PU FPKS Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010

Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010

Juru Bicara : Ir. Ahmad Subchan, M.AB.

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat
Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur & Wakil Gubernur
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Kita sedang melakukan pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2010 mengacu pada  Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, dengan harapan dapat memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Sebagaimana kita ketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 yang telah disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Timur dengan hasil Opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (WTP) atau Unqualified Opinion. Opini tahun 2010 ini lebih baik dibanding dengan hasil LHP tahun anggaran 2009 yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tentu saja, ini patut kita syukuri. Opini tersebut bisa diartikan, ada perbaikan dalam manajemen pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ke depan, kita berharap kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Timur bisa ditingkatkan, tentu saja diiringi dengan kualitas pelaksanaan kegiatannya. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan, diperoleh output, outcome, impact maupun benefit yang jelas sebagaimana diharapkan, bukan sekedar menghabiskan anggaran dan membukukannya secara baik.

Disisi lain kita bersyukur, bahwa sampling yang dilakukan oleh BPK sangat menguntungkan kita, sehingga menghasilkan opini WTP sebagaimana kita harapkan. Padahal dalam pelaksanaan penganggaran kemarin masih ditemukan jenis pelanggaran yang pada tahun sebelumnya menjadi penyebab opini WDP, yakni adanya rekening yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (liar) karena tidak ditetapkan dengan pergub. Masih ditemukan oleh BPK diantara sampling yang diambil, 25 rekening yang tidak ditetapkan dengan pergub (liar) yakni di lingkungan RSUD Dr. Sutomo 6 rekening  dengan nilai total Rp.14.182.282.815.76. Di lingkungan RSUD Saiful Anwar ditemukan 4 rekening liar dengan nilai total Rp. 16.713.880.233.14. Di lingkungan Dr. Soedono ditemukan 4 rekening liar dengan nilai Rp. 5.141.156.288.19. Di lingkungan RS Haji terdapat 2 rekening liar dan satu rekening yang perlu diperbaiki dengan jumlah total sebesar Rp.1.921.757.151.19. Di dinas kesehatan terdapat 3 rekening liar dengan total Rp. 601.211.487.23.  Untuk  penampung dana bergulir masih ditemukan 5 rekening liar dengan nilai Rp.118.865.007.098.14. Jadi bila ditotal semuanya, rekening yang tidak ditetapkan dengan pergub ini senilai Rp.157.425.295.073.65. Kita bersyukur bahwa BPK tidak menganggap angka RP. 157 M lebih ini sebagai besaran yang material, sehingga kita mendapat opini WTP. Namun sebagai ungkapan rasa tanggungjawab, sekaligus upaya mencegahnya muncul di masa mendatang, FPKS tetap mempertanayakan, mengapa pengelolaan rekening tanpa pergub ini masih juga terjadi? Mohon penjelasan!.

Selain itu, FPKS berharap, agar dalam pembahasan dengan SKPD terkait, komisi-komisi terutama komisi C yang membidangi keuangan, mencermati mutasi dalam rekening-rekening dimaksud. Bisa jadi terakumulasi nilai yang jauh lebih besar dari angka yang ditemukan BPK, sehingga siapapun akan menganggapnya material.

Rapat Dewan Yang Terhormat

FPKS mengikuti kesepakatan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Tim Eksekutif, bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Provinsi Jawa Timur 2010 menggunakan standar hasil Audit BPK-RI. Dari hasil audit tersebut diperoleh informasi Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Dalam APBD Provinsi Jawa Timur Tahun  Anggaran 2010 direncanakan Pendapatan setelah sebesar 8 trilyun 837 milyard 302 juta 648 ribu 90 rupiah sedangkan realisasinya sebesar 9 trilyun 777 milyard 104 juta 163 ribu 976 rupiah 55 sen, atau diperoleh kelebihan realisasi dibandingkan perencanaan sebesar 939 milyard 800 juta 515 ribu 886 rupiah 55 sen atau 110,63%. Pendapatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2010

No. URAIAN REALISASI 2010 TARGET 2010
1. PAD 7.275.089.493.848,55 6.376.891.252.337
  a. Pajak Daerah 5.907.320.403.012 5.322.150.000.000
  -   PKB 2.269.943.193.638  
  -   BBNKB 2.513.491.848.955  
  -   PBBKB 1.081.269.923.495  
  -   PAP 21.423.691.432  
  -   P3ABT 21.191.745.492  
       
b. Retribusi Daerah 66.237.597.319,70 54.136.027.100
  -   Retribusi Jasa Umum 12.152.671.911  
  -   Retribusi Jasa Usaha 37.348.042.239,70  
  -   Retribusi Perizinan Tertentu 16.736.883.169  
       
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan 243.826.825.791,13

243.553.271.357
  -      Bank Jatim 230.841.102.183,79  
  -      BPR Jatim 4.431.123.000  
  -      PWU 3.273.554.434  
  -      JKU 180.330.000  
  -      JGU 1.091.096.657  
  -      PJU 812.212.487,34  
  -      PT. SIER 1.842.133.950  
  -      Askrida 401.168.493  
  -      PDAB 954.104.586  
  -      JIM 0  
  -      JAMKRIDA 0  
  -      JMU 0  
       
  d. Lain-Lain PAD Yang Sah 1.057.704.667.725,72 757.051.953.880
  -       Jasa Layanan / BLUD (5 RSUD + 9 UPT Dinkes) 683.066.943.562, 85  
  -       Jasa Giro 132.722.700.588,47  
  -       Denda Pajak 91.585.532.765,94  
  -       Diklat 73.181.756.740  
  -      Penerimaan Lain-Lain 77.147.734.068,46  
       
2. Dana Perimbangan 2.473.846.978.332 2.442.812.395.753
  -      Bagi Hasil Pajak 856.016.273.970  
  -      Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA 118.814.361.711  
  -      Bagi Hasil Cukai Tembakau 200.557.261.711  
  -      DAU 1.212.934.765.000  
  -      DAK 56.982.200.000  
  -      Dana Alokasi Tunj Pendidikan 2.032.575.000  
  -      Dana Insentif Daerah 26.509.541.000  
       
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 28.167.691.796 17.600.000.000
-      Pendapatan Hibah 214.200.000  
-      Hibah dari Perhutani 8.947.798.547  
-      Hibah dari Jasa Raharja 15.576.488.000  
-      Hibah dari ASDP 3.429.205.249  
 

 

 

TOTAL PENDAPATAN DAERAH 9.777.104.163.976,55 8.837.303.648.090

Mencermati sisi Pendapatan ini, FPKS melihat, masih terdapat selisih yang cukup besar antara rencana dan realisasi yang hampir mencapai 1 Triliun rupiah, dimana selisih tersebut terdapat pada PAD terutama yang bersumber dari Pajak Daerah. Besarnya selisih ini menimbulkan pertanyaan, sedemikian lemahkah kualitas perencanaan pemerintah provinsi? Ataukah selalu ada yang tidak diungkapkan pada saat pembahasan agar kelak terkesan ada kinerja yang bagus sehingga melampaui target? Mohon penjelasan.

Sebaliknya, dari sumber Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terlihat tidak ada dinamika yang menggembirakan dari 12 BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga masing-masing mencukupkan diri sesuai dengan rencana kontribusi yang kurang signifikan. Di balik stagnasi BUMD ini terbersit pertanyaan, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam menyehatkan BUMD? Mohon Penjelasan!

2. BELANJA

Belanja pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 setelah perubahan ditetapkan sebesar                                  10 trilyun 508 milyard 103 juta 165 ribu 586 rupiah, sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar 10 trilyun 10 milyard 8 juta 131 ribu 602 rupiah 86 sen atau terserap 95,26% dengan demikian terdapat  selisih akibat penghematan atau sebab lainnya sebesar 498 milyard 95 juta 33 ribu 983 rupiah 14 sen.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diuraikan diatas maka defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar 232 milyard 903 juta 967 ribu 626 rupiah 31 sen.

3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2010 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar   Rp. 2.000.253.452.018,32  dan  Pengeluaran Pembiayaan sebesar  Rp. 287.643.634.523,00

Dari perolehan realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi realisasi pengeluaran pembiayaan maka diperoleh pembiayaan netto sebesar 1 trilyun 712 milyard 609 juta 817 ribu 495 rupiah 32 sen.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan hasil realisasi Pendapatan, realisasi Belanja dan realisasi Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 terdapat defisit anggaran sebesar 232 milyard 903 juta 967 ribu 626 rupiah 31 sen, sedangkan realisasi Pembiayaan Netto sebesar 1 trilyun 712 milyard 609 juta 817 ribu 495 rupiah 32 sen, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2010 sebesar 1 trilyun 479 milyard 705 juta 849 ribu 869 rupiah 01 sen

Terhadap nilai SILPA yang diperoleh, FPKS berpandangan bahwa SILPA ini masih terlalu tinggi, meskipun sudah sedikit lebih bagus dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tagun 2009. Maka FPKS sepakat dengan pendapat Badan Anggaran agar komisi-komisi terkait mencermati SKPD yang serapan anggarannya rendah, dan menjadikan pertimbangan untuk perencanaan anggaran 2012.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Temuan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan terkait dan internal control dilaporkan terbatas pada apa yang diuji, sementara  yang tidak diuji tentu saja tidak bisa dinilai dan hasilnya tidak mempengaruhi pendapat BPK atas LKPD Jatim tahun 2010. Meskipun demikian, karena sifat audit umum adalah menilai kewajaran atas laporan keuangan secara umum, maka FPKS memandang perlu ada beberapa klarifikasi atas berbagai hal berikut :

1. Kas

Sebagaimana kami sebutkan, dari uji petik di sebagian SKPD, masih ditemukan adanya 25 rekening liar yang tidak dilaporkan ke Kepala Daerah sehingga tidak terdapat dalam SK Gubernur mengenai Rekening Bank.  Apabila evaluasi  ini dilakukan pada seluruh SKPD bisa jadi  hasilnya akan lebih banyak lagi temuan. Oleh karenanya FPKS mendorong agar rekomendasi BPK supaya saudara Gubernur mencermati seluruh rekening yang ada segera dilaksanakan.

2. Piutang Pajak

Pada tahun 2010, ada perubahan kebijakan pengakuan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama (PKB & BBNKB), sehingga ada kenaikan pendapatan sebesar Rp 499 milyar. Informasi ini tidak bisa dibandingkan dengan pendapatan PKB & BBNKB tahun 2009 karena beda kebijakan pengakuan pendapatan. MOHON PENJELASAN!

3. Piutang Jasa Layanan RS (BLUD)

Pada 31 Desember 2010, outstanding piutang jasa layanan RS (BLUD) adalah Rp108 milyar. Perlu dilihat apakah umur piutang ini normal dari pelaksanaan aktivitas RS. Apabila tidak normal, ada yang macet atau lama tidak dibayar, maka perlu adanya kebijakan untuk pengendalian piutang jasa layanan di RS agar biaya operasional RS tidak terganggu. MOHON PENJELASAN!

4. Persediaan

Persediaan senilai Rp 95 milyar FPKS menganggap tidak wajar karena sangat besar, perlu dilihat apakah dalam daftar persediaan, apakah ada items yang tidak memenuhi klasifikasi persediaan, tetapi merupakan aset tetap.  MOHON PENJELASAN!

5. Investasi Jangka Panjang – Non Permanen (Dana Bergulir)

Sejak tahun anggaran 2001, APBD Provinsi Jawa Timur selalu menganggarkan dana bergulir untuk membantu UKM, Petani, TKI  dan lainnya. Akumulasi dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2010 adalah Rp 430 milyar. Pertanggungjawaban atas penggunaan, penyaluran, pembinaan, pendapatan bagi hasil, biaya operasional kurang jelas. Selain itu, dasar untuk menentukan tingkat kolektibiltas piutang dana bergulir ini juga kurang terinformasikan dengan baik. MOHON PENJELASAN!

6. Investasi Jangka Panjang – Non Permanen (Dana Bergulir)

12 BUMD, dimana ada 2 perusahaan yang  dimiliki secara minoritas, telah dicatat secara ekuitas dalam LKPD Jatim. Walaupun merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi pengawasan dan pembinaan atas kinerja BUMD perlu dilakukan. Perlu laporan keuangan audited untuk bisa menilai kinerja BUMD. MOHON PENJELASAN!

7. Aset Tetap

Terhadap temuan BPK yang berkaitan dengan asset daerah, Fraksi PKS berpendapat, bahwa belum terjadi perubahan berati dalam pengelolaan aset dari tahun ke tahun. FPKS meragukan kesesuaian antara nilai aset tetap yang dalam laporan Neraca disebutkan senilai 25.595.757.188.140 rupiah, dimana BPK memberikan catatan bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur belum memiliki metode penyusutan, sehingga pada beberapa jenis aset kemungkinan nilainya tidak sebesar itu, karena sudah terjadi penyusutan. Disisi lain, FPKS berpendapat, seharusnya Pemerintah Prvinsi Jawa Timur melakukan revaluasi aset tetap terutama yang berupa tanah dan bangunan. Bisa jadi, banyak aset tetap yang diperoleh sejak tahun 60-an, masih dibukukan sesuai harga saat perolehan, sehingga nilainya tetap kecil. Bila telah dilakukan revaluasi, FPKS meyakini nilai aset tetap yang dimiliki pemerintah propinsi Jawa Timur jauh lebih besar dari angka yang disajikan itu. MOHON PENJELASAN!

Bila proses revaluasi ini tidak segera dilakukan, provinsi Jawa Timur akan terus dirugikan, ketika dilakukan pelepasan aset, karena nilainya jauh dibawah nilai pasar. FPKS mendorong agar komisi yang membidangi aset melakukan pengawalan agar segera dilakukan revaluasi terhadap seluruh aset tetap yang dimiliki provinsi Jawa Timur.

8. Aset Lain Tidak Berwujud

Nilai aset tidak berwujud sebesar Rp 102 milyar adalah licensi software dan copy write/paten. Seharusnya nilai ini dilakukan amortisasi agar mencerminkan penurunan nilai.

9. Badan Layanan Umum RS

Pemeriksaan BPK atas LKPD Jatim tahun 2010 ini banyak menemukan ketidaksesuaian pengelolaan administrasi keuangan di RS dan Balai pengobatan (lihat laporan buku 2 dan 3). Temuan ini mengindikasikan kurang dipatuhinya prosedur pengeluaran dan penerimaan keuangan di RS. Temuan ini juga mnegindikasikan bahwa prosedur yang ditetapkan kurang bisa dijalankan karena adanya kesulitan internal RS dan sifat pelayanan RS itu sendiri.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kaidah perencanaan pembangunan, uang bukan merupakan unsur yang utama dan juga tidak menempati urutan pertama. Posisi uang ditempatkan pada urutan setelah program dan kegiatan pembangunan dirumuskan. Dalam istilah yang lebih populer, dikatakan bahwa money follows functions, atau uang mengikuti fungsi/kegiatan. Artinya, kemana uang itu akan dibelanjakan, semuanya harus tunduk pada program dan kegiatan yang dicanangkan. Uang harus digunakan untuk membiayai program dan kegiatan agar tujuan pembangunan tercapai. Jika tidak, semua kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dinilai gagal total. Oleh karena itu, menilai kinerja laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari program-program, kegiatan-kegiatan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Pemprop Jawa Timur. Berangkat dari keterkaitan antara uang dan indicator keberhasilan inilah, klaim-klaim keberhasilan kebijakan keuangan dapat diuji validitasnya.

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Pembangunan di Jawa Timur 2010, Arah kebijakan keuangan (APBD) tahun 2010, sesuai uraian yang tertera pada Laporan Keuangan halaman 26-28, diimplementasikan untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Timur 209-2014.

Visinya ;  “Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  Sedangkan Misinya, “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat”. Tema yang diusung berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim tahun 2010 adalah “Pemulihan Perekonomian Jatim Dalam Rangka Meningkatkan Kemakmuran Rakyat Yang Lebih Baik”. Tema tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu:

1     Pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistim perlindungan social

2     Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia

3     Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan social

4     Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi

5     Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan kapasitas penanganan perubahan iklim

Sedangkan arah pembangunan yang ditempuh adalah “pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered) dan untuk itu ditetapkan 4 (empat) strategi utama,yaitu:

1     Pembangunan yang pro-poor

2     Pembangunan yang pro-job

3     Pembangunan yang pro-gender

4     Pembangunan yang pro-growth

Di samping itu, untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Jawa Timur, Pemprov menetapkan 9 (sembilan) agenda yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) prioritas. Tiga dari Sembilan agenda tersebut adalah:

  1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terumtama bagi orang miskin
  2. Memperluas lapangan kerja, efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat (terutama wong cilik), meningkatkan kesejahteraan sosial
  3. Meningkatkan percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui agrobisnis/industri, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan

Dari berbagai rumusan kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh Pemprov Jawa Timur tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan, wong cilik, pertanian, dan infrastruktur merupakan pokok-pokok pikiran yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan yang dijalankan pada era sekarang ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Terhadap arah, strategi, dan program-program pembangunan seperti yang diuraikan tersebut, saudara Gubernur menyajikan capaian-capaian yang sudah dapat diwujudkan sesuai dengan indicator keberhasilan. Semua capaian tersebut disajikan secara panjang lebar dalam poin 3.1 (Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan) pada halaman 47-52. Capaian kinerja yang penting adalah :

1.    Pengangguran terbuka pada tahun 2010 turun menjadi 4,25%, dari 5.08% pada tahun 2009

2.    Proporsi penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar15,26%, lebih rendah dari pada tahun 2009 sebesar 16,68%

3.    Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,67%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir dan angka ini lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional

4.    Angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 sebesar 71,55, di atas angka yang dicapai pada tahun 2009 (71.06)

Dengan capaian seperti tersebut di atas, terkesan bahwa semua kebijakan keuangan yang dilaksanakan oleh Gubernur pada tahun 2010 sudah sesuai dengan yang direncanakan. Semua kebijakan keuangan telah mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, terutama tujuan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan kesejahteraan wong cilik pada khususnya.

Yang diungkapkan Gubernur dalam menunjukkan keberhasilan kebijakan keuangan adalah indicator makro yang masih perlu diuji keterkaitannya dengan visi-misi pembangunan. Sebab beberapa Indikator tersebut belum memberikan bukti yang kuat dan riil bahwa wong cilik merupakan pihak yang mendapat keuntungan banyak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja. Ada indikasi kuat bahwa keberhasilan itu sebagain besar justru dinikmati oleh mereka yang berada dalam kelompok menengah ke atas

Untuk membuktikan hal tersebut, perlu dicermati di mana sebenarnya keberadaan orang miskin dan wong cilik tersebut? Pada Tabel 1.1. : Proporsi Tenaga Kerja dan PDRB Sektoral di Jawa Timur (Mohon untuk ditampilkan). Dalam Tabel tergambar jelas posisi sebagain besar penduduk Jawa Timur berada dimana dan berapa besar proporsi pendapatan yang mereka nikmati. Hingga tahun 2009, 44,8% tenaga kerja di Jawa Timur bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor pertanian hanya menyediakan 16,4% pendapatan di Jawa Timur. Dengan demikian sangat jelas bahwa 45% tenaga kerja di Jawa Timur hanya menikmati pendapatan sebesar 16,4%, dan mereka itu berdomisili di sektor pertanian.

Tabel 1.1. Proporsi Tenaga kerja dan PDRB Sektoral di Jawa Timur

Sektor 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
Pertanian:                
- PDB 42,9 37,7 30,7 25,5 16,9 19,7 17,2 16,4
- Tenaga Kerja - - - - - 46,1 46,0 44,8
Industri:    
- PDB 12,6 16,4 22,9 27 36 35,9 35,6 35,4
- Tenaga Kerja - - - - - 18,4 17,7 16,8
Jasa-Jasa:    
- PDB 44,5 46 46,4 47,6 46 44,3 47,1 48,2
- Tenaga Kerja - - - - - 34,7 35,1 37,1

 

Bandingkan dengan sector industry dan jasa-jasa, di mana di kedua sector ini kondisinya jauh lebih baik dari pada sector pertanian. Sebanyak 16,8% tenaga kerja di sector industry menikmati 35,4% seluruh pendapatan di Jawa Timur. Sedangkan, 37% tenaga kerja di sector jasa menikmati 48% pendapatan. Jelas bahwa, di luar sektor pertanian, proporsi tenaga kerjanya lebih sedikitn namun menikmati proporsi pendapatan yang lebih besar. Sementara itu sektor pertanian adalah sektor yang penduduknya sangat banyak tetapi hanya menerima pendapatan yang relative kecil. Karena itu, dimana sebenarnya keberpihakan pemerintah provinsi terhadap wong cilik, yang notabenenya sebagian besar berada di sector pertanian?

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Salah satu sektor pembangunan yang seharusnya mendapat perhatian dan prioritas utama dalam kebijakan Pembangunan Jawa Timur adalah sektor pertanian. Namun faktanya, sampai saat ini kondisi sektor pertanian ini masih lemah dan menjadi tempat terkumpulnya  sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur.

Sektor pertanian, tidak hanya menampung jumlah tenaga kerja (penduduk) yang jauh lebih banyak, tetapi juga dihuni oleh sebagaian masyarakat lapisan bawah (desil ke satu). Tabel 1.2 (Mohon untuk ditampilkan) semakin mengkonfirmasi dan menegaskan pernyataan tersebut. Sekitar 63% dari kategori 10% penduduk termiskin adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sedangkan desil ke dua ditempati oleh sekitar 55% rumah tangga pertanian. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa, kelompok masyarakat kaya jumlahnya makin kecil berada di sektor pertanian. Kelompok kaya adalah mereka yang bekerja di sector jasa-jasa dan industry manufaktur. Dengan demikian jelas bahwa sektor pertanian identik dengan kemiskinan dan wong cilik.

Tabel 1.2. Kesempatan Kerja dan Desil Rumah Tangga di Jatim, Tahun 2009

 

Sudah diketahui bahwa lebih dari 60% jumlah orang miskin di Jawa Timur berada di pedesaan. Artinya, kebijakan ekonomi yang diproduksi pemerintah propinsi selama ini cenderung memfasilitasi penduduk di perkotaan ketimbang warga desa. Jika dibuat lebih eksplisit, pemerintah lebih mementingkan kegiatan di sektor industri/jasa daripada di sektor primer (pertanian) yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah sebagian besar penduduk di pedesaan. Belanja daerah yang mencapai 10 trilun lebih tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Dengan demikian, untuk memahami penyebab naik turunnya angka kemiskinan di pedesaan sebetulnya tidak sulit, yakni dengan menganalisis dinamika di sektor pertanian. Hipotesanya, jika pertumbuhan sektor pertanian bagus, maka jumlah kemiskinan (di pedesaan) akan cepat turun. Sebaliknya, jika sektor pertanian terpuruk,  maka jumlah kemiskinan akan melonjak. Hipotesa ini sekaligus memudahkan pemerintah mengambil solusi mengatasi problem kemiskinan secara sistematis. Mohon penjelasan!!

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Pertumbuhan ekonomi Jatim 2010 yang secara makro sebesar 6,67%, kontribusi  pertumbuhan dari sektor pertanian sangat rendah, yaitu hanya sebesar 2,13%. Angka pertumbuhan sebesar ini merupakan pertumbuhan paling rendah di banding sektor-sektor yang lain. Lebih dari itu, pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2010 ini juga menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2009 (4,01%).

Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Jatim Menurut Sektor

(2008-2010 (%))

*Catatan : Revisi Tahun 2009  sektor pertanian : 4,01% (bukan 3,92%)

Jika sektor pertanian yang menampung 45% tenaga kerja (penduduk) dan tempat berhuninya wong cilik dan orang miskin di Jatim,  tingkat pertumbuhannya hanya 2,13% maka sebenarnya kita tidak cukup alasan untuk membanggakan pertumbuhan makro yang melebihi pertumbuhan nasional, karena sebenarnya misi kita belum tercapai.

Jika kita cermati lebih mendalam, Kesejahteraan masyarakat desa (petani) semakin menyedihkan dan memprihatinkan bila ditinjau dari Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan rasio antara harga yang diterima petani (dari hasil pertaniannya) dan harga yang dibayar oleh petani (untuk barang-barang non pertanian yang dibutuhkan). Sebab, NTP pada tahun 2010 menurun jika dibandingkan dengan NTP pada tahun 2009 (laporan halaman 22). Menurunnya NTP menunjukkan bahwa kesejahteraan petani semakin menurun. Ini semakin memperkuat pernyataan di atas bahwa wong cilik di Jawa Timur kondisinya semakin tercecer pada tahun 2010 ini. Dengan demikian kebijaksanaan pembangunan dengan strategi pro poor sebenarnya masih perlu dipertanyakan. Mohon Penjelasan..!

Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yakni 6,68%, harus diingat juga, bahwa Inflasi Jawa Timur pada tahun 2010 cukup besar yakni, 7,10. Pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan tingkat inflasi. Dengan inflasi sebesar itu, menjadikan daya beli masyarakat juga semakin berat dan bahkan melemah. Pertumbuahan ekonomi Jatim tersebut tidak terlalu memberi kontribusi positif terhadap tingkat daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Jatim –yang direpresentasikan- pada sektor pertanian tidak mendapatkan berkah dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Kebijakan prioritas pembangunan Jatim belum dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pertanian. Karena itu, Pernyataan gubernur bahwa tingkat pertumbuhan telah “mensejahterakan” rakyat dan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur patut dipertanyakan lebih lanjut. Mohon penjelasan!!.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Disebutkan di dalam laporan bahwa wong cilik, masyarakat pedesaan, sector pertanian, infrastruktur, irigasi pertanian, merupakan kata-kata yang selalu diucapkan berkali-kali. Ini semua merupakan implementasi dari perwujudan yang fockus pada rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama wong cilik dan masyarakat pedesaan. Namun sayangnya, setelah ditelusuri secara mendalam, tidak semua program yang berkaitan dengan hal-hal tersebut mendapat alokasi anggaran yang proporsional. Di bawah ini diberikan beberapa contoh :

1.   Dalam ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Gubernur mengakui masih adanya kendala dalam hal pembangunan infrastruktur. Namun Gubernur hanya menyebutkan kendala yang dimaksud terkait dengan Jalan Lintas Selatan (JLS). Sedangkan terkait dengan kondisi infrastruktur Jalan Gubernur tidak menjelaskan kendala yang dihadapi. Padahal, dalam Renstra 2010, target perbaikan jalan rusak atau kemantapan jalan ditetapkan sebesar 82,00% dari kondisi awal sebesar 80,10% atau sekitar 1.602,70 km. Namun faktanya, sampai akhir tahun 2010 kemantapan jalan hanya mencapai angka sebesar 77,38% atau sekitar 1.548,35 km. Sehingga terjadi penurunan kualitas jalan mantap sepanjang  54.35 km. Mohon Penjelasan..!

2. Keseriusan Pemerintah propinsi Jawa Timur dalam hal pembangunan infrastruktur harus dipertanyakan mengingat  pada tahun 2009, pemerintah propinsi telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 260 miliar namun pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi senilai Rp 227 miliar. Padahal, menurut renstra, idealnya ada alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp. 779 Milyar. Alokasi anggaran itu diperuntukan untuk peningkatan jalan sepanjang  176 kilometer atau 8,8 persen senilai Rp281 miliar dan dana pemeliharaan sepanjang 140 kilometer atau tujuh persen senilai Rp 112 miliar. Selain itu pemeliharaan rutin jalan (1.684,85 km) membutuhan dana senilai Rp 84 miliar, penggantian jembatan (435 km) senilai Rp58 miliar, dan rehabilitasi jembatan (988 km) senilai Rp14 miliar, ditambah dengan Jalan Lintas Selatan (70,68 km) senilai Rp 178 miliar.  Alokasi anggaran yang belum ideal tersebut tentunya tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah mengamanatkan hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) paling sedikit 10 persen untuk penyelenggaraan infrastruktur. Mohon Penjelasan..!

3.   Fakta lain yang dapat dilihat, pada belanja modal pengadaan jalan, jembatan, dan jaringan terjadi penurunan dimana pada tahun 2009 senilai 185 milyar, ternyata pada tahun 2010 hanya senilai 183 milyar. Mohon penjelasan.

4.     Di Sektor pertanian, anggaran yang dialokasikan ke dalam rumpun sector pertanian pada tahun 2010 hanya 200 milyar, dan khusus dinas pertanian hanya sekitar 87 milyar. Angka ini sangat kecil jika dibanding dengan total anggaran yang mencapai 9,7 triliyun. Dana yang dialokasikan ke sektor pertanian kurang dari 1%. Ini ironis karena sektor pertanian adalah sector yang beban penduduk dan kemiskinannya sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan anggaran untuk makanan dan minuman yang mencapai 138 milyar, angaran sektor pertanian menjadi sangat minor. Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, jika kebijakan dan pelaksanaan anggaran daerah tidak berpihak pada dua masalah tersebut?. ini sekaligus menunjukkan, tidak ada itikad yang baik dan kuat dan pemerintah propinsi dalam mengentaskan dua masalah krusial tersebut.  Mohon Penjelasan..!

5.     Investasi dana begulir bagi masyarakat bawah (sesuai kondisi neraca 5.2.2.a hal 9) pada tahun 2010 justru mengalami penurunan dibanding tahun 2009 (323 milyar dibanding 421 milyar). Ini menggambarkan bahwa perhatian Gubernur terhadap wong cilik justru menurun pada tahun 2010. Selain itu, sebenarnya kemana saja investasi dana bergulir tersebut, dan sejauhamana implementasinya. Mohon penjelasan..!

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan catatan kritis diatas, Nampak sekali antara kebijakan pembangunan, kebijakaan anggaran dan kinerja yang dicapai tidak terlalu nyambung bahkan dalam konteks tertentu tidak konsisten. Dalam konteks makro, laporan realisasi pelaksanaan APBD 2010 ini memang terlihat dan terkesan cukup bagus, namun jika kita cermati dan kritisi lebih mendalam, realisasi pelaksanaan APBD 2010 tidak cukup signifikan memberikan kontribusi yang riil pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Jika capaian riil program dan agenda prioritas tidak tercapai, maka logikanya ada yang bermasalah pada manajemen pengelolaan anggarannya.  Pelaksanaan Realisasi anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan hanya berkutat pada input dan output semata, tidak berlanjut pada pengukuran outcomenya. Apa yang disajikan di atas, hanya sebagian kecil SKPD yang kualitas kinerja keuangannya “bermasalah”, tidak menutup kemungkinan masih banyak SKPD yang kinerjanya “bermasalah”. Kondisi ini yang kemudian berakibat pada capaian kualitas Indicator Utama Kinerja Pemerintah Propinsi Jawa Timur.  Capaian indicator kinerja makro masih bersifat semu, bagaikan fatamorgana. Karena itu wajar jika pelakasanaan Program dan penyerapan anggarannnya lebih bersifat formalistis.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Laporan Realisasi APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2010. FPKS meminta Saudara Gubernur dapat menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih clear, objektif,  dan argumentative. Sehingga laporan realisasi APBD ini memiliki bobot objektivitas, akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dihadapan masyarakat Jawa Timur.

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya, 7 Juli 2011
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Jawa Timur

Ir. Yusuf Rohana
Ketua

 

About the Author