PEMANDANGAN UMUM FPKS DPRD JATIM TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TA 2011

PEMANDANGAN UMUM FPKS DPRD JATIM TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TA 2011

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

Juru Bicara : Ir. H. Artono

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat
Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur & Wakil Gubernur
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

Masih dalam suasana Idul Fitri 1432 H, FPKS menyampaikan taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah SWT menerima seluruh amaliyah Ramadlan kita. Mohon maaf lahir dan batin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ijinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan oleh saudara Gubernur dan Wakil Gubernur pada sidang paripurna tanggal 7 September 2011 lalu.

Sebagai catatan awal, proses pembahasan P-APBD 2011 ini telah mendapat sorotan kurang bagus dari masyarakat, karena terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan, sehingga mengurangi bobot pembahasan kita. Bahkan karena ketergesaan itu, saudara Gubernur kesulitan untuk menyesuaikan jadwal, sehingga pada dua momentum pentingnya, yakni saat penandatanganan nota kesepakatan KUA P-APBD 2011 dan pembacaan nota keuangan, saudara Gubernur tidak bisa menghadiri sidang paripurna-nya. Ke depan hal ini perlu diantisipasi sehingga seluruh kebaikan yang diharapkan dari pembahasan bisa dicapai.

Penyampaian nota keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) pada tahun 2011 ini memiliki arti sangat penting dalam keberlanagsungan dan keberlanjutan pembangunan Jawa Timur. Hal ini terkait dengan pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur 2009-2014. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang, seharusnya dalam paparan nota keuangan dan P-APBD 2011 ini juga harus memperhatikan indikator RPJMD, dan lebih khusus lagi indicator kinerja per SKPD.

Secara yuridis, kebijakan perubahan APBD 2011 ini mengacu pada pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan permendagri No. 21 Tahun 2011, menjelaskan bahwa substansi dalam  perubahan APBD 2011 ini didasarkan pada; (1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3). Keadaan yang menyebabkan SilpaTahun 2010 yang harus digunakan pada Tahun berjalan 2011; (4). Keadaan Darurat; dan (5). Keadaan Luar Biasa.

Dalam paparan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2011, saudara Gubernur hanya mampu menyampaikan sebagian indicator kinerja karena bergantung pada ketersediaan data BPS. Adapun data yang tersedia adalah data makro yang tidak bisa ditarik benang merahnya dengan kinerja pemerintah propinsi, apalagi per SKPD. Data kinerja per SKPD sangat penting dan dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kinerja program dan anggaran tersebut linier dengan klaim keberhasilan indicator kinerja makro sosial-ekonomi.  Mohon Saudara Gubernur berserta jajaran eksekutif dapat menjelaskan pencapaian indikator per SKPD dan korelasinya dengan kinerja makro sosial ekonomi tersebut. Dengan melihat dan mengevaluasi kinerja program dan anggaran per SKPD, kita semua dapat mengetahui sisi mana yang bisa diperbaiki, dan sisi mana yang bisa dilanjutkan pada momentum P-APBD 2011 ini. Mohon Penjelasan..!!.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Seiring dengan pembahasan P-APBD 2011 ini, saat ini persoalan actual dan factual yang dihadapi masyarakat di Jawa Timur adalah masalah krisis air dan kekeringan. Kekeringan menghampiri sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Gresik, Ponorogo, Pacitan, Ngawai, dan daerah-daerah lainnya. Para petani menjerit karena kesulitan mendapatkan pasokan air untuk sawahnya. Krisis air ini tentu saja akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat Jawa Timur, terutama di pedesaan yang menjadi kantong kemiskinan. Selain itu juga akan berdampak pada menurunnya produktivitas sektor pertanian. Banyak Petani yang enggan menanam padi, karena langka air atau sarana irigasi yang tidak memadai. Kekeringan mengancam kehidupan sektor pertanian di Jawa Timur.

Ratusan hektare area persawahan di daerah-daerah di Jatim terancam puso. Pasokan air yang tipis membuat para petani khawatir sawahnya bakal gagal panen. Kekeringan tahun ini cukup parah karena tanah di areal persawahan sampai merekah. Tanaman apa pun tidak akan bisa hidup karena tanahnya mengeras. Menurut data Kementerian Pertanian, Pada periode Januari-Juli 2011, data Kementerian Pertanian menunjukkan tanaman padi yang mengalami kekeringan seluas 47.666 hektare dengan lahan puso 270 hektare. Adapun untuk Provinsi Jawa Timur lahan pertanian yang mengalami kekeringan seluas 354 hektare. Kekeringan ini akan semakin meluas jika tidak ada penanganan yang cepat dan serius dari pemerintah propinsi Jawa Timur.

Dalam situsnya, BMKG sebenarnya merilis musim kemarau telah terpantau sejak Juni lalu yang ditandai mulai berkurangnya curah hujan di beberapa daerah. Dari analisis terhadap 220 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, terlihat sebanyak 185 ZOM (84 persen) telah memasuki musim kemarau dan 35 ZOM (16 persen) memasuki kemarau pada Juli dan Agustus. Namun perubahan iklim yang sebenarnya bisa diprediksi ini tidak diantisipasi oleh pemerintah propinsi di Jawa Timur.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresisasi, atas kerja keras dan kinerja seluruh jajaran eksekutif Pemerintah Daerah Proipinsi Jawa Timur, khususnya terkait dengan aspek pendapatan daerah, di mana secara umum ada peningkatan target tahun 2011, dari Rp 9,907 trilyun berubah menjadi Rp 10,673 trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 766,126 milyar. Di mana peningkatan target pendapatan ini sebagian besar ditopang oleh pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Selain itu, juga karena adanya “reward” dari pemerintah pusat berupa dana insentif atas prestasi kinerja keuangan daerah Propinsi Jawa Timur yang sangat baik.

Selain itu, F-PKS juga mengapresiasi kinerja pendapatan daerah tahun anggaran 2011 pada semester I ini, di mana sampai bulan Juni 2011, realisasi pendapatan sudah mencapai Rp 4,374 trilyun atau 57,447% dari target murni sebesar 7,615 trilyun. Melihat pencapaian ini, target di P-APBD 2011 sebesar Rp 8,208 trilyun akan relatif mudah dicapai, karena masih ada sisa enam bulan tahun anggaran yang tersisa.

Meskipun secara nominal, target pendapatan daerah 2011 mengalami kenaikan, namun secara pertumbuhan target pendapatan tahun 2011 masih lebih kecil dibanding dengan tahun 2010. Tahun 2011 kenaikannya sebesar Rp 766,126 milyar, sedangkan tahun 2010 mencapai Rp 1,284. Ini menunjukkan kinerja tahun anggaran 2011 ini lebih rendah dibanding tahun anggaran 2010. Mohon Penjelasan..!

Selanjutnya terkait dengan pendapatan dari pos pajak daerah. Dalam nota keuangan Rancangan P-APBD disebutkan target pendapatan dari sector pajak daerah sebesar Rp 6,651 trilyun, mengalami kenaikan sebesar Rp 531 milyar dibanding target murni sebesar Rp 6,120 triliyun. Namun kenaikan target tahun anggaran 2011 ini perlu dicermati kembali oleh komisi C yang membidangi keuangan. Karena pada tahun lalu, dalam kondisi yang sama saat pembahasan P-APBD tambahan target dipasang 900 M dan bisa dicapai. Mohon tanggapannya!

Diantara potensi yang masih belum diungkapkan secara terbuka adalah potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pada awal Juli 2011 yang lalu, Pertamina Regional V merilis bahwa kuota BBM bersubsidi untuk Jatim sudah habis. Artinya, mulai bulan Juli sampai akhir tahun nanti, BBM yang di supplai ke Jawa Timur adalah BBM yang belum dikalkulasikan potensi PBBKB-nya, yang jumlahnya sama dengan potensi yang diperhitungkan, atau naik 100%. MohonPenjelasan!

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Jika kita mencermati dan mengkritisi pos pendapatan daerah ini, sangat nampak sekali kontribusi masyarakat Jawa Timur sangat besar dalam pemenuhan peningkatan pendapatan daerah dalam P-APBD 2011 ini. Pertama, Ini bisa kita lihat pada pos PAD, di mana sampai bulan Juni 2011 ini, kontribusinya sudah mencapai Rp 4,374 trilyun atau 57,44% dari target murni sebesar Rp 7,615 trilyun. Dalam Pos PAD ini, pajak daerah sampai Juni 2010 ini telah memberi kontribusi paling besar, yakni sebesar Rp 3,428 trilyun dari target murni sebesar Rp 6,120 trilyun.

Kedua, pada dana perimbangan. Pada nota keuangan P-APBD 2011, dana perimbangan sampai Juni 2011 sudah terealisasi sebesar Rp 1,151 trilyun dari target murni sebesar Rp 2,267 atau sudah terealisasi 50,80%. Bahkan pada nota keuangan rancangan P-APBD ini, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 2,412 triliun. Ini berarti kontribusi masyarakat Jawa Timur terhadap APBD 2011 luar biasa besar. Sehingga sudah semestinya kontribusi besar dari masyarakat tersebut harus diimbangi dengan peningkatan alokasi anggaran untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat, melalui peningkatan belanja dana pembangunan. Mohon penjelasan!.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam nota keuangan rancangan P-APBD 2011 disebutkan bahwa belanja daerah tahun 2011 ini yang semula dianggarakan sebesar Rp 10, 626 triliun (target murni) berubah menjadi Rp 12,033 trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1, 407 trilyun. Rinciannya; sebesar Rp 6,575 trilyun atau sekitar 60% dialokaskan untuk belanja tidak langsung, dan Rp 5,458 trilyun atau sekitar 40% dialokaskan untuk belanja langsung.

Dalam Nota Keuangan Bab III ; Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah; Pemerintah Propinsi menyatakan bahwa dalam penyusunan perubahan APBD, ketersediaan penerimaan merupakan variable yang sangat strategis, karena alokasi anggaran harus didasarkan atas prediksi penerimaan yang rasional. Besaran belanja daerah disusun berorientasi pada tujuan; setiap rupiah yang dialokaskan harus memuat tujuan-tujuan pada setiap rencana tindak. Terkait dengan ini, F-PKS berpendapat bahwa kebijakan anggaran belanja daerah belum termanifestasikan dalam perangkaan pos belanja daerah, dimana dalam perangkaan belanja daerah di setiap pos belanja di SKPD tidak memperlihatkan aspek rasionalitas, proporsionalitas, dan objektivitas. Sebaliknya justru terlihat aspek pemborosannya. Semangat dalam P-APBD 2011 ini lebih berorientasi pada semangat menambah anggaran semata dan bernuansa pada tradisi “bagi-bagi” anggaran. Tidak ada argumentasi yang kuat akan perlunya penambahan anggaran yang cukup besar tersebut. Selain itu juga, perlu dicermati masalah efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran tersebut hingga akhir tahun 2011, yang waktu realisasinya sangat singkat/pendek. Mohon penjelasan!

Berdasarkan kebijakan perubahan belanja pada perubahan APBD 2011 ini disebutkan bahwa semua belanja daerah harus berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD 2009-2014. Dengan konsep ini pengalokasian belanja daerah ini diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas pemanfaatan belanja daerah, baik untuk kepentingan belanja yang sifatnya tetap maupun untuk pembiayaan program pembangunan. Kebijakan belanja daerah ini, menurut pendapat F-PKS tidak singkron dengan realitas proyeksi belanja daerah yang mencapai Rp 12,033 trilyun. Artinya belanja daerah sebesar ini sangat berpotensi menimbulkan inefisiensi atau pemborosan. Bahkan jika dikaitkan dengan efektivitas program, pengalaman tahun anggaran 2010 menunjukkan besarnya anggaran untuk pos tertentu, tidak menunjukkan efektivitas. Program yang dikerjakan Pemerintah propinsi lebih berorientasi pada output atau keluaran program. Sehingga yang muncul adalah program dan kegiatan dikerjakan hanya sekedar formalitas, asal buat program dan asal anggaran terserap. Praktek ini, berpotensi muncul pada program dan kegiatan dengan anggaran P-APBD 2011 ini. Mohon penjelasan!

Pada Bab III, dijelaskan bahwa pemerintah propinsi mengakui dan menyadari bahwa sumber penerimaan daerah yang tersedia sifatnya terbatas, sehingga berkonsekwensi pada prioritas belanja daerah. Pemeritah propinsi ingin mengatakan bahwa Belanja daerah harus logis dan rasional, karena kebutuhan tidak proporsional dengan potensi penerimaan. Dengan kata lain, sumber penerimaan daerah sifatnya terbatas, sementara belanja untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan semakin meningkat. Pendek kata, kita harus pandai berhemat. Atas fakta ini, seharusnya  pemerintah propinsi mampu mengalokasikan anggarannya pada setiap SKPD atau setiap program dengan baik dan berkualitas disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah yang dimiliki dan kebijakan perubahan belanja pada perubahan APBD 2011 yang berorientasi pada pencapaian target-target kinerja yang diamanatkan RPJMD 2009-2014. Pemerintah propinsi juga bisa memangkas pos belanja tertentu, terutama pada pos belanja yang tidak terlalu penting dan urgen. Salah pemangkasan yang bisa dilakukan pada salah satu pos belanja di jenis belanja tak langsung maupun langsung, terutama belanja yang terkait dengan aparatur birokrasi atau belanja barang dan jasa yang menyedot anggaran cukup besar namun dampaknya minim.

Pos belanja Dinas pertanian, hanya mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 1,774. Dari Rp 225,945 milyar berubah menjadi 227,719 milyar. Padahal bidang ini sudah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Jawa Timur. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang kontribusi pertumbuhannya paling rendah dan sektor pertanian menjadi “sarang” kemiskinan. Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan atau memperbaiki taraf hidup petani, jika kebijakan anggarannya tidak berpihak pada petani/sektor pertanian?. Dalam konteks kebijakan pro-poor budjeting, jelas fakta diatas sangat kontradiktif. Kebijakan belanja daerah tersebut tidak pro-poor budjeting. Mohon penjelasan.!

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam dasar filosofis kebijakan perubahan anggaran belanja daerah menyebutkan bahwa anggaran PAK digunakan untuk kepentingan mendesak dan prioritas, tapi kenyataannya belanja daerah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin dan administrative. Padahal, berdasarkan kebijakan perubahan belanja pada perubahan APBD 2011 ini disebutkan bahwa semua belanja daerah harus berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD 2009-2014. Dengan konsep ini pengalokasian belanja daerah ini diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas pemanfaatan belanja daerah, baik untuk kepentingan belanja yang sifatnya tetap maupun untuk pembiayaan program pembangunan. Kebijakan belanja daerah ini, menurut pendapat F-PKS tidak singkron dengan realitas proyeksi belanja daerah yang mencapai Rp 12,033 trilyun. Artinya belanja daerah sebesar ini sangat berpotensi menimbulkan inefisiensi atau pemborosan. Bahkan jika dikaitkan dengan efektivitas program, pengalaman tahun anggaran 2010 menunjukkan besarnya anggaran untuk pos tertentu, tidak menunjukkan efektivitas. Program yang dikerjakan Pemerintah propinsi lebih berorientasi pada output atau keluaran program. Sehingga yang muncul adalah program dan kegiatan dikerjakan hanya sekedar formalitas, asal buat program dan asal anggaran terserap. Praktek ini, berpotensi muncul pada program dan kegiatan dengan anggaran P-APBD 2011 ini. Mohon penjelasan!

Fraksi PKS prihatin terhadap alokasi belanja langsung pada rancangan P-APBD 2011 yang mendapat alokasi sebesar Rp 5,458 trilyun atau sekitar 40% dari total belanja. Yang menjadi pertanyaan, Bukankah pada elemen belanja langsung dijiwai oleh prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcame) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Sehingga, fraksi PKS menilai, jika belanja langsung lebih kecil dibandingkan total belanja tidak seimbang, akan turut mengancam prinsip anggaran berbasis kinerja? Mohon penjelasan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dengan adanya perubahan prakiraan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka mengakibatkan Perubahan prakiraan defisit yaitu yang semula defisit APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 719,360 milyar, setelah ada Perubahan berubah menjadi sebesar Rp 1,360 atau bertambah sebesar Rp 641,065. Besaran ini akan ditutup dari Pembiayaan Netto dengan besaran yang sama. Atas fakta ini, F-PKS berpendapat bahwa defisit dan angka SILPA APBD 2011 ini terlalu besar, dan karenanya F-PKS menilai, manajemen pengelolaan keuangan daerah masih belum cermat dan akurat. Apakah hal ini disebabkan karena masih ada program yang tidak jelas, atau terjadi mark up dari beberapa pos anggaran?. Mohon penjelasan!.

Sebagai catatan, bahwa praktek semacam ini sudah berlangsung setiap tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perencanaan dan penganggaran Propinsi Jatim belum akurat dan belum ada perbaikan. Ini ditandai dengan perbedaan yang cukup besar antar nilai APBD murni dengan APBD perubahan. Mohon penjelasan!

Selama ini Pemprop berapologi, salah satu hal yang membuat belanja daerah meningkat adalah karena adanya beberapa proyek pembangunan tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi. Sehingga pengerjaan program tersebut dimasukan kembali dalam P-APBD 2011 atau kondisi objektif lainnya. Namun alasan ini sebenarnya bukanlah alasan utama yang menyebabkan semakin besarnya defisit APBD. Justru yang mengakibatkan pembengkakan anggaran pengeluarkan karena besarnya anggaran untuk belanja rutin pegawai yang terdapat di belanja tak langsung maupun langsung yang angkanya bisa mencapai 60% lebih. Bahkan tidak sedikit yang bermasalah alias menyimpang.

Sejak berlaku anggaran berbasis kinerja tahun 2003, sampai saat ini daerah belum sepenuhnya mampu menerapkan anggaran kinerja yang sesunguhnya. Hal ini diindikasikan dari pengelompokan jenis belanja yang masih belum konsisten, dan penyusunan indikator kinerja belum dijadikan ukuran keberhasilan suatu unit kerja.  Kelemahannya daerah tidak mampu menyusun indikator kinerja pada setiap kegiatan secara terukur. Walaupun, pada unit kerja telah mencantumkan indikator kinerja, termasuk pengelolaan anggaran berbasis kinerja, namun indikator tersebut masih tidak realistis, yang berkonsekwensi langsung terjadinya pemborosan anggaran, inefisiensi dan berpotensi untuk diselewengkan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebelum mengakhiri Pemandangan Umum ini, F-PKS mengingatkan kembali kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, tapi juga taat azaz dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Jawa Timur. Dalam prinsip politik anggaran daerah, APBD yang baik dan ideal adalah APBD yang dapat memberikan solusi bagi persoalan dasar dan krusial yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Jatim secara keseluruhan. Jika tidak bisa memberikan solusi bagi persoalan dasar tersebut, APBD tersebut layak dinilai tidak kredibel.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi “roh” dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain transparan dan akuntabel, pengelolaan keuangan derah juga harus memiliki hasil guna (effectiveness) dan berdaya guna (efficiency). Dalam artian pengelolaan keuangan daerah harus sedemikan rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal dengan biaya yang serendah-rendahnya.

Kita semua berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah pemerintah Propinsi Jawa Timur akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam pembahasan di Komisi-komisi, FPKS meminta kepada Gubernur beserta jajarannya untuk dapat memberikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara lengkap. Sehingga masing-masing komisi bisa mencermati kenaikan atau penurunan anggaran dimasing-masing SKPD tetap dalam kerangka untuk peningkatan kinerja masing-masing SKPD.

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya, 10 September 2011
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Timur

Ttd.

Ir. Yusuf Rohana
Ketua

 

 

About the Author