PENDAPAT AKHIR FPKS DPRD JAWA TIMUR TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN 2012 & RAPERDA DANA CADANGAN

PENDAPAT AKHIR FPKS DPRD JAWA TIMUR TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN 2012 & RAPERDA  DANA CADANGAN

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RAPERDA TENTANG  DANA CADANGAN

Juru Bicara : Arif Hari Setiawan, ST. MT.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat
Yth. Sdr. Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dan Raperda tentang Dana Cadangan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan tentunya bagi kita yang beragama Islam berharap semoga kita termasuk di dalamnya. Amin..

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ijinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyampaikan Pendapat Akhir kami terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.

Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Propinsi Jawa Timur ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang APBD tahun anggaran 2012. Dalam kesempatan ini F-PKS mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD Propinsi Jawa Timur yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan RAPBD 2012 ini dengan baik. Kita berharap semua kerja keras dan cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur melalui pelaksanaan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil (pro poor budgeting). Nabi SAW mengajarkan, ketika keberpihakan kita kepada kaum lemah adalah keberpihakan yang sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan dukungan dari langit, dan begitupa sebaliknya . Sebagaimana Sabda Nabi :

“Setiap pemimpin yang menutup pintunya terhadap orang yang memiliki hajat, pengaduan, dan kemiskinan maka Allah akan menutup pintu langit terhadap segala pengaduan, hajat dan kemiskinannya.”

Setelah membaca dan mencermati secara seksama jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Laporan Komisi-Komisi dan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Propinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2012, maka kami dari Fraksi PKS DPRD Jawa Timur akan menyampaikan catatan  kritis dan Pendapat Akhir terhadap Rancangan APBD Priopinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.

Pertama, terkait dengan aspek pendapatan daerah. Satu Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah terkumpul secara maksimal. Akan tetapi upaya menggali penerimaan daerah tersebut juga harus memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat. Semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani masyarakat. Karena itu, tugas pemerintah daerah tidak sekedar bersemangat dalam menggali atau menarik pajak dan retribusi dari kantong rakyat, tapi juga yang lebih mendasar dan strategis adalah membuka, membangun, memfasilitasi dan mengembangkan unit-unit usaha sosial-ekonomi masyarakat secara maksimal sehingga tingkat pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Dengan pendapatan masyarakat semakin meningkat, otomatis akan berpengaruh pada pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Setelah melalui pembahasan berkali-kali, baik di tingkat komisi maupun Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Eksekutif dengan mempertimbangkan adanya penambahan potensi penerimaan daerah, maka telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Daerah 2012 sebesar Rp 11,523 triliun

Akumulasi pendapatan tersebut  berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 9,068 trilyun. PAD terbesar disumbang oleh pajak daerah, yakni sebesar Rp.  7,502 triliun, Retribusi Daerah Rp. 68,163 milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 320,317 milyar, dan kontribusi dari pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 1,177 triliun. Kontribusi PAD lainnya adalah Dana Perimbangan sebesar Rp 2,408 triliun, dan lain-lain pendapatan yang Sah sebesar Rp 45,882 milyar. Terkait dengan aspek pendapatan ini,  yang perlu dikritisi adalah proyeksi pendapatan daerah tersebut masih rendah. Pendapatan daerah 2012 diproyeksikan tumbuh sekitar 12,6% dibanding Proyeksi tahun 2011, padahal 3 tahun terakhir, pendapatan daerah Provinsi Jatim pada tahun realisasi 2008 – 2010 tumbuh rata-rata 17,7 % setiap tahunnya. Sebagaimana amanat permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2012, untuk itu dengan semangat optimisme membangun daerah “Mewujudkan Makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk rakyat” maka sumber dana pembangunan harus direncanakan dan digali dengan tepat, akurat, maksimal dan tidak bocor, agar cukup untuk dapat membiayai cita-cita “Makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk Rakyat” tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan perimaan daerah dari sector pajak, tentu saja dibutuhkan upaya dari pemerintah propinsi Jawa Timur yang lebih kreatif, inovatif dan progresif. Daya kreatifitas, inovasi dan progresifitas dalam menggali penerimaan daerah melalui sektor pajak daerah ini tentu harus diimbangi dengan kapasitas dan kredibilitas pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memanfaatkan hasil penerimaan pajak daerah tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika kita melihat struktur Pendapatan Daerah tersebut, nampak sekali kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah sangat dominan. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi cukup tinggi. Karena itu, sudah menjadi kewajiban moral dan politik kita; DPRD dan eksekutif untuk memberikan apresiasi yang tinggi. Menjadikan APBD untuk memenuhi kebutuhan Rakyat dalam arti yang sebenarnya, merupakan bentuk apresiasi yang terbaik. Selain itu, peraturan perundangan, khususnya UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur bentuk imbal balik pemungutan pajak daerah dengan pelayanan masyarakat yang berkesesuaian. Pajak daerah yang dipungut dari kendaraan bermotor misalnya, mengarahkan imbal balik pada bentuk perbaikan jalan dan moda transportasi umum setidaknya 10 persen. Namun realitasnya, apresiasi dalam bentuk imbal balik ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Anggaran perbaikan jalan, misalnya, bahkan lebih kecil dari insentif pajak yang diberikan kepada pejabat pajak.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Kedua, aspek Belanja Daerah. Prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect yang signifkan terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial-ekonomi Jawa Timur secara berkualitas. Bertitik tolak dari prinsip inilah kita bisa melihat apakah RAPBD yang disusun ini benar-benar didasari oleh political will yang baik dengan dasar pemikiran yang cerdas atau tidak. Setiap rupiah yang dibelanjakan juga harus memiliki transparansi dan akuntablitas yang tinggi dihadapan masyarakat.

Setelah dilakukan pembahasan, baik di tingkat komisi maupun Badan Anggaran, maka ditetapkan Belanja Daerah Pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 12,214 triliun. Dari total belanja daerah tersebut, belanja Tidak Langsung mendapat alokasi sebesar Rp 6,144 triliun atau sekitar 50%, yang terdiri dari :

-  Belanja Pegawai                                  Rp.    1.679.360.739.000

-  Belanja Bunga                                     Rp.          6.139.011.401

-  Belanja Hibah                                     Rp.    1.079.382.500.000

-  Belanja Bansos                                   Rp.        60.000.000.000

-  Belanja Bagi Hasil                              Rp.    2.291.569.170.600

-  Bantuan Belanja Keuangan    Rp.       947.604.876.597

-  Belanja Tidak terduga             Rp.         50.000.000.000

Belanja Langsung sebesar 6 trilyun 100 milyar 727 juta 062 ribu 224 rupiah, yang terdiri dari :

-  Belanja Pegawai                                  Rp.      358.312.988.531

-  Belanja Barang & Jasa                        Rp.    3.985.574.694.654

-  Belanja Modal                                     Rp.    1.317.798.778.751

Jika kita cermati, diluar  alokasi anggaran belanja bagi hasil, maka alokasi anggaran yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar Rp 3,985 triliun, Belanja Pegawai Sebesar Rp 1,679 triliun, dan belanja Modal sebesar Rp 1,317 triliun. Dan jika kita cermati dan kritisi dari belanja barang dan jasa, sebagian masih dialokasikan untuk kebutuhan yang sifatnya administratif juga kembali digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan aparatur birokrasi. Dengan demikian, belanja untuk pegawai atau aparatur birokrasi lebih dari yang tercatat dalam belanja tidak langsung, yakni Rp 1,679 triliun. Karena belanja aparatur birokrasi juga terdapat dalam belanja barang dan modal.

Dari belanja daerah, belanja modal alokasinya relatif lebih kecil dibanding dengan belanja pegawai atau aparatur birokrasi. Belanja modal hanya mendapat alokasi sebesar Rp 1,317 triliun. Seharusnya belanja modal ini alokasinya diperbesar. Karena belanja modal ini yang akan terkait langsung dengan kegiatan pembangunan dan akan dapat memberikan stimulasi fiskal bagi pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Dengan melihat struktur RAPBD diatas, dimana Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah, maka terjadi Defisit anggaran sebesar Rp 691,766 milyar. Defisit ini akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 691,766 milyar.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ketiga, Tradisi tahunan yang seharusnya tidak terjadi masih juga berulang dalam pembahasan RAPBD 2012, yakni masih ada beberapa SKPD dalam rapat kerja Komisi yang tidak berani menyertakan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dan kalaupun menyertakan RKA, RKA yang disajikan tidak lengkap atau tidak layak untuk dibahas, sehingga sulit untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD secara maksimal. Catatan ini semakin memperjelas bahwa kebijakan anggaran bukan break down dari integralitas program dalam pencapaian RPJMD maupun RPJPD. FPKS berharap, bahwa dalam pembahasan di waktu-waktu mendatang, anggaran yang direncanakan benar-benar mengikuti program yang hendak dijalankan, berdasarkan input yang jelas, output, outcome, benefit maupun impact yang bisa diukur dan dirasakan bersama.

Keempat, F-PKS menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Dengan terbitnya regulasi baru ini mendorong agar pelaksanaan dana Bantuan Hibah dan bantuan Sosial memiliki bobot transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. FPKS berharap Anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ini bisa menutupi kekurangan jangkauan bentuk belanja lain terhadap kebutuhan masyarakat, namun jangan sampai tersalur ke arah yang tidak memiliki kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara riil.

Karena itu, Belanja Bantuan Hibah dan Sosial ini, harus jelas penerimanya dan penggunaan atau pemanfaatannya. Karena itu, F-PKS sangat setuju apabila Permendagri tersebut segera ditindaklanjuti dengan aturan teknis, yakni peraturan gubernur yang mengatur teknis pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial.  Pergub ini nantinya akan menjadi payung hukum dalam pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat maupun Individu. Sehingga Anggaran bantuan hibah dan sosial ini benar-benar jelas realisasinya dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formil-administratif maupun materiil.

Berdasarkan Permendagri No 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2012, point 4  tentang hibah butir f :

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya”.

“Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas  dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya”.

Kelima, masalah keberadaan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Suryo yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Keberadaan Tahura ini memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan lingkungan hutan di Jawa Timur. Melihat realitas tersebut, pemerintah Propinsi melalui Dinas Kehutan dan lingkungan hidup agar memperhatikan keberadaan Tahura tersebut. Sumber mata air Tahura ini mengalir ke 17 kabupaten di sekitarnya. Oleh karena itu, kelestarian hutan dan ekosistemnya menjadi sangat penting untuk dijaga. Dinas kehutan menjadi leading sector untuk memfasitasi pihak-pihak terkait untuk berperan serta mensukseskan kelestarian Tahura ini. Menjaga kelestarian Tahura R. Suryo tidak bisa hanya ditangani oleh Pemprop saja, pemkab disekitarnya, LSM, Perhutani, pelaku pariwisata dan stackholder yang lainnya perlu diajak dan dilibatkan dalam pelestarian Tahura tersebut.

Keenam, Jika kita cermati dan kritisi kinerja dinas Koperasi dan UMKM masih perlu ditingkatkan. Pada RAPBD 2012 ini Koperasi dan UMKM mendapatkan alokasi anggaran cukup besar, yakni 155 milyar. Namun demikian, jika kita evaluasi program dan anggaran tahun 2010, kebanyakan anggaran digunakan untuk kegiatan internal kedinasan. Kita berharap, pada tahun 2012 nanti Dinas Koperasi dan UMKM bisa lebih produktif menumbuhkan dan membina koperasi, sehingga menjadi soko guru perekonomian yang akan menopang pertumbuhan dan pemerataan yang lebih berkualitas. Terutama Koperasi Wanita yang dicanangkan ada di tiap Desa/ Kelurahan, agar keberadaannya sebanding dengan besarnya dana yang sudah dialokasikan.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ketujuh, terkait dengan program kerja, terutama Riset di Badan Penelitian dan Pengembangan daerah (Balitbangda). Penelitian-penelitian yang dirancang Balitbangda masih belum jelas, bahkan riset-riset yang dilakukan tidak terkait atau tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggarannya (RKA). Dari 42 penelitian, setelah dicermati, ternyata ada 9 penelitian riset yang tidak jelas konsepsi dan relevansinya, padahal bidang riset ini menyedot anggaran cukup besar, yakni Rp 2,1 milyar. Karena itu, ke depan perlu ada perhatian yang serius, jangan sampai anggaran yang begitu besar, tapi hasilnya tidak jelas. Ke depan perlu adanya revitalisasi Balitbangda ini. Selama ini, badan ini belum mampu berperan secara maksimal dalam konteks riset-riset yang mampu mensupport pembangunan di Jawa Timur.

Kedelapan, terkait dengan masalah BNP. Secara prinsip, F-PKS sangat mendukung program dan aksi pemberatasan dan penanggulangan narkoba, namun demikian, kelembagaan dan pengalokasian anggaran BNP oleh APBD perlu segera dikoordinasikan dan dikonsultasikan ke pemerintah pusat, karena UU BNN telah menetapkan adanya BNNP di semua propinsi yang merupakan instansi vertical. Penganggaran untuk semua kegiatan BNNP dengan demikian berasal dari APBN. Di sisi lain adanya Inpres 12 tahun 2011, yang menginstruksikan Gubernur untuk membuat Rencana Aksi Penanganan Narkoba, memaksa pengalokasian anggaran dari APBD untuk itu. Dengan adanya UU yang telah mengatur BNP dan Inpres yang bukan merupakan peraturan perundangan ini, agar tidak terjadi permasalahan dalam pengalokasian anggaran untuk BNP, FPKS merekomendasikan untuk segera dilakukan klarifikasi ke pemerintah pusat.

Kesembilan, Penerimaan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, terutama dari keuntungan BUMD ini masih dinilai tidak sebanding dengan usia BUMD dan jumlah rupiah yang telah digelontorkan untuk BUMD melalui suntikan modal penyertaan. Padahal di Jawa Timur ini kita memiliki 11 (sebelas) BUMD, mulai dari Bank Jatim, PT SIER (Persero), PT BPR Jatim, PT PWU Jatim, PT ASKRIDA, PT Jatim Krida UTAMA (JKU), PT Jatim Investment Management (JIM), PT Jatim Marga Utama, PT Jatim Graha Utama, PT Petrogas Jatim Utama (PJU) dan PD Air Bersih Provinsi Jatim. Masih ada sebagian BUMD yang justru menjadi beban APBD. Bukannya menjadi problem solving bagi penyehatan penerimaan daerah, tapi justru menjadi problem maker yang terus menggerogoti APBD. Dari waktu ke waktu, belum ada indikasi perubahan positif pada manajemen sebelas BUMD tersebut. Terhadap BUMD-BUMD yang tidak berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan terus merugi, perlu dilakukan upaya penyehatan yang serius. Sekiranya sulit untuk disehatkan, perlu dipertimbangkan untuk dilikuidasi atau dimerger agar tidak menjadi beban APBD.

Pada RAPBD ini telah dilakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Jatim sebesar Rp. 25 M, dari permintaan sebesar Rp. 100 M. penyertaan modal ini dibutuhkan sebagai persiapan IPO agar pemerintah propinsi tetap menjadi pemegang saham mayoritas. FPKS berpandangan, penambahan penyertaan modal ini penting dan perlu mendapat dukungan. Apalagi selama ini, Bank Jatim sudah menunjukkan kinerja yang baik. Setidaknya bila dibandingkan dengan sesama BPD di seluruh Indonesia, Bank Jatim berada pada posisi 3 besar. Oleh karena itu, FPKS sepakat untuk dilakukan inovasi penambahan penyertaan modal, diantaranya dengan mengalihkan dana cadangan yang disisihkan dari laba setiap tahun, menjadi dana penyertaan.

Kesepuluh, terkait dengan penataan Asset daerah, F-PKS mengapresiasi langkah pemerintah propinsi dalam melakukan penataan Asset daerah. Salah satunya dengan melakukan program sertifikasi asset-asset daerah. Dengan program sertifikasi ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian status dan legalitas asset-asset daerah. Untuk kebutuhan dan kepentingan program sertifikasi asset ini, telah dianggarkan sebesar Rp 10 milyar.

Kesebelas, F-PKS sangat perhatian dengan program peningkatan prestasi olahraga di Jawa Timur. Oleh karenanya dukungan untuk itu harus terumuskan dalam bentuk kebijakan politik dan kebijakan anggaran yang jelas. Kebijakan politik akan mengarahkan bentuk pembinaan dan perawatan potensi olah raga Jawa Timur dalam kelembagaan dan program yang lebih jelas. Dalam kebijakan anggaran, perlu dicarikan jalan keluar, atas keterbatasan KONI sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap peningkatan prestasi olah raga ini, karena Permendagri 32 membatasi penyaluran hibah secara berturut-turut.

Nuansa pengajuan anggaran yang mendadak seperti yang terjadi dalam pembahasan RAPBD tahun ini, tidak boleh terulang lagi, karena hal ini menunjukkan kualitas perencanaan yang buruk. Selanjutnya, dengan telah dipenuhinya permintaan anggaran hibah bagi KONI sesuai permintaan untuk menjamin perolehan prestasi khususnya dalam ajang PON, maka kita semua berharap KONI Jatim tidak hanya mempertanggungjawabkan anggaran tersebut dalam bentuk laporan keuangan, namun juga dalam bentuk pencapaian prestasi terbaik.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Keduabelas, Pembangunan Infrastruktur. Fraksi PKS mengapresiasi adanya peningkatan alokasi anggaran pada dinas PU Bina Marga sebesar 603 milyar. Dimana 425 milyar diantaranya dialokasikan untuk program pembangunan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan. Namun, Fraksi PKS terus mendorong agar pemerintah propinsi mengalokasikan anggaran untuk peningkatan Jalan propinsi sesuai dengan renstra yang dicanangkan senilai 700 milyar setiap tahunnya. Dengan demikian kondisi kemantapan jalan akan sesuai dengan target yang dicanangkan dalam renstra Pemerintah propinsi Jawa Timur.

Terkait Pembangunan infrastruktur jalan Lintas Selatan (JLS) sebagaimana disampaikan oleh Saudara Gubernur bahwa Jalan lintas Selatan (JLS) merupakan  pembangunan jalan baru mulai Pacitan, Trenggalek, tulungagung, Blitar, malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi dengan total panjang jalan 618, 80 Km. Alokasi yang dibutuhkan ditaksir menelan dana 7,7 Trilyun. Taksiran angka ini bukan tidak mungkin akan semakin meningkat jika tidak segera dilakukan penanganan serius.

Tujuan dibangunnya JLS adalah untuk meminimalisir kesenjangan antara kawasan utara dan selatan, mengoptimalisasi objek wisata, memaksimalkan areal pertambangan yang tersebar di wilayah selatan. Namun hingga saat ini terkendala dengan terbatasnya biaya dan belum keluarnya ijin pinjam pakai kawasan hutan. Penggunaan lahan Kawasan Hutan untuk JLS direncanakan 274,44 Km atau 685,66 Ha.

Dengan Capaian JLS hingga tahun 2010 menurut Laporan Dinas PU Bina Marga Pembangunan jalan aspal 72,16 Km (12%), Pembangunan Jembatan sepanjang 1.899,20 meter (30%) dengan Total anggaran senilai 965 milyar 170 juta (13%)

Fraksi PKS mendukung sepenuhnya kebijakan anggaran Pemerintah propinsi untuk percepatan Jalan Lintas Selatan. Utamanya pada tahun alokasi anggaran tahun 2012 ini mengalami peningkatan menjadi 86 Milyar. Fraksi PKS juga mendukung langkah pemerintah propinsi untuk meminta kepada pemerintah pusat agar serius untuk menangani JLS ini.

Berikutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat perlu kiranya memberikan penekanan kepada upaya pengembangan Trasnportasi Laut yang berada dalam ruang lingkup Dinas Perhubungan. Seluruh Pelabuhan yang telah mendapatkan alokasi anggaran dari APBD hendaknya segera dilakukan optimalisasi fungsinya mulai Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, Pelabuhan Boom Banyuwangi, pelabuhan laut pulau gilimandangin, pelabuhan laut brondong, pelabuhan laut giliraja, pelabuhan kalbut Situbondo, pelabuhan Laut Panarukan, dan pelabuhan laut Pasean.  Demikian pula perlu dilakukan optimalisasi fungsi dari pelabuhan penyebarangan ketapang, pelabuhan paciran, dan pelabuhan Pulau RAAS.

Terkait infrastruktur Perkeretaapian, Fraksi PKS meminta agar Pemerintah propinsi melakukan koordinasi dengan pusat untuk memperhatikan persoalan lintasan kereta api yang belum dijaga. Upaya pemerintah propinsi untuk menyediakan fasilitas alarm early warning system perlu lebih ditingkatkan dan dikordinasikan dengan pihak kementerian Pusat. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api.

Begitupula dengan Transportasi Udara, Fraksi PKS turut mendorong pengembangan moda transportasi Udara, namun Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Propinsi untuk melakukan evaluasi secara intergral terkait dengan pengembangan beberapa bandara di Jawa Timur. Keberadaan bandara Jember yang belum bisa difungsionalkan, dan sekian bandara lainnya yang masih dalam tahap pengembangan harus menjadi perhatian yang serius. Hal ini dimaksudkan agar alokasi anggaran yang telah dikucurkan tidak menjadi sia-sia.

Terkait infrastruktur banjir yang masih belum siap dikarenakan kendala pembebasan lahan, Fraksi PKS mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi di daerah-daerah yang rawan atau potensi banjir. Contohnya Penanganan kali lamong yang belum tuntas tentunya harus diantisipasi dengan masih akan terjadinya banjir di daerah kali lamong. Demikian pula terkait pembangunan waduk-waduk yang belum tuntas, Fraksi PKS mendorong pemerintah propinsi untuk serius melakukan penanganan.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Tema RKPD 2012, yakni pengurangan kemiskinan, pengangguran, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan kemakmuran Rakyat Jatim yang lebih baik. Jika konsistensi dengan tema ini dan visi misi Pembangunan Jatim yang berbasis pada sektor pertanian, seharusnya ada kebijakan khusus (affirmative policy) terkait dengan perbaikan sektor pertanian yang selama ini menjadi “anak tiri” pembangunan. Dalam Dokumen RAPBD 2012 belum terlihat secara jelas dan tegas tentang penjelasan keterkaitan antara target capaian ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran dan kemiskinan) dan rencana anggaran (baik penerimaan maupun pengeluaran). Masing-masing bagian dalam program dan anggaran di SKPD tidak memiliki keterkaitan yang jelas. Misalnya, besarnya pertumbuhan ekonomi secara global atau secara sektoral tidak dikaitkan dengan alokasi belanja pada masing-masing sektor.

Jika kita cermati dan kritisi struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2011, pertumbuhan sektor pertanian (perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan) adalah yang paling rendah (3,88%) dan perdagangan, hotel-restoran (8,56%), sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya yang paling tinggi (14,96%). Realitas ini merupakan kelanjutan dari pola pertumbuhan ekonomi sejak 5-7 tahun terakhir yang selalu bertumpu kepada non-tradeable sector, sehingga berpotensi memunculkan persoalan yang lebih besar. Dengan struktur dan Konstruksi pertumbuhan ekonomi yang selama ini berjalan di Jawa Timur membuat perekonomian Jawa Timur tetap berada dalam zona “perangkap pertumbuhan”. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat karena lapangan kerja yang diciptakan tidak terlalu banyak.

Jika di dalami oleh lebih lanjut, sektor riil (tradeable sector) hanya tumbuh rata-rata 3,63% (pertanian, pertambangan, dan industri), sedangkan non-tradeable sector tumbuh 7,7%. Jadi terdapat selisih pertumbuhan ekonomi sekitar 4,1% antara sektor tradeable dan non-tradeable. Selisih pertumbuhan ekonomi ini mungkin tidak akan terlalu bermasalah jika distribusi tenaga kerja yang bekerja di non-tradeable sector lebih besar ketimbang tradeable sector. Masalahnya, tenaga kerja di Indonesia justru menumpuk di tradeable sector, di mana untuk sektor pertanian dan industri sudah menyerap tenaga kerja sekitar 52% dari total tenaga kerja. Deskripsi ini dengan mudah menerbitkan kesimpulan bahwa selama sektor riil terjebak dalam pertumbuhan rendah, maka masalah kemiskinan dan pengangguran sulit diatasi. Hal ini pula yang memberikan penjelasan mengapa kemiskinan dan pengangguran hanya turun tipis dalam 5 tahun terakhir meskipun dana ratusan triliun rupiah telah digelontorkan.

Indikator yang bisa dipakai adalah kontribusi sektor pertanian (yg notabenenya, jumlah pekerjanya paling besar, tapi kontribusi terhadap pertumbuhan paling kecil). Artinya tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih bermasalah atau tinggi. Tingginya pertumbuhan tersebut, “hanya” dinikmati oleh kelompok kelas menengah ke atas, sementara kelompok kelas bawah (baca : miskin) tidak mendapatkan “berkah” dari tingginya pertumbuhan ekonomi Jatim tersebut. Penduduk miskin Jatim –yang direpresentasikan- pada sektor pertanian tidak mendapatkan berkah dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Lebih luas lagi, kebijakan prioritas pembangunan Jatim belum dapat memberikan kontribusi signifikan (besar) pada sektor pertanian. Pertumbuhan sebesar 6,68% hanya disumbang oleh sector-sektor ekonomi skala besar, sector ekonomi usaha mikro, kecil menengah (UMKM) kontribusi terhadap pertumbuhan masih sangat kecil. Selain itu, pertumbuhan sebesar itu, hanya “orang-orang tertentu” (baca: berduit tebal) yang menikmati pertumbuhan, sementara sebagian besar masyarakat (yang itu di dalamnya terdapat masyarakat miskin), tidak mendapatkan “tetesan” pertumbuhan ekonomi tersebut. pertumbuhan “nyantol” di kelompok orang-orang kaya yang memiliki usaha ekonomi berskala besar. Dengan kata lain, angka pertumbuhan yang besar, ternyata tidak mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat Jawa Timur. Pertumbuhan yang terjadi di Jawa Timur adalah  pertumbuhan yang semu atau tidak berkualitas.

Terkait dengan pembangunan Jatim berbasis pertanian. Data empirik Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Timur secara umum menurun kecuali sub sektor Perikanan. Hal ini menggambarkan bahwa kesejahteraan petani memprihatinkan dan bahkan membahayakan ketahanan pangan nasional. Hal ini perlu perhatian khusus dan penanganan serius mengingat penduduk Jawa Timur 70-80% adalah Petani. Paling tidak ada empat hal kinerja pemerintahan yang akan terpengaruh oleh turunnya Nilai Tukar Petani; Tingkat Kemiskinaan, Tingkat Pengangguran, Tingkat Pemerataan Ekonomi dan juga akan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan jika kita cermati betul alokasi anggaran di SKPD bidang pertanian, Pola pengajuan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2012 terkesan jauh dari harapan untuk pencapaian visi dan misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pengajuan anggaran bersifat birokratik dan tidak memihak kepada petani, meskipun tampaknya dikemas untuk kepentingan agrobisnis. Alokasi anggaranpun hanya menduduki sekitar 2% saja dari total anggaran tahun 2012.

Prioritas pembangunan Jatim disketor pertanian. Jika benar prioritas Pembangunan jatim (sektor pertanian) telah mensejahteraan rakyat, tapi realitasnya  jumah penduduk miskin justru banyak di sektor pertanian, apalagi sektor pertanian adalah sektor yang paling kecil kontribusinya pada pertumbuhan. Relitas ini semakin menegaskan bawa kebijakan pembangunan Jatim “sangat tidak ramah” terhadap sektor pertanian dan orang miskin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Bedasarkan kajian dan catatan kritis diatas, berikut ini disampaikan rekomendasi sebagai berikut ;

  1. Terhadap belum maksimalnya penyertaan RKA dalam setiap pembahasan RAPBD antara DPRD dengan SKPD, agar mendapat perhatian serius dari saudara gubernur. FPKS tidak memandang hal ini dari perspektif administratif semata, namun lebih mendasar agar semua pihak bisa bertanggungjawab dan saling membantu dalam merumuskan program dan anggaran yang terencana dan terukur.
  2. Penyerapan anggaran yang sudah disepekati, agar dilakukan secara professional dan maksimal, terutama pada anggaran yang terkait dengan belanja modal dan atau kepentingan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
  3. Agar prinsip efektivitas belanja, efisiensi, taransparansi dan akuntabilitas benar-benar menjadi nafas dalam setiap implemenasi belanja daerah. Karena itu, setiap belanja daerah harus difokuskan  dan diarahkan untuk menjawab tema sentral RKPD 2012 Provinsi Jawa Timur, yakni Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran menuju Perluasan Pembangunan ekonomi Yang Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Kemakmuran Rakyat Jawa Timur Yang Lebih Baik. Dan lebih spesifik lagi, besaran belanja daerah tersebut harus mempu menyelesaikan berbagai problem kerakyatan yang saat ini masih menghimpit kehidupan masyarakat. Seperti masalah kemiskinan, pengangguran, rendah dan lemahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, masalah kenaikan harga-harga Sembako, terutama beras.
  4. Kesenjangan antar sector menunjukkan peran sector non-tradable (PHR, jasa, angkutan dan telekomunikasi) semakin menguat dibandingkan sector tradable (pertanian dan industri pengolahan). Pola yang terjadi sudah umum terjadi di banyak negara, kalau struktur diubah secara paksa bisa menimbulkan kontraksi.  Alternatif kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan produktivitas sector tradable sehingga bisa beroperasi lebih efisien dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pelaku usaha di sector tersebut. Peran pemerintah daerah dalam konteks strategi tersebut adalah mengarahkan anggaran pemerintah pada upaya-upaya peningkatan produktivitas di kedua sector tersebut.
  5. Pemerintah propinsi harus fokus mengurus sektor pertanian secara sungguh-sungguh karena sektor ini dihuni sebagian besar tenaga kerja, di samping realitas kemiskinan di Jatim 64,32% berada di pedesaan. Kesepakatan mulia yang dicanangkan dalam RPJPD harus menjadi perhatian bersama dan keseriusan untuk mencapainya.
  6. Menyegerakan penumbuhan sektor industri berbasis pertanian di wilayah-wilayah yang selama ini masuk dalam zona pertumbuhan dan pendapatan per kapita rendah. Di sini dibutuhkan pemetaan ekonomi yang solid dan strategi investasi terpadu. Langkah ini diharapkan akan menjadi salah satu upaya memperoleh kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sekaligus mengurangi kesenjangan (disparitas) wilayah.

Rapat dewan yang terhormat,

Terkait dengan Raperda dana Cadangan. Dana cadangan yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan gubernur Jatim (Pilgub) 2014 akan menyedot anggaran rakyat cukup besar, yakni Rp 600 milyar. F-PKS kembali menegaskan harapan, agar pengalokasian anggaran yang tidak sedikit ini berimplikasi positif pada pertumbuhan demokrasi yang lebih berkualitas.

F-PKS menilai pemanfaatan dana untuk Pilgub 2014 yang belum memungkinkan untuk dirinci sesuai jenis belanja dan lembaga penerimanya, pada saatnya nanti akan di rumuskan lebih detil dan transparan setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah propinsi dan DPRD Jawa Timur. Antisipasi terhadap fitnah yang terkait dengan hal ini perlu dilakukan semua pihak, untuk menjaga kualitas pelaksanaan Pilgub 2014 nantinya.

Dalam pembahasan Raperda Dana Cadangan ini telah dilakukan tiga kali perubahan draft oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akhirnya disepakati rumusan draft yang lebih sederhana, dengan menyepakati angka total pencadangan sebesar Rp. 600 M tanpa merinci besaran tiap tahunnya. Besaran tiap tahun akan menyesuaikan dengan potensi pada tahun tersebut. Pola perubahan draft ini menggambarkan ketergesaan dan perencanaan yang kurang matang, sehingga FPKS kembali mengingatkan semua pihak, khsususnya pemerintah propinsi Jawa Timur, agar terus meningkatkan kualitas perencanaan untuk memperbaiki pola-pola pembahasan sejenis pada waktu-waktu mendatang.

Salah satu elemen penting dalam good and clean governance adalah masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk juga dalam pengelolaan dana cadangan ini. Karena itu, dua elemen penting tersebut harus menjadi roh bagi pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mengelola dana cadangan yang sangat besar tersebut. Selain itu, diharapkan pemerintah Propinsi bisa mengupayakan nilai lebih atas dana cadangan ini, bukan semata-mata dari bagi hasil deposito standar. Sebab, meskipun dana cadangan nantinya akan bersifat idle dan tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan yang diatur dalam raperda, namun nilainya yang tidak sedikit bisa diharapkan memberikan nilai tambah.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, F-PKS mengingatkan kepada pihak eksekutif dan para anggota dewan secara keseluruhan bahwa membuat dan merancang program dan alokasi anggaran dalam RAPBD 2012 ini lebih mudah daripada mengawal APBD agar dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran, terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah tidak terjadi pemborosan (inefisiensi) dan penyimpangan program dan anggarannya yang berujung pada tidak maksimalnya dan bahkan kegagalan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, DPRD secara personal maupun kelembagaan perlu meng-optimal-kan fungsi budgeting dan control-budgeting agar semua program dan alokasi anggarannya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur, khususnya bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan hasil kajian dan paparan di atas, pada momentum Hari Pahlawan yang bersejarah ini dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS mendukung dan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dan Raperda Dana Cadangan Menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012 dan Raperda Dana Cadangan. Semoga APBD 2012 nantinya bisa dijalankan sebaik-baiknya dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Amin.

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya,  10 Nopember 2011

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Timur

Ttd.

Ir. Yusuf Rohana
Ketua

 

 

About the Author