Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Raperda Tentang Retribusi Daerah dan Raperda Tentang Pengelolaan Air Tanah Di Propinsi Jawa Timur

Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Terhadap Raperda Tentang Retribusi Daerah dan Raperda Tentang Pengelolaan Air Tanah Di Propinsi Jawa Timur

Juru Bicara : Riyadh Rosyadi

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat
Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur & Wakil Gubernur
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap Penyampain 2 (dua) Raperda Propinsi Jawa Timur tahun 2011, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retibusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Timur. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini, ijinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyampaikan Pandangan Umum Fraksi kami terhadap Nota Penjelasan gubernur Jawa timur tentang Penyampain 2 (dua) Raperda Propinsi Jawa Timur tahun 2011, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengalolaan Air Tanah di Jawa Timur yang telah disampaikan pada sidang paripurna tanggal 13 Juni 2011.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Pertama, Raperda tentang Retribusi Daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya adalah otonomisasi masyarakat karena pengertian normatif tentang daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Berdasarkan pengertian tersebut, maka wajar bila otonomi daerah berarti bagaimana mendekatkan kebijakan dengan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Dengan kata lain, aspirasi masyarakat akan mudah ditangkap dan dikonversi oleh pembuat kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, baik terkait dengan kebijakan anggaran maupun non anggaran.

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan cukup besar bagi pemerintahan daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam wewenang Otonomi Daerah, melekat pula wewenang dan tanggung jawab untuk secara aktif dan langsung mengupayakan penanggulangan berbagai masalah di daerah, termasuk masalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerah. Sebab salah satu tujuan Otonomi Daerah adalah untuk menciptakan sistem  pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.

Kebijakan Otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, telah menjadi tonggak baru dalam tradisi pemerintahan di negeri ini. Pemerintah pusat tidak hanya memberikan kewenangan secara administratif pemerintahan, tapi juga desentralisasi kekuasaan dan pelaksanaan pembiayaan pemerintah daerah, yang semuanya dibebankan kepada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pelimpahan kewenangan adminitratif dan anggaran yang cukup besar ini  memunculkan banyak permasalahan di kemudian hari. Penyebabnya, sistem akuntabilitas publik yang lemah dan representasi politik yang buruk. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi menyebar ke daerah-daerah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah.

Seperti diketahui bersama, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Begitu penting dan strategisnya peranan pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah, menuntut pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk mengelola potensi pajak dan retribusi secara optimal dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip good and clean government; transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, semangat untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah jangan sampai berakibat pada pembebanan terhadap masyarakat.

Berbagai pungutan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan daerah, selain jangan sampai berakibat membebani beban sosial-ekonomi masyarakat, tapi juga jangan sampai menimbulkan efek ekonomi yang serius, yakni biaya ekonomi tinggi (hight cost economics) yang akan berpengaruh pada kondusifitas investasi di Jawa Timur

Rapat Dewan Yang Terhormat

Jika mengacu pada nota penjelasan Gubernur tentang Raperda Retribusi daerah, pembentukan Raperda tentang retribusi daerah ini lebih banyak didasarkan pada pertimbangan yuridis-normatif. Padahal dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undanga, setidaknya ada tiga (3) pertimbangan yang harus diperhatikan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Terkait dengan Raperda Retribusi Daerah ini, saudara gubernur tidak menjelaskan secara detail pertimbangan sosiologis, terutama terkait dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jawa Timur saat ini. bagaimana sebenarnya kondisi riil sosial-ekonomi masyarakat Jatim saat ini, apakah kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jatim sangat kondusif dengan nantinya diberlakukan Perda Retribusi Daerah ini. Apakah beberapa retribusi daerah yang nantinya akan diatur dalam Raperda ini akan membebani masyarakat atau tidak? Mohon penjelasan..!!

Menurut UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Definisi tersebut menunjukkan adanya imbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Hal ini berbeda dengan pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pengertian Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan definisi ini, retribusi dapat dipandang sebagai hak ataupun kewajiban pemerintah daerah. Dipandang sebagai hak karena merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan, dipandang sebagai kewajiban karena terdapat mekanisme imbal balik secara langsung.

Mereka yang memandang retribusi sebagai hak pemerintah daerah berpendapat bahwa pengembalian retribusi tersebut harus melalui mekanisme belanja daerah. Artinya harus tunduk pada ketentuan pengeluaran uang (meskipun itu adalah pengembalian retribusi). Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengembalian retribusi merupakan salah satu komponen belanja. Justifikasi sederhananya, anggaran belanja merupakan batas maksimal yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah – tanpa kecuali, termasuk belanja pengembalian retribusi. Teknik akuntansi yang sesuai dengan pandangan ini adalah akuntansi anggaran (budgetory accounting).

Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, baik pajak maupun retribusi daerah, masyarakat, terutama para wajib retribusi sangat berharap besar agar manajemen pengelolaan retribusi (mulai dari pemungutan sampai pada pemanfaatan) dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, memberi kemanfaatan maksimal secara langsung kepada wajib retribusi, tidak tidak terjadi penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi. Karena itu, perlu adanya pembenahan sistem pengelolaan retrbusi daerah.

Semangat pembenahan tersebut sesuai dengan semangat dan prinsip yang ada dalam amanah UU. No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pembenahan ini, meliputi: pembenahan pada aspek kelembagaannya, kultur kelembagaan, dan aspek aparaturnya. Jika ini bisa dilakukan, maka peningkatan penerimaan PAD akan dapat diwujudkan secara maksimal dan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana upaya mendasar dan strategis dari pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur dalam melakukan pembenahan sistem dan aparatur retribusi daerah ini?. Mohon penjelasan..!!

Salah satu persoalan cukup penting unruk diberikan perhatian dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek pajak dan retribusi daerah ini adalah masalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan retribusi ini, setidaknya melibatkan dinas penghasil  sebagai wajib pungut, Dinas Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Terkait dengan pengelolaan retribusi daerah ini, Apa dan Bagaimana langkah-langkah riil pemerintah propnsi Jawa Timur sehingga tidak menimbulkan penyimpangan atau kebocoran?. Mohon penjelasan..!!

Rapat Dewan Yang Terhormat

Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 2 huruf (d), bahwa salah satu jenis retribusi Jasa Umum adalah retribusi pendidikan. Diantara obyek retibusinya adalah retribusi pelatihan kerja di UPT Pelatihan Kerja  milik pemerintah provinsi Jawa Timur. Secara edukatif, pengenaan nilai retirbusi memberikan dampak psikologis pada peserta didik untuk lebih bersungguh-sungguh. Namun sisi lain yang harus difikirkan adalah tarif yang dikenakan jangan membuat enggan peserta didik, atau bahkan memberatkan.. Apakah dinas terkait dalam hal ini sudah memperhitungkan nilai tersebut tidak memberatkan? Apakah seorang peserta didik juga akan harus menanggung retribusi pemakaian tempat, pemakaian alat serta komponen lain yang dibuat secara terpisah-pisah? Bila hal ini diabaikan, maka slogan pro-job sebagai salah satu pendekatan kebijakan pembangunan pemerintah Jawa Timur hanyalah slogan semata. Mohon penjelasan..!!

Pada Jenis retribusi Jasa Umum, pemerintah propinsi tidak menjadikan retribusi pengolahan limbah cair menjadi obyek retribusi. Padahal secara riil, banyak terdapat perusahaan yang membuang limbahnya di sungai, yang sangat merugikan lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung harus dikeluarkan banyak anggaran  baik yang harus dikeluarkan oleh warga masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menanganinya. Maka sudah selayaknya, pengolahan limbah cair dikenakan retribusi, dan diberlakukan multi tarif, sesuai dengan skalanya. Perusahaan dengan tingkat polusi akibat limbah cair yang besar, sudah sepantasnya membayar retribusi lebih besar pula. Mohon tanggapannya.

Salah satu jenis retribusi yang bisa diterapkan sesuai UU 28 tahun 2009 adalah retribusi perizinan tertentu, diantaranya adalah izin gangguan. Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya  gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Kasus penggelaran pipa gas PT. Kodeco yang dianggap mengganggu keamanan pelayaran, dan dianggap merugikan perekonomian secara langsung maupun tidak langsung, menjadi pelajaran untuk menerapkan perizinan kegiatan-kegiatan sejenis. Oleh karenanya, penting untuk difikirkan, kemungkinan menerapkan retribusi izin gangguan yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi, untuk kegiatan semacam itu. Mohon tanggapannya.

Terakhir terkait dengan draft raperda retribusi daerah, yang perlu diperhatikan, bahwa sebelum terbitnya UU No 28 tahun 2009, retribusi daerah di Jawa Timur diatur dengan setidaknya 11 perda. Merujuk pada UU 28 tahun 2009 yang telah mengkategorikan retribusi daerah menjadi 3 kategori besar, maka sebaiknya perda tentang retribusi daerah ini dipecah menjadi tiga perda. Meskipun terdapat beberapa kaidah yang sama, perda ini mutlak memuat lampiran yang tidak sedikit, sehingga menyulitkan masyarakat mempelajari, memahami dan mengawasi jalannya perda ini. Dengan pemecahan menjadi tiga perda, akan memudahkan pula, ketika harus dilakukan perubahan tarif pada sebagian jenis retribusi, tanpa harus membongkar keseluruhan perda. Mohon tanggapannya.

Rapat Dewan yang Terhormat

Kedua, Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di bumi sebagai karunia dari Tuhan. Sumber daya air mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan mahluk hidup lainnya di bumi, karena tanpa air semua mahluk akan binasa. Air tidak hanya untuk keperluan air minum dan rumah tangga saja, tetapi dimanfaatakan juga dalam aspek kehidupan lainnya seperti pertanian, perkebunan, perumahan, industri, pertambangan, pariwisata dan lain-lain, bahkan sudah menjadi komoditas komersial.

Sumber utama air berasal dari hujan yang turun ke bumi, dimana sebagian akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah membentuk air tanah. Air permukaan dan air tanah akan mengalir dari daerah yang lebih tinggi (daerah resapan) menuju ke daerah yang lebih rendah dan akhirnya ke laut, dalam perjalanannya, sebagian air tersebut akan menguap ke udara menjadi awan, kemudian jatuh kembali ke tanah sebagai hujan.Air tanah merupakan kebutuhan pokok hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam  pengelolaannya  harus  dapat  menjamin pemenuhan kebutuhan yang berkecukupan secara berkelanjutan (sustainablity). Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dapat menjamin kelestarian dan ketersediaannya secara berkesinambungan.

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, mengingat fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup.  Karena itu, Air tanah harus dikelola secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan air tanah secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah meliputi keterdapatan, penyebaran, ketersediaan, dan kualitas air tanah serta lingkungan keberadaannya. Pengelolaan air tanah perlu diarahkan pada keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah yang terintegrasi dalam kebijakan dan pola pengelolaan sumber daya air. Kegiatan utama dalam pengelolaan air tanah yang mencakup konservasi dan pendayagunaan air tanah diselenggarakan untuk mewujudkan; Kelestarian dan kesinambungan ketersediaan air tanah, dan Kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Rapat Dewan yang Terhormat

Dalam hal penanganan pengelolaan air tanah, di tingkat Provinsi ditangani oleh banyak institusi yaitu Dinas ESDM, Biro SDA dan juga Biro Perekonomian. Begitu pula di tingkat Kab/Kota yang ditangani oleh institusi yang beragam. Belum lagi persoalan konservasi air tanah yang belum adanya kerjasama dengan Dinas Kehutanan. Ke depan, tentunya perlu kejelasan institusi yang menangani pengelolaan air tanah ini agar koordinasi dan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah di Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan baik.

F-PKS berpendapat bahwa persoalan air, termasuk air tanah- bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, ketika salah kelola sumber daya air, maka akan berpengaruh pada semua aspek kehidupan dan lingkungan hidup. Begitu juga secara yuridis, pengaturan air tanah ini juga harus melihat dan mengkaitkan dengan regulasi/perda yang terkait. Sebut saja misalnya Perda Pengelolaan Sumber Daya Air, Perda CSR, Perda Pengelolaan sampah yang baru disahkan pemerintah Propinsi Jawa Timur beberapa bulan yang lalu. Beberapa regulasi tersebut saling terkait. F-PKS berharap beberapa regulasi tersebut dapat saling mengisi, komplementer, dan sinergis dalam konteks kebijakan strategis pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur. Sehingga ada pengaturan yang komprehensif dan optimal terkait dengan masalah air ini. Karena itu agar tidak terjadi tumpang-tindih peraturan, terutama antar beberapa regulasi tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan/perundangan di bidang air tanah untuk menghidari terjadinya konflik/perbedaan dalam pemahaman/penafsiran peraturan/perundangan tersebut. Mohon penjelasan..!!

Rapat Dewan Yang Terhormat

Menjadi kesadaran kolektif bahwa saat ini terdapat kecenderungan pergeseran nilai  terhadap air tanah , dimana pada masa lalu air tanah dianggap merupakan barang bebas  tanpa batas dalam pemanfaatan,  sehingga  tidak / kurang memerlukan pengawasan ketat  dari Pemerintah atau Masyarakat, namun pada saat ini dan untuk selanjutnya dengan meningkatnya eksploitasi air tanah untuk berbagai kebutuhan  yang sangat pesat baik  untuk memenuhi kebutuhan domestik , industri. irigasi dan aspek kehidupan lainnya  telah merubah nilai air tanah  menjadi barang ekonomis, sehingga air tanah mempunyai peran yang sangat strategis dan bahkan  dibeberapa tempat  dengan curah hujan rendah dan kondisi hidrogeologi yang kurang mendukung menjadikan air merupakan barang langka yang merupakan komoditi  yang mempunyai nilai tinggi dan mempunyai prospek yang menguntungkan  untuk diperdagangkan. Pergeseran fungsi air tanah dari fungsi sosial berubah menjadi fungsi ekonomis ini harus dicermati secara jeli dan antisipatif. Upaya preventif ini, salah satunya dengan melakukan control dan pengendalian secara ketat melalui pengaturan dalam Raperda ini. dalam konteks ini, F-PKS tidak melihat secara jelas dan tegas terkait dengan masalah ini. Mohon penjelasan..!!

Rapat Dewan Yang Terhormat

Terkait dengan pengaturan kewenangan antar pemerintah propinsi dan kabupaten kota dalam menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah. Sebagaimana yang disebutkan dalam naskah akademik Raperda Pengelolaan Air tanah ini masalah kewenangan antar pemerntah propinsi dan kabupaten/kota, dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 keduanya sama-sama mempunyai kewenangan dalam menetapkan Nilai Perolehan Air tanah. Hal ini menjadi masalah apabila dalam Kab/Kota terdapat 2 Cat yaitu sebagian Cat Tunggal dan mempunyai CAT Lintas. Begitu juga dalam Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 69 ayat(4) disebutkan  bahwa besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota tanpa menyebut kata-kata CAT lintas atau bukan, hal ini dapat menimbulkan penafsiran sempit dalam pelaksanaan. Terkait dengan masalah ini, F-PKS melihat permasalahan ini belum diakomodir dalam Raperda ini, bagaimana Raperda ini menjawab dan menjelaskan masalah ini. Jika tidak ada batasan pengaturan kewenangan yang jelas akan berpotensi menimbulkan persoalan di tingkat implementasi. Mohon penjelasan!!.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan penentuan Kawasan Cekungan Air Tanah baik yang lintas propinsi maupun lintas kabupaten/ kota apakah ada landasan peraturan yang mendasari sehingga tidak menunggu penetapan Rencana Tata Ruang dan wilayah Propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, FPKS Mohon Penjelasan!

Begitu pula, terkait dengan Perlindungan dan pelestarian, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.  Adapun Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

a.            menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;

b.            menjaga daya dukung akuifer; dan/atau

c.            memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada  zona kritis dan zona rusak.

Namun, dalam Draft Raperda tidak disinggung terkait Kawasan LIndung Air Tanah. Mengingat pentingnya hal tersebut, FPKS mohon penjelasan!.

Salah satu hal penting dalam manajemen pengelolaan air tanah agar tidak berakibat buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungannya, yang belum diatur dalam Raperda ini  adalah adanya peran serta atau partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan, menjaga, melestarikan, dan mengembangkan air tanah ini secara mandiri dan bertanggung jawab. Padahal masalah partisipasi masyarakat dalam pendayagunaan air tanah ini menjadi kewenangan pemerintah propinsi sebagaimana diamanahkan dalam PP 43 tahun 2008 (pasal 47 angka (4)). Terkait dengan persoalan penting ini F-PKS berpendapat bahwa masalah partisipasi masyarakat ini tidak sekedar melakukan pengawasan, tapi juga berperan aktif dalam pengelolaan air tanah secara mandiri dan bertanggung jawab. Masyarakat berkewajiban menjaga pemanfaatan dan kelestarian sumber-sumber air tanah. Masalah ini yang belum secara jelas diatur dalam raperda ini. Mohon penjelasan..!

Dalam PP No. 43 Tahun 208 tentang air tanah terkait Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:

a.  bahan baku produksi;

b.  pemanfaatan potensi;

c.  media usaha; atau

d.  bahan pembantu atau proses produksi.

Sedangkan dalam Draft Raperda terkait dengan Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan: bahan baku produksi; media usaha; bahan penunjang proses produksi; dan atau kegiatan usaha yang bersifat komersial lainnya. Ada Satu item penambahan terkait dengan kegiatan usaha yang bersifat komersial lainnya. Oleh Karena itu, FPKS Mohon penjelasan.

Salah satu tujuan ditetapkannya suatu Rancangan Peraturan Daerah adalah pada apa yang disebut dengan Pengendalian. Jika kita mencermati secara mendalam, proses monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Timur ini belum dilaksanakan secara terkoordininasi dan terintegrasi oleh lembaga-lembaga terkait. Penyebaran informasi tentang pengelolaan air tanahpun belum dirasakan secara merata. Apalagi terkait dengan pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar peraturan, sangat terasa ke-tidak konsistensi-annya. Dalam Draft Raperda dijelaskan terkait dengan Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana, namun belum mengatur terkaitd engan kewenangan pemerintah propinsi terkait dengan aspek ini. Dalam Draft tertulis, apabila peringatan sebagaimana ayat (1) tidak diindahkan, Dinas mengeluarkanrekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk membatalkan izin. Terkait dengan Peran Pemerintah propinsi dalam hal Sanksi, FPKS Mohon penjelasan.

Ke depan, F-PKS berharap dengan ditetapkannya Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah ini diharapkan mampu menjamin terjadinya proses koordinasi  antara berbagai pihak yang terkait dalam melakukan monitoring  dan evaluasi  pemanfaatan air tanah. Begitu pula halnya jaminan adanya  sharing informasi antar pihak  guna  perbaikan dalam pengendalian dan  upaya penegakan hokum. Namun perlu disadari bahwa pengawasan membutuhkan adanya jejaring kerja yang baik  dan melibatkan unsur masyarakat seluas-luasnya.  Mohon Penjelasan!

F-PKS berharap Kebijakan pengunaan dan pengembangan air tanah diharapkan dapat mengarahkan pada pemanfaatan air tanah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin kelestarian dan kelangsungan ketersediaan air tanah.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap penyampaian dua (2) Raperda, yakni Raperda Retribusi Daerah dan Pengelolaan Air Tanah di Jawa Timur. Akhirnya, semoga dengan Raperda ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Amien

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya,  Senin 20 Juni 2011

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Jawa Timur

Ttd.

Ir. Yusuf Rohana
Ketua

About the Author