PENDAPAT AKHIR FPKS DPRD JATIM TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2011

PENDAPAT AKHIR FPKS DPRD JATIM TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2011

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

Juru Bicara : Riyadh Rosyadi

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat
Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur & Wakil Gubernur
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (P-APBD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

Sebagai wujud syukur ke hadirat Allah SWT marilah kita jadikan pembahasan P-APBD 2011 ini sebagai momentum untuk menghasilkan kebajikan-kebajikan yang sejati. Sehingga kita tidak akan deficit kebajikan, bakan bisa surplus kebajikan. Ketika kita defisit kebajikan, maka hidup ini akan terasa kering. Ketika kita surplus kebajikan, maka tidak hanya manusia, binatang-pun mendapat perhatian seperti di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab RA.

“Jika ada keledai terperosok di Irak, maka Umar yang bertanggung jawab” (Umar bin Khattab). Infrastruktur untuk binatangpun diperhatikan, apalagi untuk ummat manusia.

Umar juga pernah instruksikan aparatnya untuk tebar gandum di bukit-bukit supaya tidak ada orang yang berkata ada burung kelaparan di negeri muslim”, katanya. Kesejahteraan binatang-pun diperhatikan, apa lagi kesejahteraan ummat manusia.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ijinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyampaikan Pendapat  Akhir terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (P-APBD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan oleh saudara Gubernur dan Wakil Gubernur pada sidang paripurna tanggal 7 September 2011.

Setelah membaca dan mencermati terhadap jawaban eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi, laporan Komisi-komisi dan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011, secara seksama, maka kami dari Fraksi PKS DPRD Jawa Timur akan memberikan catatan-catatan kritis terhadap Pembahasan/Penetapan Rancangan Perubahan APBD Priopinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011.

Secara umum, F-PKS mengapresiasi kinerja yang dilakukan saudara Gubernur dan Wakil gubernur beserta jajaran eksekutif lainnya dalam menyusun rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011, terutama terkait dengan perubahan asumsi pada aspek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah.

Namun demikian, F-PKS menilai, waktu dan proses pembahasan perubahan APBD 2011 ini relatif singkat di banding tahun-than sebelumnya, mulai penyampaian nota keuangan P-APBD sampai dengan pembahasan akhir di Banggar DPRD. Minimnya waktu yang tersedia untuk membahas perubahan APBD 2011 ini, membuat DPRD tidak memiliki cukup untuk mencermati dan mengkritisi substansi materi perangkaan dalam P-APBD 2011 lebihmendalam dan detail, terlebih lagi pada proses pembahasan dengan SKPD. Minimnya alokasi waktu pembahasan tentu saja berpotensi pada produk dan kualitas hasil pembahasan P-APBD 2011. Sebagaimana kami singgung dalam Pemandangan Umum kami yang lalu, hendaknya pada tahun yang akan datang perencanaan waktu pembahasan ditata lebih baik, sehingga menambah bobot pembahasan maupun hasilnya. Karena singkatnya waktu pembahasan, prinsip partisipasi terabaikan, bahkan dalam 5 kali paripurna sebelumnya, saudara Gubernur hanya berkesempatan hadir satu kali.

Namun demikian, perubahan APBD 2011 sudah akan menjadi produk keputusan. Semoga di tengah keterbatasan waktu dalam proses pembahasan P-APBD 2011 ini tidak mengurangi substansi pembahasan perubahan APBD 2011 ini. ke depan, perlu ada perbaikan dan pembenahan, terutama dalam masalah alokasi waktu pembahasan, sehingga DPRD dan eksekutif memiliki waktu yang cukup longgar untuk membahasnya. Pembahasan masalah penting dan strategis ini tidak bisa dibahas dan diselesaikan dalam waktu singkat. Perbaikan dan pembenahan tersebut, harus dimulai dari perencanaan, pembahasan, sampai pada penyediaan bahan-bahan primer dan pendukung dalam agenda pembahasan P-APBD setiap tahunnya, terutama yang terpenting dalam data kinerja dan progress report setiap SKPD.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Secara normatif, penyusunan dan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pendoman pengelolaan keuangan daerah yang formulasinya dirumuskan oleh kepala daerah dalam rancangan kebijakan umum Perubahan APBD.

Kebijakan umum perubahan APBD tersebut dtuangkan dalam peraturan menteri dalam negeri Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Kebijakan KUA-PPAS perubahan APBD 2011 yang telah disepakati bersama antara eksekutif dengan DPRD. Dua landasan normatif ini perlu ditopang dengan dasar sosiologis yang terjadi di Jawa Timur. Dengan kata lain, kebijakan perubahan. P-APBD 2011 harus mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan aktual dan faktual saat yang ini dihadapi masyarakat Jawa Timur.

Beberapa persoalan aktual dan faktual yang saat ini dihadapi masyarakat Jawa Timur adalah; masalah krisis air dan dan ancaman kekeringan yang melanda lahan pertanian yang hampir merata di berbagai daerah kabupaten/kota. Saat ini kekeringan sudah meluas di 29 Kabupaten kota. Ancaman kekeringan ini akan juga mengancam gagal panen bagi para petani. Efek dominonya kehidupan masyarakat petani semakin terpuruk dan akan menaikkan angka kemiskinan di pedesaan.

Masalah lain yang cukup berdampak pada kehidupan masyarakat Jawa Timur adalah masalah kebijakan garam import yang masuk ke Jawa Timur. Masuknya garam import tersebut telah mengancam keberadaan garam lokal. Saat ini kurang lebih ada 21 ton garam impor yang masuk Jawa Timur. Dan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah petani garam di Madura. Keberadaan garam impor tersebut telah menjatuhkan harga daram lokal. Kalaupun panen, tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi para petani garam. Menurut Asoisiasi Petani Produsen Garam Bahan Baku Kabupaten Sampang, saat ini akibat membajirnya garam import, harga garam lokal mengalami terjun bebas dari 900 ribu/ton sebelum ada kebijakan impor, menjadi Rp 300 ribu/ton pada September 2011 ini. Selain itu, efek lainya, petani enggan untuk melakukan produksi lagi, karena dpastikan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, bahkan tekor, karena biaya produksi juga terus naik.

Dua persoalan aktual dan faktual tersebut harus menjadi perhatian serius dari pemerintah propinsi Jawa Timur dan harus direspon secara cepat melalui kebijakan P-APBD 2011. Perlu diingat, dua persoalan tersebut langsung menyangkut hajat hidup sebagian besar masyarakat Jawa Timur yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika tidak direspon secara cepat, akan berdampak serius bagi kualitas kehidupan masyarakat miskin di daerah. Selain itu, target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2011 akan terancam. Indikasi ini bisa kita lihat dari laporan hasil pengitungan angka kemiskinan BPS nasional.

Saat ini BPS telah mengitung jumlah penduduk hampir miskin tahun 2011 bertambah 5 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2010 lalu. Rinciannya, 5 juta penduduk hampir miskin itu terdiri atas 1 juta yang “naik status”, dari miskin ke hampir miskin. Sebanyak 4 juta jiwa lainnya lainnya “turun status”, dari tidak miskin ke hampir miskin. Karena data tersebut adalah akumulasi dari seluruh propinsi –dan Propinsi Jawa Timur ada di dalamnya-, tidak menutup kemungkinan penduduk dengan status hampir miskin juga mengalami kenaikan di Jawa Timur. Penduduk dengan status hampir miskin ini yang sangat rentan dengan kondisi eksternal, misalnya adanya kebijakan kenaikan harga BBM, TDL, dan sebagainya . Sewaktu-waktu, mereka akan cepat berubah status menjadi miskin, bahkan bisa semakin miskin. .

Masalah lain yang perlu mendapat respon dari kebijakan anggaran P-APBD 2011 adalah masalah perbaikan infrastruktur jalan propinsi. Di Jawa Timur masih cukup banyak jalan propinsi yang kondisinya rusak dan masih jauh dari kelayakan. Rusak dan tidak memadainya kondisi infrastruktur jalan ini selain sangat rawan terjadinya kecelakan lalu-lintas yang berpotensi menimbulkan korban, juga lebih jauh lagi akan menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah-daerah. Kasus kecelakaan hebat antara Bus Kencono dengan Minibus Travel di jalan by pass Mojokerto yang mewaskan 21 orang menjadi peringatan keras kepada semua pihak, termasuk pemerintah Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab menyediakan infrastruktur jalan yang layak. Sekaligus FPKS mengingatkan hendaknya earmarking pajak daerah dari sumber Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10% untuk moda transportasi umum dan perawatan jalan sudah dipikirkan sejak sekarang untuk rancangan penganggaran tahun depan.

Tiga persoalan aktual dan faktual tersebut di atas merupakan sebagian dari sekian banyak persoalan di Jawa Timur yang harus mendapat perhatian dan tindakan yang kongkrit dari pemerintah propinsi melalui kebijakan anggaran P-APBD yang kita bahas ini.

Satu lagi, terkait dengan keberadaan Balitbang Provinsi Jawa Timur, FPKS juga mendorong agar segera dilakukan revitalisasi Balitbang Provinsi agar kajian dan penelitian yang dilakukan dapat lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Selain itu, FPKS tidak bosan untuk mengingatkan kembali bahwa kebijakan perubahan APBD 2011 ini juga tak dapat dilepaskan dari amanat peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD 2009-2014, yang menyebutkan bahwa kinerja pembangunan Jawa Timur tahun 2010 diukur berdasarkan 5 (lima) indicator kerja utama, yaitu; Tingkat Pengangguran terbuka, Prosentase penduduk Miskin terhadap jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, Indeks Disparitas Wilayah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Karena itu, kebijakan Perubahan APBD 2010 ini tentu harus difokuskan dan diarahkan untuk pencapaian lima indicator kinerja pembangunan Jawa Timur Tersebut. Meskipun dalam laporan nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2010 menyebutkan bahwa kinerja pembangunan pembangunan Jawa Timur sudah mengalami perbaikan, kecuali pada indicator indeks disparitas wilayah yang tidak mengalami perbaikan signifikan atau disparitas wilayah masih cukup tinggi. Pendek kata, F-PKS berpendapat bahwa kekuatan APBD yang begitu besar belum mampu secara optimal menggerakkan  kerja pemerintahan dan pembangunan Jawa Timur yang bermuara pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan perubahan APBD 2011 ini harus diupayakan secara serius untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas yang berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan riil.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam perubahan APBD 2011 ini, sampai pembahasan akhir di Banggar, Proyeksi Pendapatan Daerah, semula dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 10,673 triliun, berubah menjadi sebesar Rp 10,945, sehingga ada penambahan pendapatan sebesar Rp 272 milyar lebih. Sehingga proyeksi pendapatan 2011 ini ada peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar Rp 1,038 jika dibanding dengan target murni.

Peningkatan target pendapatan pada P-APBD ini sebagian besar ditopang oleh pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp 10,945 trilyun, hampir 75% lebih di topang oleh pilar utamanya, yakni PAD, yakni sebesar Rp 8,472 triliun. Dari tahun ke tahun struktur APBD selalu bertumpu pada PAD yang sebagian besar perolehannya masih mengandalkan pajak yang dipungut dari masyarakat, yakni dari sektor PKB, BBNKB, dan PBBKB. Sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari kekayaan daerah, BUMD dan pemberdayaan asset sampai saat ini kontribusinya terhadap PAD masih belum signifikan.

Sementara itu, pada aspek belanja daerah, pada Rancangan P-APBD 2011 disebutkan, belanja daerah tahun 2011 ini yang semula dianggarakan sebesar 12,033 triliun rupiah, sampai pembahasan di tingkat Banggar berubah menjadi 12,305 trilyun rupiah. Sehingga ada defisit sebesar 1,360 trilyun rupiah.

Terkait dengan belanja daerah ini, Berdasarkan kebijakan perubahan belanja pada perubahan APBD 2011 disebutkan bahwa semua belanja daerah harus berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD 2009-2014. Dengan konsep ini pengalokasian belanja daerah ini diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas pemanfaatan belanja daerah, baik untuk kepentingan belanja yang sifatnya tetap maupun untuk pembiayaan program pembangunan.

Dengan adanya perubahan prakiraan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka mengakibatkan Perubahan prakiraan defisit yaitu yang semula defisit APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 719,360 milyar, setelah ada Perubahan berubah menjadi sebesar 1,360 Trilyun rupiah atau bertambah sebesar Rp 641,065. Dalam komponen pembiayaan ini, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) akan ditutup dari pembiayaan netto dengan besaran yang sama.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

F-PKS sangat berharap pengajuan tambahan anggaran di setiap SKPD hendaknya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan secara optimal untuk kepentingan kebutuhan masyarakat Jawa Timur, terutama untuk menjawab kebutuhan dan persoalan aktual dan faktual masyarakat Jiwa Timur saat ini. Kebijakan APBD Jatim yang pro-poor budjeting harus benar-benar termanifestasikan dalam kebijakan belanja daerah.

Atas dasar uraian di atas, Pertama, F-PKS mengapresiasi kinerja pendapatan daerah yang mengalami peningkatan, meskipun kinerja pertumbuhan pendapatan tahun 2011 lebih rendah dibanding dengan knerja pertumbuhan pendapatan pada tahun 2010. FPKS berpendapat, masih ada yang perlu dibenahi pada sisi kinerja pendapatan, sehingga diperoleh pendapatan sebagai penopang belanja yang lebih baik. Jangan sampai ada lost income, yang disebabkan karena faktor sistem dan terutama faktor integritas aparatur birokrasi.

Sementara pada sisi belanja daerah, dari penambahan belanja daerah yang mencapai Rp 12,305 triliun lebih tersebut, FPKS berharap hal ini benar-benar merupakan belanja daerah yang terencana, rasional, objektif, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan belanja daerah yang sarat inefisien.

Kedua, angka SILPA pada P-APBD 2011 dinilai masih cukup besar, sehingga mengesankan perencanaan yang kurang baik. Meskipun bukan merupakan hal terlarang, hendaknya angka SILPA ke depan secara bertahap dikurangi sampai pada angka yang lebih proporsional, yakni dengan melakukan perencanaan program dan anggaran yang lebih terencana, objektif, dan terukur. Lebih khusus lagi, mendorong setiap SKPD untuk segera merealisasi kegiatan dan anggaran-anggaran belanja langsung yang terkait dengan kebutuhan dan pelayanan masyarakat yang telah ditetapkan bersama.

Ketiga, meskipun eksekutif sudah menjelaskan secara normatif regulasi yang menaungi kebijakan perubahan APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2011 ini, namun semangat dan prinsip penganggaran daerah yang pro-poor budjeting, terutama pada aspek belanja daerah masih belum sepenuhnya terlihat. Karena setelah kita cermati secara detail, pembengkakan anggaran di setiap SKPD yang kemudian berdampak pada kenaikan belanja daerah yang cukup besar, sebagian besar masih diperuntukan untuk belanja gaji pegawai/personalia, belanja barang/jasa, belanja operasional dan belanja yang sifatnya administratif lainnya.

Keempat, Terhadap besarnya alokasi anggaran belanja barang/jasa di sebagian besar kegiatan kegiatan SKPD, memunculkan sejumlah tengara implikasi antara lain: pertama, Perlu dilakukan efisiensi dan ekonomisasi anggaran barang dan jasa. Belanja barang/jasa semestinya lebih didorong untuk kebutuhan langsung masyarakat daripada kebutuhan pelayanan aparatur. Kedua, Bila sebuah SKPD merencanakan anggaran hampir dua kali lipat dari kebutuhan anggaran barang/jasa yang ada, kecenderungan dari pola penganggaran ini adalah semangat menghabiskan anggaran untuk kebutuhan yang tidak prioritas (inefisiensi dan tidak ekonomis/hemat), apalagi waktu realisasinya relatif singkat.

Kelima, Mengikuti kebijakan pembanggunan daerah yang pro-poor budjeting, maka konsekwensinya adalah anggaran untuk belanja pembangunan harus secara bertahap diperbesar secara signifikan. Sebaliknya belanja rutin prosentasenya harus ditekan dan dihemat sesuai dengan base data yang lebih akurat. Harapannya ke depan struktur dan komposisi APBD Jatim bisa lebih proporsional antara untuk belanja pembangunan dengan belanja rutin sesuai dengan semangat dan visi “APBD untuk rakyat”.

Keenam, Anggaran P-APBD ini harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan yang aktual dan strategis, yang antara lain dikonsentrasikan pada: perbaikan ekonomi rakyat, pertanian, perikanan dan kelautan, perhubungan, infratruktur jalan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Sektor pertanian harus terus mendapat perhatian terus-menerus, karena sektor ini sektor strategis yang menjadi kebutuhan dan kepentingan Jawa Timur, terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan. Dalam struktur APBD, sektor ini masih dinilai kurang mendapat alokasi anggaran yang tidak memadai. Padahal bidang ini sudah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Jawa Timur. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang kontribusi pertumbuhannya paling rendah dan sektor pertanian menjadi “sarang” kemiskinan. Salah langkah utama dan strategsi dalam mengentaskan kemiskinan atau memperbaiki taraf hidup petani, adalah dengan menciptakan kebijakan program dan anggaran yang berpihak pada petani/sektor pertanian. FPKS sangat berharap semua pihak secara bijak memahami bahwa basis masyarakat kita adalah petani, yang sekaligus menjadi obsesi yang disepakati di RPJPD

Begitu pula kebijakan perbaikan infrastruktur harus terus mendapat perhatian dari pemerintah propinsi. Kebutuhan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dinilai masih sangat minim. Dalam P-APBD 2011, Dinas PU dan Bina Marga hanya mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 175 milyar sehingga total anggaran yang dikelola senilai 560 Milyar. Padahal kebutuhan anggaran ideal untuk infrastruktur jalan sesuai renstra sebesar Rp 779 miliar. Jika alokasi anggaran ini tidak dipenuhi maka kondisi kemantapan Jalan propinsi dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena terjadi degradasi kondisi kemantapan jalan dari rusak ringan menjadi rusak berat sebanyak 6,8 persen setiap tahunnya. Kondisi kemantapan Jalan propinsi pada akhir tahun 2011 diprediksi hanya mencapai 67 persen.

Ketujuh. Perhatian pemerintah propinsi kepada persoalan lingkungan juga harus semakin ditingkatkan. Semakin kritisnya kondisi kawasan hutan dan kawasan DAS Brantas menjadi persoalan yang harus secara serius ditangani secara terpadu.

Ketujuh, hasil evaluasi sementara, evaluasi kinerja dan tingkat serapan anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun  Anggaran berjalan, tampaknya masih ada SKPD yang baru menyerap dibawah 30%. Hal ini menjadi pertanyaan besar apakah program dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan tidak dipertimbangkan secara matang dan terukur atau ada faktor-faktor lain yang merupakan kelalaian SKPD. Oleh karena itu, ke depannya agar SKPD dapat menyusun laporan keuangan yang memuat progres dan serapan anggaran dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja SKPD dalam setiap pembahasan anggaran. SKPD harus bersikap responsif dalam membuat laporan untuk menjadi bahan pengawasan bagi DPRD. Dalam menjalankan fungsi budjeting, DPRD tidak sekedar menyusun dan membahas APBD, tapi lebih lanjut adalah melakukan control-budjeting, yakni mengawal dan mengawasi setiap realisasi program dan anggarannya yang dilakukan eksekutif agar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat, tidak mengalami penyimpangan dan kebocoran di lapangan.

Karena itu, kedepan, Pemprov perlu memperbaiki dan menata kembali menajemen pengelolaan keuangan daerahnya. Sudara gubernur tidak saja pandai dalam merancang program dan kegiatan beserta alokasi anggarannya, tapi juga harus mempersiapkan orang-orang yang kredibel dan profesional dalam menggunakan dan merealisaskan uang rakyat tersebut. Jika tidak, maka program dan anggaran jelas, tapi tak mampu dieksekusi, lantaran kredibilitas (moral) eksekutor dipertanyakan, karena program dan kegiatan yang dilakukan hanya asal-asalan; asal terserap dan memenuhi target serapan.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam prinsip politik anggaran daerah, APBD yang baik dan ideal adalah APBD yang dapat memberikan solusi bagi persoalan dasar dan krusial yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Jatim secara keseluruhan. Jika tidak bisa memberikan solusi bagi persoalan dasar tersebut, APBD tersebut layak dinilai tidak kredibel.

Demikianlah pendapat Akhir F-PKS terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, FPKS menerima Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2001 ini menjadi Perda. Semoga Perda tentang Perubahan APBD 2011 ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya, 20 September 2011

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Timur

Ttd.

Ir. Yusuf Rohana
Ketua

About the Author