PA FPKS DPRD JATIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

PA FPKS DPRD JATIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TIMUR ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

Juru Bicara : Irwan Setiawan, S.IP.

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat
Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur & Wakil Gubernur
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir terhadap Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Terutama menjelang Ramadhan yang segera datang. Amin.

Sebelum saya membacakan Pendapat Akhir Fraksi kami, ijinkan saya mengenang kembali, sebagian dari nasehat Rasulullah SAW ketika menyongsong datangnya bulan Ramadhan. Beliau SAW bersabda, “Wahai manusia! sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan maghfirah, bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama, malam-malam di bulan Ramadhan adalah malam-malam yang paling utama, jam demi jamnya adalah jam yang paling utama.

Wahai manusia! Sesungguhnya diri kalian tergadai karena amal-amal kalian, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, Allah SWT bersumpah dengan segala kebesaran-Nya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang bersujud, tidak mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul ‘Alamin.

Wahai manusia! Barangsiapa di antaramu memberi makan untuk berbuka kepada kaum mukmin yang melaksanakan shaum di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setitik air.

Wahai manusia! Barangsiapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, dia akan berhasil melewati shiraathal mustaqiim, pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Barangsiapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya dan membantunya di bulan ini, maka Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari Kiamat.

Barangsiapa yang menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murka-Nya pada hari dia berjumpa dengan-Nya. Barangsiapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya di hari berjumpa dengan-Nya, dan barangsiapa yang menyambungkan tali silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya pada hari dia berjumpa dengan-Nya. Dan barangsiapa yang memutuskan silaturahmi di bulan ini, Allah akan memutuskan dia dari rahmat-Nya.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Dalam konteks keberadaan kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, nasehat Rasul tadi bisa dimaknai dengan kemestian kita menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, senantiasa melaksanakan reformasi birokrasi, tercermin dari nasehat agar kita menjaga kesucian diri dari hal-hal terlarang. Sekiranya kita semua mengamalkan pada bulan Ramadhan nanti dan melanjutkan seterusnya, pemerintahan yang bersih insya Allah akan segera terwujud, reformasi birokrasi akan berkelanjutan tanpa henti.

Nasehat tadi juga mendorong kita berpihak pada wong cilik, bukan hanya dalam tataran jargon. Keberpihakan pada fakir dan miskin serta anak yatim, adalah misi abadi yang harus melekat pada kita semua, bukan hanya pada jargon semata, namun benar-benar direalisasikan. Ketika memahami realitas bahwa kemiskinan terbesar berada di wilayah pedesaan, mengetahui mayoritas mereka berada di sektor pertanian, menyadari  kesenjangan antar daerah masih tinggi, maka keberpihakan pada wong cilik itu, harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar mengarah pada sasaran itu.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Setelah membaca dan mencermati Nota Keuangan laporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, Jawaban gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, laporan komisi-komisi dan pendapat Banggar, Ijinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010. Pendapat kami ini semata-mata bertujuan mengambil pelajaran (ibrah) dari pelaksanaan APBD 2010 untuk perbaikan di masa mendatang. Kalaupun di dalamnya terdapat masukan, saran dan kritik, semua kami bingkai dalam maksud tersebut.

Setelah membaca dan mencermati laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 dan jawaban saudara gubenur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pelaksanaan APBD tahun 2010 Propinsi Jawa Timur, secara yuridis formil telah mengacu dan  sesuai dengan dasar hukum peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010. Legitimasi yuridis formil ini yang kemudian berbuah hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 diberi Opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” (WTP) atau Unqualified Opinion.

Atas opini WTP tersebut, sekali lagi F-PKS mengajak kita semua mensyukurinya, dengan berupaya menjaga prestasi yang telah dicapai, dan memperbaiki sisi-sisi kekurangan yang sebenarnya sebagian telah kita ketahui. Terutama terhadap beberapa temuan dalam pemeriksaan BPK.  Pepatah mengatakan, bahkan seekor keledaipun tidak pantas untuk terjerumus pada lobang yang sama. Meskipun beberapa temuan yang ada dianggap tidak materiil,  tidak signifikan tingkat pelanggarannya, namun kita mesti mengantisipasi agar tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Pelanggaran besar atau kecil, kerugian besar atau kecil, tetap pada dasarnya merugikan masyarakat dan bisa membuka pintu bentuk pelanggaran lainnya.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Salah satu temuan BPK yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah temuan tentang 25 rekening yang tidak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam pengantarnya, BPK menyampaikan bahwa pelanggaran inilah yang mempengaruhi laporan keuangan periode sebelumnya hingga berakibat keluarnya opini WDP. Maka, meskipun pada periode evaluasi ini nilainya dianggap tidak material, namun sebenarnya perlu disesalkan ketika masih juga terjadi. Rekening-rekening dimaksud adalah :

No Instansi Jumlah Rekning Nilai Total (Rp)
1 Pokja Dana Bergulir 5 118.865.007.098.14
2 RSUD DR Sutomo 6 14.182.282.815.76
3 RSUD Saiful Anwar 4 16.713.880.233.14
4 RSUD Haji 3 1.921.757.151.19
5 Dinas Kesehatan 3 601.211.487.23
6 RSUD DR Soedono 4 5.141.156.288.19
JUMLAH 25 157.425.295.073.65

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, F-PKS mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik pada dasarnya adalah perwujudan tanggung jawab kepada pemilik kedaulatan daerah sebagai pemegang saham pemerintahan. Oleh karenanya, seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan propinsi Jawa Timur baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada rakyat.

Keengganan SKPD pemilik/pengelola 25 rekening dimaksud, untuk menjelaskan mutasi kas dari masing-masing rekening dalam pembahasan dengan komisi-komisi dan badan anggaran, menjadi catatan tersendiri untuk mendapatkan perhatian dan perbaikan di masa mendatang.

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah pengelolaan dan pencatatan asset. Sisi inilah yang menyebabkan status WTP kita kurang sempurna, sehingga BPK memberikan opini WTP dengan paragraf penjelasan. Kita berharap ada perbaikan pada sisi ini, dan tahun depan kita memperoleh opini WTP murni, tanpa embel-embel apapun. Terhadap aset tetap daerah yang dicatat dalam neraca sebesar Rp 25, 295 triliun, FPKS berpendapat, perlu segera dilakukan revaluasi dan disepakati metode penyusutan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga diperoleh nilai yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, masalah Badan Layanan Umum yang dalam laporan hasil Pemeriksaan BPK masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pengelolaan administrasi keuangan di RS dan Balai pengobatan (lihat laporan buku 2 dan 3). Temuan ini mengindikasikan kurang dipatuhinya prosedur pengeluaran dan penerimaan keuangan di RS. Jika praktek semacam ini dibiarkan, maka akan berpotensi menimbulkan tindakan penyimpangan, baik yang bersifat administrative maupun hukum atau pidana.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Salah satu tujuan utama diberlakukannya otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (UU No. 32/2004 pasal 2 ayat 3). Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dan kinerja keuangan daerah ini akan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBD. Namun jika kita cermati dan kritisi secara detail laporan pelaksanaan APBD 2010, masih terlihat antara program, target atau sasaran, outcome, impact, maupun benefit tidak paralel bahkan terputus.

Dari pencermatan F-PKS dari seluruh program yang dilaksanakan dan didukung dengan anggaran yang cukup besar, baru bisa dilihat dari aspek input-output saja. Ke depan, kita berharap kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Timur bisa ditingkatkan, tentu saja diiringi dengan kualitas pelaksanaan kegiatannya. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan, diperoleh output, outcome, impact maupun benefit yang jelas sebagaimana diharapkan, bukan sekedar menghabiskan anggaran dan membukukannya secara baik.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Provinsi Jawa Timur 2010 sesuai hasil Audit BPK-RI, terlihat perangkaan berikut:

1.     Sisi pendapatan,

Tahun 2010 kinerja pendapatan propinsi Jawa Timur cukup baik. Dari angka yang ditargetkan sebesar Rp Rp 8,837 Trilun, realisinya sebesar Rp 9,777 triliun atau terdapat realisasi sebesar 112,20%. Dari sisi nominal, kinerja pendapatan tahun 2010 ini meningkat, akan tetapi jika dibandingkan dengan kinerja pendapatan tahun 2009 lebih kecil prosentase realisasinya, dimana tingkat realisasi pendapatan tahun 2009 mencapai 116,97%. Dari target Rp 6,691 trilyun tercapai Rp 7,827 trilyun atau tingkat realisasinya mencapai 116,97%. Selain itu, jika kita cermati, selisih antara rencana dengan selisihnya jaraknya cukup besar, yakni hampir mencapai satu triliun. Realisasi ini tidak sejalan dengan filosofi dasar kinerja pendapatan, dimana antara yang direncanakan dan yang direalisasikan seharusnya selalu mendekat/tidak terlalu jauh. Fakta ini, setidaknya menunjukkan lemahnya kualitas perencanaan pendapatan pemerintah propinsi. Karena itu, ke depan perlu ditingkatkan kapasitas perencanaan anggaran, terutama dalam aspek peningkatan pendapatan; antara target yang direncanakan dengan realisasi diupayakan jaraknya tidak terlalu jauh. Kecermatan, ketelitian, dan integritas aparatur birokrasi dalam merencanakan pendapatan daerah adalah sebuah keniscayaan.

Selain itu, terkait dengan kinerja 12 BUMD di bawah naungan pemerintah propinsi dalam member kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, raportnya masih dinilai cukup mengecewakan. APBD telah menyuntikan anggaran cukup besar kepada 12 BUMD tersebut, terutama BUMD yang berorientasi profit, kinerjanya dalam member kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kurang signifikan. Antara yang diberikan dengan yang diterima masih tidak seimbang.

Dalam kaitannya dengan penyertaan modal pada BUMD, F-PKS mendesak agar pemerintah propinsi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 12 BUMD yang ada. Terutama ditujukan kepada BUMD yang selama ini berkinerja lemah atau rendah. Bagi BUMD yang berkinerja sehat, kita dorong agar tumbuh-kembang lebih baik dan berkualitas sehingga mampu berkontribusi pada APBD secara maksimal. FPKS berpendapat, tidak perlu ada peng-haraman untuk menambah penyertaan modal bagi BUMD, selama BUMD tersebut benar-benar sehat dan memberikan kontribusi riil terhadap kepentingan masyarakat Jawa Timur. Sementara bagi BUMD yang berkinerja lemah atau minim kontribusinya kepada masyarakat dan pemerintah Jawa Timur, perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan baik pada sistem, menejemen maupun SDM-nya. Sementara BUMD yang berkinerja buruk dan tak berkontribusi sama sekali, perlu dipertimbangan untuk dilikuidasi. Langkah nyata dalam perbaikan menejemen secara umum adalah, membebaskan BUMD dari kesan sebagai sarana political appointee dan akomodasi aparatur, namun benar-benar diisi oleh sumberdaya professional. Tidak ada salahnya kita mencontoh pemerintah propinsi Sumatera Barat yang mempublikasikan di media massa, saat melakukan perekrutan direksi dan komisaris BUMD demi memperoleh SDM yang cakap dan berdedikasi.

2.     Sisi Belanja

Seperti disebutkan dalam laporan bahwa, pada dasarnya kebijakan APBD meliputi dua hal pokok, yaitu kebijakan yang berpusat pada sisi penerimaan dan kebijakan yang focus pada sisi pengeluaran. Namun selama tahun 2010 ini, kedua sisi kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara seimbang. Di sisi penerimaan, realisasi penerimaan melebihi target penerimaan, dengan capaian realisasi penerimaan 10,63% di atas target penerimaan. Sedangkan, di sisi belanja, realisasi pengeluaran justru di bawah target, dengan capaian realisasi pngeluaran hanya 95,26% dari yang ditargetkan. Salah satu belanja yang daya serapnya paling rendah adalah Belanja Tidak Terduga, yakni sebesar Rp 25,387 milyar dari yang direncanakan sebesar Rp 39,620 milyar atau hanya sekitar 64%. Padahal, selama tahun 2010, banyak kejadian-kejadian tak terduga yang menimpa masyarakat Jawa Timur seperti masalah bencana banjir, ratusan rumah warga rusak akibat putting beliung, meletusnya gunung Bromo,  atau bencana alam lainnya, yang itu juga sedikit berpengaruh pada kehidupan masyarakat di sektor pertanian atau yang lainnya. Sangat disayangkan anggaran belanja tak terduga, tak mampu dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang tidak terduga tersebut.

Artinya disatu sisi masih terdapat bencana dimana-mana dan mengakibatkan kerugian material dan immaterial bagi kehidupan warga masyarakat, namun pada sisi lain angka penyerapan anggaran pada belanja tak terduga belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Kondisi semacam ini, ke depan tidakboleh terjadi lagi, anggaran belanja tak terduga harus memiliki sensitivitas dan responsivitas yang tinggi terhadap persoalan atau masalah yang tak terduga. Belanja Tak terduga adalah belanja yang setiap saat bisa dignakan dalam kondisi darurat/tak terduga. Karena itu penyediaan dana belanja Tak terduga harus On call di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Meningkatnya realisasi penerimaan dan rendahnya realisasi belanja seolah-olah memberi gambaran bahwa Pemprov Jatim tidak boros, hemat, dan selalu bekerja keras untuk memprioritaskan penerimaan. Padangan seperti ini tidak selamnya benar. Ketika penerimaan meningkat tetapi tidak diikuti meningkatnya belanja justru menggambarkan bahwa pemerintah terlalu berhati-hati dan tidak mampu merumuskan dengan baik urutan prioritas kegiatan dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan. Padahal, seperti yang akan diuraikan di bawah ini, masih ada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan wong cilik.

Berdasarkan laoran BPK, rencana belanja daerah tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 10,508 T, sedangkan realisasinya sebesar 10,10 triliun atau terserap 95,265 %. Dengan demikian, sisanya sebesar 498,95 milyar. Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diuraikan diatas maka defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 232,903 milyar. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp 1,712. Sehingga ada SILPA sebesar Rp 1,479 triliun. SILPA Rp 1,479 Triliun ini sangat besar.

Besarnya SILPA ini setidaknya menunjukkan bahwa kualitas Manajemen perencanaan program dan kegiatan beserta alokasinya anggarannya di SKPD masih sangat lemah. Banyaknya dana nganggur pada APBD 2010 ini sangat disayangkan, karena banyak program yang membutuhkan anggaran, terutama untuk kepentingan kebutuhan dasar, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dsb. Di tengah kondisi kehidupan masyarakat miskin yang masih memprihatinkan dan membutuhkan, pada saat yang sama banyak dana nganggur tidak terpakai dalam APBD. Jika besarnya SILPA tersebut karena benar-benar pengematan, maka perlu di apresiasi, namun setelah mencermati dan menelusuri lebih lanjut, besarnya SILPA ini lebih cenderung karena ketidakmampuan pemerintah propinsi dalam melakukan perencanaan anggaran secara matang. Karena itu, ke depan perlu adanya perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan program anggaran yang lebih baik,matang dan pro rakyat. Salah satunya dengan mengalihkan dana–dana nganggur dalam APBD tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara riil.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Pembangunan di Jawa Timur 2010, Arah kebijakan keuangan (APBD) tahun 2010 diimplementasikan untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Timur 2009-2014 yaitu “Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  Dengan Misinya, “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat”.

Jika kita lihat dan baca visi dan misi yang kemudian dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, sudah sangat bagus dan ideal. Dan kemudian menghasilkan Indikator Kinerja Utama yang diklaim sebagai indicator yang positif atau berhasil. Dalam ataran makro sosial-ekonomi, kinerja pemerintah propinsi kelihatannya sangat bagus, namun kinerja makro sosial ekonomi tersebut yang dituangkan secara rinci dalam lima indicator, yakni Tingkat Penganguran Terbuka, Tingkat Penduduk Miskin, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Disparitas Wilayah, jika kita cermati secara detail pada tingkatan mikro masih perlu dipertanyakan kembali. Bahkan F-PKS berpendapat, keberhasilan makro sosial-ekonomi tersebut bersifat semu. Karena, sebagian besar yang menikmati besarnya angka pertumbuhan ekonomi, misalnya, adalah mereka yang berada di kategori kelompok menengah keatas.

Sektor pertanian yang selama ini sering disebut-sebut menjadi prioritas pembangunan Jawa Timur , dalam faktanya kondisi pertanian dan petani di Jawa Timur masih cukup memprihatinkan. Sector pertanian masih tetap menjadi kantong kemiskinan di Jawa Timur, nilai tukar petani juga mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan kualitas kesejahteran mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah propinsi untuk memberantas kantong kemiskinan ini. Keseriusan pemerintah, baik dari segi kebijakan anggaran maupun non anggaran masih jauh dari yang diharapkan. Bagaimana mau memberantas kemiskinan di Jatim, jika policy anggaran dan program masih tidak berpihak pada sektor pertanian atau pedesaan.

Sesungguhnya, ketika hendak memberantas kemiskinan di Jawa Timur, perbaikan sektor pertanian adalah sebuah kemestian.  Selama ini, sektor pertanian justru kurang mendapat perhatian. Karena itu, ke depan pemerintah propinsi untuk lebih serius, tidak hanya komitmen di tingkat wacana dan teks tertulis, namun perlu tindakan yang nyata. Angka pertumbuhan sebesar 2,13 untuk sector pertanian  merupakan pertumbuhan paling rendah di banding sektor-sektor yang lain. Lebih dari itu, pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2010 ini juga menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2009 (4,01%). Dengan pertumbuhan di sector pertanian sebesar 2,13%, sangat sulit bagi pemerintah propinsi untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur, khususnya di daerah pedesaan. Selama ini kebijakan pembangunan Jatim masih “tidak ramah” terhadap sektor pertanian dan orang miskin (lihat tabel).

Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Jatim Menurut Sektor

(2008-2010 (%))*Catatan : Revisi Tahun 2009  sektor pertanian : 4,01% (bukan 3,92%)

Penduduk miskin Jatim –yang direpresentasikan- pada sektor pertanian tidak mendapatkan berkah dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Lebih luas lagi, kebijakan prioritas pembangunan Jatim belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pertanian.

Atas kondisi di atas, Pemerntah pripinsi perlu melakukan terobosan kebijakan, yakni kebijakan afirmasi action Pertama, pemerintah daerah harus mengurus sektor pertanian secara sungguh-sungguh karena sektor ini dihuni sebagian besar tenaga kerja, di samping realitas kemiskinan di Jatim 64,32% berada di pedesaan. Sungguh tidak layak sektor pertanian di Jatim tumbuh di bawah 5%. Kedua, menyegerakan penumbuhan sektor industri berbasis pertanian di wilayah-wilayah yang selama ini masuk dalam zona pertumbuhan dan pendapatan per kapita rendah. Di sini dibutuhkan pemetaan ekonomi yang solid dan strategi investasi terpadu. Ketiga, alokasi APBD pada setiap level pemerintahan perlu difokuskan untuk mendorong sektor pertanian dan industri, termasuk alokasi DAK (dana alokasi khusus). APBD harus dipastikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk aparat. Ketiga hal ini merupakan payung dari rincian kebijakan teknis yang harus dirumuskan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Rapat Dewan Yang terhormat,

Sementara itu, dari SKPD-SKPD mitra komisi B, dari laporan program dan kegiatan beserta anggarannya, masih belum menyajikan laporan tingkat keberhasilan program-program sebagaimana yang telah ditergetkan dalam tujuan atau sasarannya. SKPD hanya menyampaikan dan menyajikan terlaksananya program dan kegiatan beserta prosentase serapan anggarannya. Pengaruh atau dampak dari dilaksanakannya program terhadap perbaikan kualitas kehidupan masyarakat belum bisa dilihat manfaatnya. Kinerja model seperti ini hanya berorientasi pada semangat formalsime dan menghabiskan anggaran.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di beberapa SKPD lainnya. SKPD yang menjadi mitra Komisi D, salah satunya adalah Bina Marga, khususnya terkait dengan program perbaikan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan elemen penting dalam melakukan percepatan pembangunan di Jawa Timur, terutama menuju daerah-daerah yang selama ini minus. Buruknya kualitas jalan dapat meningkatkan biaya transportasi karena mayoritas usaha kecil disektor manufaktur dan pertanian menggunakan jalan tersebut untuk memgangkut produk mereka ke pasar utama di kota-kota besar. Kondisi jalan yang buruk bias menjadi penyebab uitama untukbiaya logistic yang tinggi secara keseluruhan dan merupakan persoalan bagi propinsi yang ingin menjadi pusat ekonomi di Negara ini.

Dalam Renstra 2010, target perbaikan jalan rusak atau kemantapan jalan ditetapkan sebesar 82,00% dari kondisi awal sebesar 80,10% atau sekitar 1.602,70 km. Namun faktanya, sampai akhir tahun 2010 kemantapan jalan hanya mencapai angka sebesar 77,38% atau sekitar 1.548,35 km. Sehingga terjadi penurunan kualitas jalan mantap sepanjang  54.35 km. Ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan tidak tercapai. Keseriusan Pemerintah propinsi Jawa Timur dalam hal pembangunan infrastruktur memang patut dipertanyakan. Pada tahun  tahun 2009, pemerintah propinsi telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 260 miliar, namun pada tahun 2010 justru mengalami penurunan menjadi senilai Rp 227 miliar. Padahal, menurut renstra, idealnya ada alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp. 779 Milyar. Padahal, kondisi jaringan jalan propinsi di Jawa Timur terlihat lebih buruk daripada jaringan jalan nasional.

Rapat dewan yang terhormat,

Terkait dengan laporan keuangan di dinas pendidikan, F-PKS melihat Format Laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan beserta anggarannya bisa dijadikan contoh. Laporan tersebut memudahkan kita dalam melakukan dalam pencermatan sesuai dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja. Dan sebaiknya itu bisa dijadikan model bagi SKPD lain.

Salah satu kebijakan pendidikan nasional adalah pengembangan sekolah kejuruaan. Sekolah Menengah Kejuruan sebagai kebijakan yang saat ini menjadi fokus Nasional (70% kejuruan) harusnya diberi anggaran yang lebih memadai agar produknya betul-betul sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak dijumpai lulusan SMK yg masih ikut pelatihan di UPT – BLK karena standarnya masih belum bisa diterima oleh user (Perusahaan). Selain itu ternyata kualitas produk BLK masih di atas rata-rata SMK dari aspek skil-nya. Tampaknya alat-alat praktek harus diperbaharui dan disesuaikan dg kebutuhan pasar. Demikian juga dengan trainernya. Untuk kebutuhan akan hal ini, tentu saja perlu dukungan program dan anggaran yang memadai agar pengembangan sekolah kejuruan berjalan dengan baik dan berkseinambungan yang akhirnya dapat berkontribusi pada agenda pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan reformasi birokrasi, terutama terkait dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Selama ini, Badiklat menjadi saah satu badan diklat yang memiliki akreditasi sangat baik atau A dari lembaga Administrasi Negara. Namun berdasarkan penilaian LAN terhadap Badiklat tahun 2010 diberi nilai B, padahal tahun sebelunya, Badiklat selalu mendapatkan nilai A. penilaian B berarti menunjukkan adanya penurunan kualitas pendidikan dan pelatihan yang selama ini dilakukan badiklat selama tahun 2010. Padahal selama ini, Badiklat menjadi badan yang sangat strategis dalam melakukan agenda-agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam mencetak SDM birokrasi yang berkualitas. Kualitas SDM birorkasi akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja birokrasi.

Karena itu, penurunan kualitas badiklat ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah propinsi, karena menyangkut kualitas SDM aparatur birokrasi.  Pemerintah propinsi, melalui gubernur, harus melakukan langkah nyata dan strategis, yakni dengan melakukan evaluasi secara menyuluruh, baik sisi kelembagaannya, SDM, dan elemen-elemen lainnya yang mendukung terselenggaranya Diklat. Yang jelas terdapat “masalah yang cukup serius” sehingga kualitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Badiklat menurun. Berdasar kenyataan tersebut, F-PKS mendesak agar gubernur mendorong kepada Badiklat untuk kembali ke “khithah”, kembali ke tupoksi utamanya. Diklat Jatim harus direvitalisasi lagi dalam perannya untuk menjadi bagian penting dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi. Mengingat keberadaan Badiklat sangat penting dalam perbaikan SDM aparatur. F-PKS juga mendesak Sekdaprov sebagai komandan tertinggi aparatur untuk melakukan evaluasi mendalam dan mendasar. Jangan sampai tahun 2011 ini, kualitas output pelaksanaan Diklat di Jatim menjadi tidak sesuai dengan yang semestinya. APBD Jatim sudah mengalokasikan anggaran cukup besar, jangan sampai anggaran yang besar tersebut tidak memberikan kontribusi dan benefit bagi peningkatan kualitas SDM aparatur birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas,   F-PKS mendorong agar penyerapan anggaran terutama terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bisa dilakukan secara optimal dan maksimal. F-PKS mendorong juga agar pemerintah daerah Propinsi Jatim dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya berupa budget daerah tersebut untuk akselerasi pembangunan, terutama di sector pertanian dan di wilayah pedesaan. Sehingga masyarakat bisa langsung menikmati dan merasakan pemanfaatan APBD.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap Pertangungjawaban Gubernur Jawa Timur atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.  F-PKS sangat berharap Saudara Gubernur dapat melakukan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan.

Kita semua berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang lebih baik dan berkualitas.

Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya, 27 Juli 2011

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Jawa Timur

Ttd.

Ir. Yusuf Rohana
Ketua

About the Author