja dan kinerja pengelolaan pajak daerah.

Keenam, Dalam Raperda Pajak pada Bab XIII tentang Bagi Hasil, Penggunaan dan Biaya Operasional Pajak Daerah, terutama pada pasal 78 disebutkan hasil penerimaan PKB dan BBNKB sebesar 10% dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaam jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Sedangkan hasil penerimaan PBBKB sebesar 10% dialokasikan untuk penanggulangan pencemaaran udara dan kerusakan lingkungan, hasil penerimaan PAP, sebesar 10% dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan, dan hasil penerimaan pajak rokok, sebesar 50% dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Perda tentang pembatasan merokok di daerah. Atas ketentuan normatif ini, F-PKS berpendapat bahwa ketentuan prosentasi bagi hasil tersebut masih lebih kecil dibanding besarnya dampak yang ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas, polusi udara yang disemburkan dari kendaraan bermotor, dampak rokok bagi kesehatan masyarakat dan kerusakan jalan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa dari warga masyarakat.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan uraian dan catatan kritis diatas, F-PKS merekomendasikan perlunya dilakukan penyempurnaan dalam Raperda Pajak Daerah ini dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi sebagai berikut, diantaranya adalah;

Pertama, untuk mengurangi adanya penyelewengan dan kebocoran penerimaan pajak, FPKS- mendesak akan Pemerintah Provinsi agar melakukan perbaikan dan pembenahan pada sistem menajemen pengelolaan pajak daerah. Selain itu, juga diikuti dengan perbaikan kapasitas, profesionalitas, dan integritas pemungut pajak. Sistem yang baik tak menjamin hasil yang baik, jika tidak dikuti dengan SDM pajak yang baik dan berkualitas.

Kedua, Salah satu elemen penting dalam good governance adalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, dua elemen penting tersebut harus menjadi roh bagi pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mengelola penerimaan dan pemanfaatan pajak daerah. nihilnya transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan pajak daerah akan berdampak pada munculnya “kasus Gayus” di daerah.

Ketiga, Besarnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam membayar dan meningkatkan penerimaan pajak daerah, harus dijadikan sebagai motivasi bagi pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat yang lebihbaik dan berkualitas.

Keempat, Karena bagi hasil atau prosentase kompensasi dinilai terlalu kecil, F-PKS berharap pemerintah Propinsi Jawa Timur bisa memanfatkan secara maksimal dan optimal sehingga benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dan ke depannya, secara bertahap perlu ada peningkatan prosentase bagi hasil tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan kompensasi pemanfaatan hasil pajak secaa lebih proporsional.

Kelima, Raperda pajak ini harus memberikan jaminan dan perlindungan yang jelas dan tegas terkait dengan hak-hak pemanfaatan hasil pajak. Dan sebaiknya, semuanya itu bisa diformulasikan secara lebih tegas dalam Raperda pajak ini. Ada aspek proporsionalitas antara pajak yang disetorkan dengan kompensasi yang diterima masyarakat atau wajib pajak.

Keenam, Salah satu elemen penting dalam pemanfaatan hasil pajak adalah bagaimana pemanfaatan hasil pajak tersebut mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejehtaraan masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan pelayanan publik. Dalam konteks ini, F-PKS mendesak agar terus dilakukan upaya perbaikan-perbaikan yang serius, tidak sekedar formalitas semata. Masyarakat harus mendapat jaminan dan perlindungan yang jelas, terutama terkait denga pelayanan dasarnya.

Ketujuh, Segala usaha dan upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sector pajak terus dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Salah satunya dengan memperbaiki dan membenahi sistem manajemen pengelolaan pajak daerah. sesuai dengan semangat dan prinsip yang ada dalam amanah UU. No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pembenahan ini harus terfokus pada tiga elemen penting, yakni pembenahan pada aspek kelembagaannya, kultur kelembagaan, dan aspek aparatusnya. Jika ini bisa dilakukan, maka peningkatan penerimaan PAD akan dapat diwujudkan secara maksimal.

Kedelapan, terkait dengan Pengadilan Pajak daerah, Pemerintah Propinsi perlu menyediakan infrastruktur kelembagaan dan SDM Pengadilan Pajak yang profesional, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Rapat dewan yang Terhormat,

Dalam konteks ini, F-PKS ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. Kita harus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap partisipasi dan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan penerimaan pajak daerah.

Bentuk apresiasi tersebut adalah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola pajak daerah dan potensi pajak daerah secara transparan dan akuntabel. Pemanfaatan pajak daerah harus benar-benar diperuntukan untuk pembangunan daerah, lebih khusus peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jatim. Dan masyarakat, terutama para wajib pajak sangat berharap besar agar pengelolaan pajak (mulai dari pemungutan sampai pada pemanfaatan) dapat dipertanggungjawabkan dengan benar atau dalam pengelolaan pajak daerah tidak terjadi penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi.

B. Raperda Pengumpulan Sumbangan.

Rapat dewan yang Terhormat,

Ada beberapa catatan kritis yang akan F-PKS sampaikan, diantaranya adalah;

Pertama, Sebagaimana yang tersurat dalam Raperda ini, salah satu yang diatur adalah masalah perijinan bagi suatu badan/lembaga/yayasan ataupun organisasi lainnya yang akan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan. Sebagai instrument untuk menertibkan kegiatan pengumpulan sumbangan yang liar dan mencegah adanya manipulasi dan penyalahgunaan kegiatan pengumpulan sumbangan sudah tepat. Namun demikian, pengaturan masalah perijinan tersebut jangan sampai berdampak pada “birokratisasi” pengumpulan sumbangan yang berpengaruh pada – tidak saja terganggunya kelompok masyarakat dalam melakukan pemungutan sumbangan, tapi juga bisa menimbulkan cost ekonomi yang memberatkan beban masyarakat. Padahal selama ini, praktik dan kegiatan pengumpulan sumbangan yang terjadi di masyarakat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tradisi dan mekanisme sosio-kultural masyarakat

Kedua, Jika konsisten dengan naskah akademik yang dibuat dalam Raperda ini, seharusnya Raperda ini cukup mengatur hal yang “spesifik”, yakni penyimpangan dan penyalahgunaan dalam praktek pengumpulan sumbangan di jalan (uncontrol) yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang tidak terorganisir. Karena itu, pasal-pasal dalam Raperda ini harus lebih banyak mengatur tentang penertiban kegiatan pengumpulan Sumbangan yang menyimpang dan merugikan masyarakat.

Ketiga, Pengaturan pemungutan sumbangn ini merupakan hal baru bagi masyarakat masyarakat di Jawa Timur. Tradisi yang sudah kuat dan berkembang selama ini, pemungutan sumbangan dilakukan, dilandasi oleh semangat kegotong-royongan, kesetiakawanan, dan kepedulian di antara sesama. Tradisi ini diakui atau tidak sudah eksis di tengah masyarakat sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Jika kita melihat aspek historis-sosiologis dan cultural, dimana praktek dan kebiasaan pengumpulan sumbangan sudah berjalan dengan baik dan kondusif. Lembaga dan yayasan mapan yang selama ini telah bekerja dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat,  tanpa ada pengaturan yang kaku dan birokratis pun telah berjalan dengan baik.  Jika secara mendadak diintervensi melalui pengaturan sebuah Perda yang kurang sempurna dikhawatirkan akan menimbulkan keserahan sosial. Kemapanan dalam praktek pengumpulan sumbangan di masyarakat, secara sosiologis akan terganggu. Tatanan sosio-kultural masyarakat terkait dengan prektek pengumpulan sumbangan akan terancam oleh aturan-aturan yuridis yang bersifat rigid.

Kelima, pengaturan kegiatan Pengumpulan Sumbangan yang diatur Raperda ini terasa begitu ketat, terutama pada aspek perijinan yang disertai sanksi. Jika tidak dicermati secara seksama, F-PKS berpendapat Ini akan berpotensi pada munculnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pihak pemberi ijin. Sebagai pihak pemberi ijin yang posisinya “diatas” bisa saja praktek penyalahgunaan kewenangan terjadi. Misalnya, pemberi ijin tidak memberikan ijin karena ada kepentingan pribadi/kelompok atau pertimbangan politis yang terkait dengan si pemohon ijin. Otoritas pemberi ijin yang begitu besar, yang tidak hanya memberi ijin, tapi juga berwenang mencabut ijin (jika dalam prakteknya si penerima ijin melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan yang ada).

Keenam, Raperda ini mengatur tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya administratif, terutama dalam masalah kegiatan pemungutan dan pengumpulan sumbangan  tapi juga yang sama pentingnya adalah bagaimana hasil sumbangan tersebut bisa dimanfaatkan secara efektif, transparan dan akuntabel.  Dengan kata lain, kita harus memastikan bahwa dana yang dihimpun dari sumbangan masyarakat dapat termanfaatkan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ketujuh, Dalam Raperda Pengumpulan Sumbangan ini, belum ada klausul atau pasal yang secara eksplisit mengatur secara jelas dan tegas masalah perlakuan praktek pengumpulan sumbangan pada kondisi normal dan darurat. Padahal sangat berbeda, pengumpulan sumbangan dalam kondisi normal dengan dalam kondisi darurat. Termasuk dalam hal birokratisasi perijinannya.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan uraian dan catatan kritis diatas, F-PKS merekomendasikan perlunya dilakukan penyempurnaan dalam Raperda Pengumpulan Sumbangan ini dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi sebagai berikut, diantaranya adalah;

Pertama, Sifat regulasi yang ketat dan  rigid sebagaimana yang diatur dalam Raperda ini, terutama terkait dengan klausul pengatuan perijinan, jangan sampai menganggu dan menghambat tradisi sosio-kultural filantropi dan kegiatan pengumpulan sumbangan yang sudah berlangsung cukup lama.

Kedua, Lahirnya Raperda tentang Pengumpulan Sumbangan ini dikhawatirkan berpotensi akan berbenturan dengan nilai dan tradisi masyarakat yang selama ini sudah ada dan terus berkembang dan terpelihara cukup baik dan kondusif. karena itu, menjadi kewajiban Pemerintah Propinsi untuk melakukan sosialisasi secara intensif, sehingga masyarakat luas mengetahui, memahami dan mendalami isi Raperda ini dan kendala terhadap penerapan Perda ini.

Ketiga, Jika Raperda ini dilapangan menimbulkan keresahan dan bahkan konflik sosial ang berpengaruh pada stabilitas dan keamanan sosial masyarakat, maka F-PKS mengusulkan Raperda ini bisa diberlakukan sepenuhnya 4 (empat) tahun setelah disahkan. Dalam kurun waktu tersebut dilakukan penyempurnaan dan kegiatan sosialisasi harus terus dilakukan secara intensif. Kita berharap, lahirnya Perda tentang pengumpuan Sumbangan ini bisa betul-betul efektif.

Keempat, Raperda ini harus memberi jaminan dan perlindungan terhadap lembaga-lembaga filantropi yang selama ini sudah satle (mapan) dan telah terbukti memberikan kontribusi dan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kelima, Lahirnya Raperda Pengumpulan Sumbangan ini, tak sekedar menjadi aturan normatif di atas kertas, namun Raperda ini harus memiliki kekuatan, terutama dalam melakukan penertiban terhadap badan/lembaga atau kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan pengumpulan sumbangan, atau lebih khusus yang terjadi di jalanan yang sifatnya uncontrol.

Keenam, Aspek transparansi dan akuntabilitas harus terus mewarnai pengaturan kegiatan Pengumpulan Sumbangan ini.  Raperda ini harus mengatur secara jelas dan tegas masalah transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan dana-dana hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat, mulai dari pengumpulan hingga pada pemanfaatannya

Ketujuh, terkait dengan perlakuan dalam kondisi normal dan darurat, dalam Raperda ini, perlu dipertimbangkan untuk dimasukan pengaturan tentang masalah perlakuan praktek pengumpulan sumbangan dalam kondisi normal dan emergensi. Termasuk dalam hal birokratisasi perijinannya.

Kedelapan, Begitu besar potensi dana-dana yang bisa dihimpun dari masyarakat melalui kegiatan pengumpulan sumbangan ini dan untuk mengindari adanya penyelewengan dan penyalahgunaannya, maka dalam Raperda ini harus mengakomodasi adanya ruang partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya kegiatan pengumpulan Sumbangan beserta pemanfaatannya.

Kesembilan, Sebagai rekomendasi umum : semangat dan modal sosio-kultural yang begitu besar yang terkait dengan praktek dan kegiatan pengumpulan sumbangan dalam masyarakat jangan sampai terganggu oleh adanya pengaturan Raperda ini. Dengan kata lain, pengaturan masalah pengumpulan sumbangan ini jangan sampai menganggu bahkan merusak “tatanan sosio-kultural” masyarakat yang sudah berjalan secara alamiah dan terbukti kontributif dan produktif.

C. Raperda Tata Kelola Produk-Produk Unggulan pertanian dan Perikanan.

Rapat Dewam yang terhormat,

Inilah Rancangan Peraturan Daerah pertama di Indonesia yang mengatur Tata kelola Produk-produk Unggulan pertanian dan perikanan. Dalam kesempatan ini, F-PKS juga mengapresiasi niat baik Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam merespon hak inisiatif DPRD dalam mengusulkan adanya Raperda Tata Kelola Produk-Produk Unggulan pertanian dan Perikanan. Sesuai dengan dasar filosofis yang termaktub dalam Raperda ini bahwa berlimpahnya produk-produk pertanian dan perikanan di Jawa Timur mempunyai peranan yang signifikan dalam penyediaan pangan bagi kehidupan masyarakat Jawa Timur, karenanya perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tata kelola produk-produk pertanian dan perikanan tersebut akan diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengangkat nasib para petani yang terpuruk akibat melimpahnya produk-produk import di pasaran, bahkan hingga pasar tradisional.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Dalam kesempatan ini, kami dari F-PKS menyampaikan beberapa catatan kritis atas Raperda Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian dan Peternakan, diantaranya adalah;

Pertama, jaminan perlindungan terhadap petani karena faktor alam (hama,iklim atau bencana) yang berdampak pada panen awal atau penurunan harga belum diatur dalam raperda ini. Hal ini penting sebagai wujud perhatian pemerintah kepada petani dan nelayan.

Kedua, mengantisipasi perkembangan kedepan bahwa bukan hanya “Puspa Agro” yang menjadi satu-satunya pasar induk  Agro milik Pemerintah Provinsi, maka F-PKS mengusulkan penyebutan nama Puspa Agro dalam raperda ini diganti dengan Pasar Induk Agro milik Pemerintah Provinsi.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebagai upaya penyempurnaan raperda Tata kelola Produk-produk unggulan Pertanian dan Perikanan di Jawa Timur agar semakin maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Timur khususnya petani dan nelayan, maka F-PKS merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, agar dimasukan pasal yang secara khusus mengatur perlindungan kepada petani terhadap produk-produk unggulan pertanian dan perikanan akibat faktor alam (hama,iklim,atau bencana)

Kedua, agar disesuaikan pengunaan nama pasar Induk Agrobisnis milik Pemerintah Provinsi untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan kedepan. Dan selanjutnya pemberian nama Pasar Induk agrobisnis harus ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Ketiga, raperda sebagai instrument hukum harus memberikan kontribusi positif bagi para petani, FPKS berharap dengan pengaturan Tata Kelola produk-produk pertanian dan perikanan diharapkan dalam meningkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas, kesejahteraan masyarakat, terutama kaum petani. Dalam raperda ini sudah diatur tentang jaminan dan perlindungan terhadap petani terkait stabilitas harga produk-produk pertanian dan perikanan. Kami meminta agar pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan semangat raperda ini dibuat,yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

Keempat, Harapan kami agar fasilitas terhadap pertanian dan perikanan yang akan diatur dalam Pergub, agar benar-benar sesuai dengan semangat isi pasal 12 s/d 16 tentang penyelenggaraan tata kelola.

Kelima, Fraksi PKS mengingatkan bahwa dalam Raperda ini sudah dicantumkan adanya SANKSI (bab VIII pasal 31) bagi yang melanggar beberapa ketentuan khususnya di enam pasal. Untuk itu agar ini betul-betul menjadi perhatian kita semua untuk mensosialisasikannya dan bagi pemerintah provinsi khususnya dalam melaksanakannya.
Keenam, Terkait dengan perlindungan terhadap persaingan produk pertanian dan perikanan dari daerah lain dan atau dari luar negeri maka sebaiknya dibuatkan peraturan khusus hal tersebut sekaligus diberlakukan untuk perlindungan terhadap  selain produk pertanian dan perikanan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pajak Daerah, Pengumpulan Sumbangan, dan Tata Kelola Produk-Produk Unggulan Pertanian dan Perikanan. Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, F-PKS berpendapat bahwa ketiga Raperda tersebut masih memerlukan penyempurnaan, baik pada sisi sistematika batang tubuhnya maupun pada sisi materi atau substansinya. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan penyempurnaan yang lebih optimal. Dan upaya penyempurnaan tersebut juga salah satunya bisa dituangkan dalam peraturan lebih lanjut, yakni peraturan gubernur.

Akhirnya, semoga dengan lahirnya 3 (tiga) Perda baru ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Amien

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya,  29 Juli 2010
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Timur

Sekretaris,

Irwan Setiawan, S.Ip

About the Author