PA FPKS terhadap 2 Raperda (penarikan pajak dan perubahan perda no 5/2006) 2011

Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat
Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur & Wakil Gubernur
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menjalankan amanah konstitusional kita dalam acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap jawaban eksekutif atas pemandangan umum Penyampain Raperda Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Memasuki tahun 2011, kita patut bersyukur masih diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalankan amanah konstitusional, khususnya amanah legislasi. Pengesahan dua Raperda ini di awal tahun 2011 ini diharapkan akan mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi DPRD, terutama dalam fungsi legislasi lebih optimal dan produktif.
Selanjutnya, Ijinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami terhadap terhadap Penyampaian 2 (dua) Raperda di awal tahun 2011, yakni Raperda tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap dua Raperda ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan apresisasi yang setingginya-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran eksekutif Pemerintah Propinsi Timur dan Pansus DPRD kedua Raperda tersebut sehingga pembahasan dua Raperda ini bisa diselesaikan dengan baik.
Kita semua berharap lahirnya dua Raperda ini tidak sekedar dilahirkan, akan tetap bagaimana kelahiran dua Perda secara efektif dan produktif mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur dengan tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Sebaik-sebaik sebuah Perda tidak akan berarti atau tidak akan mampu memberi dampak kesejahteraan kepada masyarakat, jika tidak didukung dengan SDM aparatur birokrasi yang memiliki kapasitas, profesional, kredibilitas dan integritas.
Selanjutnya Pendapat Akhir ini, akan kami sampaikan secara berurutan, yakni Pertama; Raperda tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan, Kedua; Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Pertama, Raperda tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Seperti di sadari bersama, bahwa sampai saat ini pajak daerah masih menjadi tulang punggung penerimaan PAD dan pembiayaan pembangunan Propinsi Jawa Timur. Begitu penting dan strategisnya peranan pajak bagi pembangunan daerah, menuntut pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk lebih optimal dalam manajemen pengelolaan pajak daerah ini. Disisi lain, pemerintah propinsi juga mesti memikirkan sumber pendapatan daerah lain, sehingga memiliki sumber pendapatan yang tidak hanya bergantung pada pendapatan pajak daerah, sebagaimana pemerintah pusat yang menggali sumber lain selain sektor Migas. Dengan demikian, semangat untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak selalu diiringi dengan pembebanan terhadap masyarakat.
Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tunggakan pajak terhitung sampai bulan September 2009 sebesar Rp 98 milyar. Maka upaya-upaya untuk menarik pajak tertunggak tersebut perlu dilakukan secara sistematis, tidak hanya sekedar mengunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis penting sebagai tindakan penagihan aktif yang mempunyai kekuatan hukum dengan menggunakan Surat Paksa, namun demikian, pendekatan yuridis ini harus bersinergi dengan upaya yang lebih mendasar dan strategis dari pemerintah Propinsi, yakni melakukan penyadaran terhadap wajib pajak agar memiliki tanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
Selanjutnya terkait dengan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini, setelah mencermati secara seksama Undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Surat Pajak yang menjadi salah konsideran yuridis pembentukan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Laporan Komisi C Bidang Keuangan, substansi materi dalam Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini, ijinkan kami memberikan beberapa catatan kritis, sebagai berikut:
1. F-PKS sangat memahami maksud dan tujuan Pemerintah Propinsi dalam pembentukan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini. Pembentukan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini dalam rangka untuk memberi payung hukum yang lebih jelas dan pasti bagi aparat pemerintah daerah, terutama juru pungut pajak daerah dalam melakukan penagihan pajak terutang dari para penunggak pajak. Dalam konteks pembangunan, Raperda ini dimaksudkan juga untuk menciptakan keadilan pajak bagi semua wajib pajak. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam membayar pajak.
2. Pajak Daerah sesuai UU No. 28 tahun 2009 hanya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Air Permukaan (PAP) ditambah dengan Pajak Rokok yang baru akan diberlakukan tahun 2014. Dari empat jenis pajak daerah yang sudah berlaku, kesemuanya bersifat interaktif. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, secara langsung tidak lagi bisa menggunakan fasilitas terkait. Seorang wajib pajak yang tidak membayar bea balik nama, misalnya, maka dia tidak akan mendapat BPKB maupun STNK, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kendaraannya. Dengan demikian, sesungguhnya upaya menagih dengan surat paksa tidak mutlak diperlukan, sebagaimana pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh). Karenanya, hingga saat ini tidak ada satupun daerah di seluruh Indonesia yang menerbitkan peraturan daerah tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 10a, menyatakan bahwa “Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah”. Pasal ini yang seharusnya menjadi landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tentang pengaturan masalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Karena itu sangat jelas, bahwa Pengaturan mengenai Penangihan Pajak dengan Surat Paksa menjadi kewenangan kepala daerah dalam hal ini gubernur.
Mengacu pada pengalaman sebelumnya, yakni berkaitan dengan Perda No.9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 10%, belum berumur sebulan dari pemberlakuan perda usulan pemerintah propinsi tersebut, saudara Gubernur telah menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya besaran pajak tersebut cukup 5%.
F-PKS berpendapat bahwa pengaturan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diserahkan kepada kepala daerah atau gubernur akan memberikan kewenangan yang lebih leluasa kepada gubernur dalam membuat kebijakan terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan “kebutuhan” sosiologis masyarakat jawa timur sehingga sinkron dengan kebijakan gubernur yang lain. Sebagaimana pada saat ini, Gubernur sedang menerapkan kebijakan keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka penerbitan perda Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa secara psikologis tidak koheren dengan kebijakan tersebut.
4. Seperti kita ketahui bahwa penanganan pajak daerah di Jawa Timur, terutama pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Dalam konteks ini, F-PKS ingin menunjukkan bahwa, Partisipasi dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak di Jawa Timur relatif cukup bagus. Hal ini juga bisa dilihat dari target penerimaan pajak daerah sejak tahun 2006 selalu tercapai lebih dari 100%.

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dengan mempertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan realitas serta kondisi objektif terkait dengan objek pajak yang menjadi sasaran Raperda ini, terutama objek pajak jenis kendaraan bermotor sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dengan ini F-PKS berpendapat bahwa masalah pengaturan tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini lebih tepat diformulasikan dalam bentuk Peraturan Gubernur (pergub).

Sebagaimana yang menjadi spirit dari pengaturan masalah penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini, bahwa ini dilakukan sebagai upaya paling akhir. Artinya, pemerintah propinsi lebih penting didorong untuk memaksimalkan upaya yang lebih mendasar dan strategis. Pemerintah Propinsi jangan terlalu terpaku pada pendekatan yuridis, akan lebih baik lebih mengutamakan pendekatan sosial-budaya, melalui sosialisasi yang lebih intensif dan melakukan gerakan sadar pajak yang lebih massif. Upaya dan pendekatan ini jauh lebih memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajaknya, dan sekaligus dapat menekan angka penunggakan pajak sampai pada titik minimum.
Kedua, selanjutnya terkait dengan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
Salah satu spirit diberlakukannya Otonomi daerah (Otoda) adalah bagaimana mendekatkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. dan kebijakan daerah salah satunya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang goal-nya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu parameter yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat yakni dengan melihat produk legislasi daerah, yakni Perda yang telah dihasilkan oleh Pemerintah daerah. Tidak saja dasi sisi kuantitasnya, tapi juga kualitasnya.
Perubahan terhadap Perda No 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur merupakan konsekwensi logis-yuridis dari adanya peraturan perundang-undangan yang baru, yakni Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, khususnya yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah.
Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan peraturan Daerah No. 5 Tahun2006 Propinsi Jawa Timur ini telah mengalami perubahan dan perbaikan yang sangat siginifikan. Perubahan dan perbaikan dalam substansi materi yang di atur dalam Raperda ini diyakini akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, terutama DPRD dalam salah satu fungsi yang melekat, yakni fungsi legislasi, baik perbaikan dan peningkatan kinerja legislasi secara kwantitatif maupun kualitatif.
Substansi materi yang di atur dalam Raperda Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur ini telah mengalami progres yang signifikan jika dibandingkan dengan Perda yang lama, yakni Perda No 6 Tahun 2000. Dengan adanya perubahan terkait dengan pengaturan masalah pembentukan Peraturan Daerah yang lebih baik bisa dijadikan sebagai titik awal yang baik bagi DPRD dan Pemerintah Propinsi untuk menjawab kritik publik atas kinerja pemerintahan daerah, khusnya pada aspek kinerja legislasi yang dinilai kurang memuaskan.
Dalam Raperda Pembentukan Peraturan Daerah yang baru mengatur beberapa aspek yang sangat penting, mendasar, dan strategis bagi pemerintahan daerah, termasuk DPRD dalam menjalankan salah fungsi konstitusional, yakni membuat peraturan daerah atau fungsi legislasi. Beberapa materi yang penting yang telah diatur dalam Raperda baru ini, di antaranya adalah
1. .Dalam Raperda yang baru ini juga di atur mengenai legalitas Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang menempatkan lembaga DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan legislasi. Di mana dalam perda yang baru ini menetapkan bahwa Prolegda tidak begitu saja tiba-tiba muncul dalam bentuk Peraturan Gubernur (pergub) seperti yang berlaku selama ini. Tetapi, prolegda ditetapkan setelah melalui proses pengambilan keputusan melalui rapat paripurna DPRD yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara DPRD dan Gubernur. Atas dasar kesepakatan bersama yang diambil dalam rapat paripurna DPRD ini, gubernur kemudian mengeluarkan Pergub sebagai tindaklanjut pelaksanaan prolegda. Hal ini lebih mendekati proses yang ada di tingkat nasional, di mana prolegnas (program legislasi nasional) ditetapkan melalui keputusan DPR-RI.
2. FPKS memandang bahwa diantara kendala rendahnya kinerja legislasi selama ini adalah ketidakjelasan aspek penganggaran. Banyak perda yang secara substansi sangat penting untuk segera dibuat, dan telah masuk dalam prolegda tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena ketidak jelasan dukungan anggarannya. Dalam perda baru ini, lebih memberikan kepastian payung hukum untuk dukungan anggaran dari APBD tidak hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga pada proses pelaksanaan, penetapan dan penyebarluasannya. Bahkan pada aspek evaluasi perda-perda yang berjalan dan memerlukan evaluasi karena berbagai alasan.
3. Di samping hal di atas, dalam pandangan F-PKS penyebab lain lemahnya kinerja legislasi DPRD selama ini adalah akibat banyaknya usulan prolegda atau raperda yang “bodong”. Hal ini disebabkan banyaknya usulan yang hanya sekedar judul tanpa dilengkapi penjelasan substansi yang mau diatur pada saat diusulkannya. Raperda baru ini lebih memberikan kepastian tidak ada lagi usul prolegda/raperda “bodong” tersebut. Karena dalam perda baru ini telah mengatur cukup jelas, di mana pengajuan prolegda apalagi Raperda inisiatif tidak sekedar pada tataran judul semata. Sebuah usulan prolegda harus sudah disertai pokok-pokok materi sedangkan sebuah usulan raperda untuk dibahas menindaklanjuti prolegda yang ditetapkan harus sudah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan draft raperdanya.
4. Selanjutnya juga diatur hal-hal lain yang sangat penting terkait dengan pembentukan peraturan daerah di jawa timur. Diantaranya adalah tentang mekanisme pembahasan Raperda, penetapan pembahas Raperda oleh Pimpinan DPRD, penatausahaan Raperda yang telah disahkan dan dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, optimalisasi fungsi Baledga melalui pemberian tugas untuk melakukan kajian terhadap naskah akademik dan draft Raperda yang akan dibahas, serta evaluasi terhadap Perda-perda yang sudah diterbitkan oleh DPRD.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Dengan ada perubahan dan perbaikan yang cukup mendasar, baik menyangkut kelembagaan legislasi daerah, maupun substansi materi yang diatur dalam perda baru ini akan sangat membantu DPRD dalam menjalankan fungsi legilasinya, yakni pembuatan dan penyusunan peraturan daerah.
Namun demikian, perbaikan dan perubahan kelembagaan dan pokok-pokok substansi materi yang pengaturannya dituangkan dalam Raperda baru ini tidak akan dilaksanakan dengan baik dan produktif, jika tidak dibarengi dengan perubahan dan perbaikan kinerja personal dan kelembagaan DPRD dalam menjalan fungsi legilasinya. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas personal dan kelembagaan DPRD adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa diabaikan.
Sebelum mengakhiri pendapat akhir terhadap Raperda Pembentukan peraturan daerah ini, F-PKS juga merekomendasikan, setelah Raperda baru ini ditetapkan menjadi Perda Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, maka perlu ada penyesuaian atau revisi atas tatib DPRD Propinsi Jawa Timur, khususnya pada pasal dan ayat yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim F-PKS menyetujui Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur yang baru.
Demikian, Pendapat Akhir F-PKS terhadap dua (2) usulan Raperda yakni tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kami usulkan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2011. Semoga kedua jenis peraturan ini memberikan kemanfaatan dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan Pemerintahan Daerah Jawa Timur yang lebih baik dan berkualitas. Amien

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Surabaya, 31 Januari 2011
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Jawa Timur
Ketua,

Ir. Yusuf Rohana

About the Author