Oleh : Irwan Setiawan, S.IP
Sekretaris Fraksi PKS & Anggota Komisi D DPRD Jatim
Dalam Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Gubernur mengakui masih adanya kendala pembangunan infrastruktur, memelihara lingkungan hidup, dan rehabilitasi dampak social ekonomi lumpur lapindo. Dalam hal pembangunan infrastruktur, kendala yang diakui terkait dengan Jalan Lintas Selatan (JLS): terbatasnya pembiayaan dan belum keluarnya ijin pinjam pakai kawasan hutan.
Sedangkan terkait dengan Fungsi lingkungan hidup, Gubernur mengakui adanya kendala menurunnya kondisi hutan, meningkatnya kerusakan daerah aliran sungai, rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, citra negative pertambangan, tingginya ancaman thd keanekaragaman hayati, makin meningkatnya pencemaran air, menurunnya kualitas udara diperkotaan, lemahnya penegakan hukum pembalakan liar, rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan, belum berkembangnya pemanfaaatan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan. Maraknya pencurian ikan, belum berkembangnya system mitigasi bencana alam, masih tingginya pencemaran limbah padat, belum dikembangkannya alternative pendanaan, belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan.
Berikutnya terkait dengan penanganan Lumpur lapindo masih terkendala belum adanya kesepakatan ganti rugi, masih berbelitnya proses ganti rugi,kerugian masyarakat diluar peta terdampak dan masih terhambatnya pembangunan infrastruktur pengganti.
Pihaknya menyayangkan, Gubernur tidak mengakui terkait dengan kendala pembangunan infrastruktur Jalan. Faktanya pembangunan infrastruktur jalan masih belum baik. Sedangkan Terkait dengan kendala-kendala yang lainnya, pihaknya akan mendalami di dalam hearing Komisi nanti.
