Pendapat Akhir FPKS Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2011

Pendapat Akhir FPKS Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2011

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP  LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

Juru Bicara : Ir. Yusuf Rohana

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Yth. Pimpinan Rapat
Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur & Wakil Gubernur
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur
Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi-fraksi DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan Pendapat Akhir ini, FPKS mohon ijin untuk menyampaikan pokok pikiran terkait dengan adanya isu pencemaran lingkungan yang marak akhir-akhir ini. FPKS mempunyai pandangan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Selain itu, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi bertugas dan berwenang  menetapkan dan melaksanakan kebijakan amdal dan UKP-UPL, mengkordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lintas kabupaten/ kota, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan, mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Untuk melakukan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pemerintah dapat melakukan paksaan yang berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah, pembongkaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun yang lebih penting, FPKS berpendapat, Pemerintah harus lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi kedepan.

Selain kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, FPKS juga memberi perhatian terhadap penyelesaian dampak sosial akibat lumpur Sidoarjo. FPKS mendukung langkah Saudara Gubernur agar masyarakat segera mendapatkan haknya. Perlu difahami dengan baik bahwa agenda mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi social dampak lumpur panas Sidoarjo adalah agenda utama dan prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2009 – 2014.

Berikutnya, Pada kesempatan yang baik ini, FPKS juga menyampaikan Selamat Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 juni 2012. Keluarga yang harmonis adalah oase kasih sayang yang tak akan pernah kering menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman. Tempat dimana anak-anak belajar tentang banyak hal. Mulai dari kasih sayang, keadilan, akhlaq, disiplin dan tentu saja ilmu pengetahuan.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011. FPKS menyampaikan terima kasih atas Jawaban Eksekutif  yang telah disampaikan oleh saudara Gubernur dan Wakil Gubernur pada sidang paripurna tanggal 18 juni 2012. FPKS juga menyampaikan terima kasih kepada komisi-komisi yang telah menyampaikan hasl pembahasan pada laporan komisi tanggal 21 juni 2012. Dan juga, FPKS menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyampaikan Laporan Badan Anggaran pada tanggal 25 juni 2012.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 ini memiliki arti sangat penting dalam konteks pembangunan daerah Jawa Timur. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak Eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah ke depan yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah akan sangat penting dalam rangka untuk mengurangi berbagai catatan-catatan Badan Pemeriksa Keuangan.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

FPKS berpendapat, meskipun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Timur 2011 masih menunjukkan beberapa kelemahan, baik dilihat dari proses penyusunannya maupun dampaknya terhadap kondisi makro ekonomi Jawa Timur. Hal ini bisa dipahami karena BPK hanya melakukan proses audit terhadap laporan keuangan yang ada dalam APBD.

Selain itu, akuntabilitas keuangan daerah yang ditunjukkan dalam LHP BPK baru sebatas kewajaran adminsitratif, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk menyajikan dan mengungkap laporan keuangan serta keterandalan sumbernya. Sementara masalah efektivitas dampak alokasi anggaran terhadap tingkat kesejahteraan warga masyarakat masih harus mendapatkan kajian bersama.

Aspek lain yang masih menjadi catatan opini WTP dari BPK adalah masih adanya beberapa catatan dan penjelasan dari temuan dan rekomendasi BPK tahun-tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2011, baik yang terkait dengan masalah Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun terkait dengan sistem pengendalian internal yang masih lemah. Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan BPK terhadap SKPD masih terdapat beberapa kesalahan berulang yang yang dilakukan beberapa SKPD.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

FPKS mengapresiasi kinerja pemerintahan dan pembangunan Pemerintah provinsi Jawa Timur, namun dari berbagai program dan alokasi anggaran pembangunan daerah yang dirancang dan direncanakan masih ada yang harus diperbaiki. Kebijakan keuangan dan program-program pembangunan yang dijalankan baru sebatas menghasilkan output, namun belum melahirkan outcome. FPKS masih belum melihat keterkaitan langsung dampak dan manfaat dari program dan alokasi anggaran yang dijalankan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk masyarakat. Dari berbagai program yang digulirkan belum nampak sustainabilitas dan kontinuitas. F-PKS berpendapat peningkatan pendapatan dan besarnya belanja daerah ternyata belum berdampak optimal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan laporan pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan diperoleh informasi Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pertama, Aspek PENDAPATAN DAERAH.

Pendapatan daerah setelah perubahan pada tahun anggaran 2011 mencapai 11  trilyun  493 milyar 375 juta rupiah lebih, melebih dari target yang direncanakan, yakni  sebesar 10 trilyun 945 milyar 3675 juta lebih. Sehingga ada kenaikan sebesar 548 milyar 10 juta lebih atau 5,01%.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2011 sebesar 11  trilyun  493 milyar 375 juta rupiah lebih tersebut terdiri dari;

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari akumulasi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, memberi kontribusi cukup signifikan, yakni sebesar Rp 8,898 trilyun, Realisasi  Dana Perimbangan tahun 2011 yang berasal dari akumulasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, mencapai Rp 2,528 trilyun lebih, danRealisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, sebesar Rp 66,672 milyar lebih.

Jika kita cermati dari sisi pendapatan, masih terdapat selisih yang cukup besar antara rencana dan realisasi yang hampir mencapai 1/2 Triliun rupiah, dimana selisih tersebut terdapat pada PAD terutama yang bersumber dari Pajak Daerah. Oleh karena itu, FPKS berpendapat sebenarnya potensi pendapatan masih  sangat besar untuk ditingkatkan, sehingga pada tahun yang akan datang rencana pendapatan bisa lebih dioptimalkann lagi.

FPKS mencermati, dari sumber Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terlihat belum ada dinamika yang menggembirakan dari 12 BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelas dari 12 BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim, khususnya yang berbentuk PT, masih bersifat “konservatif”, yakni masing-masing mencukupkan diri sesuai dengan rencana kontribusi yang kurang signifikan. Dari target yang direncanakan sebesar Rp 365,086 milyar, terealisasi sebesar Rp 365,149 milyar, ada penambahan sebesar Rp 62.177.566 atau hanya ada peningkatan sebesar 0,02%. Berubahnya status 11 BUMD menjadi PT, dengan harapan mampu berkontribusi secara signnifikan terhadap peningkatan penerimaan PAD. Namun faktanya, konstribusinya masih sangat minim. Kontribusi BUMD tidak sebanding dengan suntikan APBD yang ditujukan pada 12 BUMD tersebut. Atas fakta ini, F-PKS berpendapat, sepertinya dalam kurun dua tahun terakhir ini, tidak ada langkah-langkah kebijakan yang signifikan yang dilakukan Pemprov Jatim dalam rangka menyehatkan BUMD, terutama BUMD-BUMD yang selama ini memiliki kinerja keuangan yang buruk. Jika terus-menerus berkinerja buruk, alangkah baiknya perlu dipertimbangkan untuk ditinjau ulang keberadaannya.

Kedua, BELANJA DAERAH.

Belanja daerah setelah perubahan pada tahun anggaran 2011 mencapai 12 trilyun  305 milyar 791 juta rupiah lebih, melebih dari target yang diarencakan, yakni 12 trilyun  305 milyar 791 juta rupiah lebih atau belanja daerah yang terserap sebesar 94,96%. Sehingga ada anggaran yang tidak terserap sebesar 619 milyar 870 juta rupiah lebih. jika dilihat dari prosentase serapan anggaran, kinerja serapan anggaran tahun 2011 ini tidak lebih baik dibanding dengan serapan anggaran tahun 2010 yang mencapai 95,26%.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diuraikan diatas maka defisit Anggaran Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar 192 milyar 545 juta rupiah lebih.

Terkait dengan besarnya sisa lebih belanja daerah, yang totalnya mencapai 619 milyar 870 juta rupiah lebih, dalam catatan penjelasan atas pos-pos laporan realisasi APBD 2011 tidak ada penjelasan tentang berbagai penyebab terjadinya sisa dana yang tidak terserap tersebut di setiap SKPD. Sehingga tidak dapat diketahui sisa lebih belanja tersebut karena terjadinya efesiensi belanja sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur dalam laporan realisasi APBD 2011 atau, oleh karena tidak terlaksananya program atau oleh sebab-sebab administratif/prosedure lainnya.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkankan pencermatan FPKS, Penyerapan belanja langsung di hampir semua SKPD masuk kategori tidak optimal (underspent). Realisasi belanja langsung yang terkait dengan pendanaan program dan kegiatan setiap SKPD rata-rata pada kisaran 80%. Dan yang memprihatinkan, dana yang tidak terserap justru terbanyak pada belanja yang terkait dengan kepentingan masyarakat.

Ketiga, PEMBIAYAAN.

Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar   1 trilyun 564 milyar 783 juta rupiah  lebih dan  realisasi   pengeluaran   pembiayaan   sebesar   148 milyar 325 juta rupiah. Dari perolehan realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi realisasi pengeluaran pembiayaan maka diperoleh pembiayaan netto sebesar 1 trilyun 416 milyar 458 juta rupiah lebih.

Berdasarkan hasil realisasi Pendapatan, realisasi Belanja dan realisasi Pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 terdapat defisit anggaran sebesar 192 milyar 545 juta rupiah lebih, sedangkan realisasi Pembiayaan Netto sebesar 1 trilyun 416 milyar 458 juta rupiah lebih, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2010 sebesar 1 trilyun 223 milyar 913 juta rupiah lebih.

Terhadap nilai SILPA yang diperoleh, FPKS berpendapat bahwa SILPA ini masih terlalu tinggi, meskipun sudah sedikit lebih bagus dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2010. Maka FPKS sepakat dengan pendapat Badan Anggaran agar komisi-komisi terkait mencermati SKPD yang serapan anggarannya rendah, dan menjadikan pertimbangan untuk perencanaan anggaran 2013.

FPKS menilai, dalam konteks APBD Jatim, besarnya SILPA lebih banyak dikarenakan karena lemahnya kapasitas perencanaan program pemerintahan dan pembangunan, bukan karena efisiensi sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Gubernur. Oleh karena itu, FPKS menyarankan agar ke depan pemerintah provinsi bisa menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan dengan format yang seragam di masing-masing SKPD sehingga dapat dicermati secara lebih sistematis.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

FPKS mencermati kinerja sosial makro ekonomi Jawa Timur selama tahun 2011 yang menunjukkan angka-angka statistik yang cukup impresif. Hal ini diperlihatkan dengan Indikator Kinerja utama Pemprov Jatim yang menunjukkan nilai positif. Selama tahun 2011, ada penurunan dalam tingkat kemiskinan, penurunan pada tingkat pengangguran, dan penurunan dalam tingkat ketimpangan regional (yang ditunjukkan oleh menurunnya angka Indek Williamson). Itu semua terjadi bersamaan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi yang impresif di Jawa Timur. Dan jika melihat lima indikator kinerja utama yang disajikan, semuanya mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan turun, tingkat pengangguran turun, dan Indek Pembangunan Manusia naik. Dalam konteks ini, F-PKS mengapresiasi prestasi yang bagus tersebut.

Namun perlu digarisbawahi bahwa, F-PKS bukan mempertanyakan mengapa kemiskinan dan pengangguran tidak turun, atau IPM tidak naik, seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai tersebut. Melainkan, yang harus dicermati adalah capaian tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut ternyata tidak dibarengi dengan penurunan yang sebanding dalam hal penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan kenaikan IPM. Sekali lagi, tingkat kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2011 memang turun, tetapi penurunannya lebih lambat dari pada penurunan pada tahun 2010. Pada tahun 2010, kemiskinan turun 1.42 persen (dari 16,68 persen pada tahun 2009 menjadi 15,26 persen pada tahun 2010). Sementara itu, pada tahun 2011, kemiskinan hanya turun 1,03 persen (dari 15,26 persen 2010 menjadi 14,23 persen pada tahun 2011).

Pelambatan juga terjadi pada kasus pengangguran. Pada tahun 2010, pengangguran turun 0,83 persen (yaitu dari 5,08 persen pada tahun 2009 menjadi 4,25 persen pada tahun 2010). Sedangkan, penurunan pengangguran pada tahun 2011 hanya mencapai 0,09 persen (yaitu dari 4,25 persen pada tahun 2010 menjadi 4,16 persen pada tahun 2011).

Demikian halnya dengan kenaikan angka IPM. Kenaikan angka IPM pada tahun 2011 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada tahun 2010. Pada tahun 2011, kenaikan IPM mencapai 0,53 (dari 71,62 pada tahun 2010 menjadi 72,15 pada tahun 2011). Sedangkan kenaikan IPM pada tahun 2010 mencapai 0,56 (dari 71,06 pada tahun 2009 menjadi 71,62 pada tahun 2010).

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Meskipun tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2011 turun, namun penurunannya masih lebih rendah dari pada penurunan pada tahun 2010. Begitu juga dengan kenaikan IPM. Meskipun angka IPM tahun 2011 mengalami kenaikan, tingkat kenaikannya masih lebih rendah dari kenaikan pada tahun 2010. Penurunan kinerja ini tidak ada penjelasan yang clear dan reasonable. Atas data dan angka tersebut, menunjukkan  prestasi di tahun 2011 masih lebih jelek dibanding yang dicapai pada tahun 2010. Uraian panjang lebar yang disampaikan Saudara Gubernur dalam jawabannya masih fokus pada penjelasan dan sekaligus pendalaman mengenai capaian pertumbuhan yang tinggi yang dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran serta naiknya angka IPM. Karena itu, ke depan perlu ada kerja lebih keras untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Alokasi anggaran yang cukup besar atau pertumbuhan yang impresif harus dibarengi secara seimbang dengan perbaikan kinerja indikator utama, yang lain terutama TPT, tingkat kemiskinan, Disparitas Wilayah, IPM yang signifikan atau impresif pula.

Dalam penjelasan nota keuangan dan jawaban Saudara Gubernur atas pemandangan fraksi-fraksi, gubernur mengklaim pertumbuhan yang tinggi telah mampu meningkatkan perbaikan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Hal ini dilihat dari adanya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan angka IPM, Indek Ketimpangan Regional yang menurun (Indek Williamson) dan kriteria Bank Dunia mengenai proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin, 40 persen penduduk menengah dan 20 persen penduduk terkaya.

Terhadap argument angka Indek Williamson yang menurun dan semakin baiknya pembagian pendapatan dari tiga tingkat kelompok pendapatan menurut Bank Dunia, dapat kami kemukakan argument sebagai berikut :

Indek Williamson adalah indek ketimpangan regional, yaitu indek ketimpangan antar kota dan kabupaten di Jawa Timur berdasarkan PDRB-nya. Bila angkanya turun, ketimpangan PDRB antar daerah menjadi lebih baik, artinya PDRB-nya semakin merata. Tentu saja, karena yang dipertimbangkan adalah aspek wilayah, maka angka Indek Williamson ini tidak mencerminkan pemerataan antar kelompok masyarakat. Ketika ketimpangan regional semakin berkurang, tidak dengan sendirinya bahwa tingkat pemerataan antar kelompok pendapatan menjadi semakin baik. Tambahan lagi, perlu diketahui, meskipun Indek Williamson di Jawa Timur turun, angka yang sekarang ini yang dicapai masih yang paling tinggi dibanding dengan angka semua provinsi yang di Jawa. Yang berarti, Jawa Timur masih memiliki ketimpangan regional paling tinggi dibanding dengan semua provinsi lain di Jawa.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, pengelompokan masyarakat ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 persen penduduk miskin, 40 persen penduduk menengah, 20 persen penduduk kaya, merupakan pengelompokan yang terlalu umum, sehingga bukan merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat Jawa Timur yang sangat heterogen. Ini demikian karena didalam 40 persen penduduk miskin itu sendiri, atau mereka yang masuk dalam kategori 40 persen penduduk menengah tersebut, masih sangat beragam perbedaan pendapatannya. Oleh karena itu menyamakan diantara mereka yang memang tidak sama merupakan hal yang tidak tepat.

Di samping itu, ukuran menurut versi Bank Dunia tersebut tidak memberikan informasi mengenai perbedaan antara masyarakat yang tinggal di desa dan di kota. Padahal, untuk kasus Jawa Timur, perbedaan pendapatan di dua wilayah tersebut sangat nyata. Sebab, tingkat pembangunan di daerah tersebut memang berbeda, sehingga menyamakan dua wilayah tersebut tidak pas. Dengan kata lain, ukuran yang tidak membedakan dua wilayah tersebut sangat menyederhanakan permasalahan pemerataan pendapatan

Untuk keluar dari permasalahan tersebut, BPS menyediakan data pemerataan yang lebih rinci untuk melihat ada tidaknya perbaikan pemerataan antar kelompok masyarakat di Jawa Timur. Angka pemerataan diukur dengan angka (rasio) Gini, di mana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati nol semakin merata, dan semakin mendekati 1 semakin tidak merata. Data BPS justru jauh lebih akurat dibanding klasifikasi menurut Bank Dunia, sebab masyarakat dibedakan kedalam 5 tingkatan kelompk pendapatan. Kelompok 1 adalah kelompok 20 persen penduduk termiskin, dan seterusnya, sehingga kelompok 5 adalah kelompok 20 persen penduduk terkaya.

Dari kelima kelompok pendapatan tersebut, hanya kelompok terkaya (kuintil 5) yang proporsi pendapatan yang diterima mengalami kenaikan, yaitu dari 41,28 persen pada tahun 2010 menjadi 46 persen pada tahun 2011. Dengan demikian jelas bahwa hasil pembangunan selama tahun 2011 di Jawa Timur hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya. Sebab hanya kelompok kuintil ke 5 yang proporsi pendapatan yang diterima naik, sedangkan empat kelompok dibawahnya mengalami penurunan.

Ketimpangan di kota jauh lebih nyata dari pada ketimpangan di desa. Ini ditunjukkan oleh tingginya angka Gini di kota dibanding angka Gini di desa. Selama 2009-2011, angka seperti ini tetap konsisten, yaitu angka Gini di kota selalu lebih tinggi dari pada di desa. Angka Gini gabungan desa+kota selama 2009-2011 terus meningkat secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa, secara umum, pembagian pendapatan antar kelompok masyarakat menjadi semakin timpang.

Rapat dewan yang terhormat,

Berdasarkan LHP BPK, khususnya terkait dengan dana bergulir sering kali mendapat catatan dan temuan BPK secara berulang setiap tahunnya. Berdasarkan LHP BPK, Saldo per 31 Desember 2011 Investasi dana perguliran berdasarkan SPM/SP2D sebesar Rp 457.603.700.850, dan tunggakan yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2011 sebesar Rp222.984.563.033,  terinci dari penyisihan yang dicadangkan sebesar Rp109.338.302.450 (sesuai dengan perhitungan Pergub. 14 tahun 2011 ttg. Kebijakan Piutang Pemprov Jatim) ditambah dengan piutang lancar sebesar Rp113.646.260.583, sehingga Saldo Nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) sebesar Rp348.265.398.400 per 31 Desember 2011. Dari jumlah Rp 457.603.700.850, dikatakan bahwa saldo kas dana bergulir per 31 Desember 2011 adalah Rp238.131.079.122. tidak ada penjelasan uang kas dan bank ini ada dimana, karena  tidak tercatat dalam Neraca Pemprov Jatim. Sedangkan yang macet adalah Rp109.338.302.450. kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana bergulir masih bermasalah dan setiap tahun belum ada progress perbaikan dan pembenahan yang signifikan.

Karena itu, untuk memperbaiki manajemen pengelolaan dana bergulir tersebut, F-PKS sepakat dengan usulan Badan Anggaran DPRD Jatim yang merekomendasikan agar saudara Gubernur segera melakukan penataan kembali pengelolaan dana bergulir, terutama leading sector dan alur keuangannya. Karena mengelola anggaran cukup besar, maka alangkah baiknya dikelola melalui system dan manajemen satu pintu, yakni dikelola lembaga tersendiri, semacam lembaga pengelola dana bergulir, atau diserahkan kepada salah satu SKPD, tidak perlu melibatkan 6 SKPD sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

Selain itu, terkait dengan asset tetap, sampai dengan tahun 2011, laporan keuangan pemerintah daerah Jatim belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya. Dengan total nilai aset tetap sebesar Rp 26.657.852.487.633, maka aset Pemprov Jatim harus dikelola dengan baik, dan telah dikeluarkan Perda mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari uji sampling BPK di beberapa SKPD, masih ditemukan banyak temuan mengenai pelaksanaan pengelolaan aset tetap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Revaluasi aset tetap juga belum dilaksanakan oleh Pemprov Jatim untuk mendapatkan nilai wajar aset tetapnya. Terhadap aset tetap juga tidak dilakukan penyusutan, padahal penyusutan berguna untuk menilai kapan aset tersebut dilakukan perbaikan (seharusnya), kapan diganti, berapa nilai sekarang dan sebaginya. Perlu ada inventarisasi aset yang baik yang mencakup harga perolehan, lokasi, satuan kerja yang menggunakan, masa manfaat, dan penyusutannya. Dengan tidak adanya penyusutan, dikawatirkan bahwa administrasi aset tetap tidak baik dan ini sangat berpengaruh terhadap keamanan kekayaan pemerintah propinsi Jatim.

Selain itu, program lain yang harus mendapatkan perhatian dan kontrol secara ketat dari Saudara Gubernur adalah masalah program Jalin Kesra. Jika tidak dikontrol secara ketat, tujuan program Jalin Kesra untuk memberdayakan masyarakat di daerah-daerah minus akan hilang.

Berdasarkan data dan informasi dari daerah dan para petani yang mendapatkan bantuan Jalin Kesra, tidak sedikit yang bermasalah. Sebagai contoh, terdapat sisa Rp. 3 Miliar pada SKPD dinas koperasi dan UKM. Hal ini terjadi, karena kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kompetensi SKPD tersebut, yakni pengadaan ternak kambing. Kasus di Kabupaten Tulungagung, penerima  bantuan Jalin Kesra dalam bentuk ternak kambing tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kasus yang sama juga terjadi di daerah-daerah lain.

Hal yang sama  juga terjadi pada beberapa SKPD seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan lainnya, yang harus melakukan penyaluran bantuan ternak kambing yang bukan merupakan kompetensinya. Terkait dengan permasalahan ini, pemerintah provinsi perlu untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi program Jalin Kesra agar tidak bermasalah sehingga instrumen Jalin Kesra dapat memberdayakan masyarakat miskin.

Berikutnya terkait dengan BUMD, bahwa tidak sebandingnya antara suntikan dana APBD kepada 12 BUMD dengan kontribusi PAD, menurut jawaban yang disampaikan Saudara Gubernur bahwa dari 12 BUMD tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) (JGU, JMU dan PJU) berdasarkan sifat tujuan dibentuknya BUMD yaitu : (1) bersifat sosial  (Jamkrida, Perusahaan Daerah Air Bersih dan Jatim Krida Utama); (2) bersifat profit (PWU, SIER, Askrida, JIM, Bank Jatim, BPR); (3) bersifat jangka panjang (JGU, JMU dan PJU). F-PKS berpendapat bahwa pengelompokan BUMD berdasarkan sifat tujuan dibentuknya BUMD tersebut kurang tepat untuk BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Mengingat BUMD yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dibentuk itu semestinya dapat mengahasilkan profit yang akhirnya dapat berkontribusi bagi penambahan PAD.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Visi Pembangunan Jawa Timur; APBD untuk Rakyat yang dituangkan dalam Misi;  Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk rakyat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur dengan 4 Strategi dan 9 Agenda utama; perluasan lapangan kerja, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Sementara tema RKPD 2011 menyatakan; “Pemerataan Pembangunan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung Pemantapan Tatakelola Pemerintahan dalam rangka Mewujudkan Kemakmuran yang Lebih Baik”. Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah Jawa Timur tersebut, khsusnya tema RKPD 2011, F-PKS berpendapat visi, misi dan tema RKPD 2011 belum sepenuhnya diformulasikan secara riil dan kredibel dalam implementasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 ini. Karena itu, ke depan perlu ada perbaikan dan pembenahan dalam hal manajemen pengelolaan keuangan daerah. Seiring dengan peningkatan pendapatan dan belanja daerah, maka harus dibarengi dengan perbaikan dan perningkatan tingkat kesejahteraan yang hakiki, bukan kesejahteraan yang sifatnya artificial yang ditunjukkan dengan angka-angka statistik yang impresif semata.

Dalam kesempatan ini, FPKS memandang perlu adanya good will ke depan untuk menjadikan RPJMD dalam bentuk Perda sebagaimana pada periode 2006 – 2008 dimana RPJMD diwujudkan dalam Perda No. 8 tahun 2005.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PKS atas Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011. Dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahiim, F-PKS menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 F-PKS sangat berharap, dengan berbagai catatan, saran dan rekomendasi dari frasi-fraksi dapat dimanfaatkan Saudara Gubernur dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan.

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya,  28 Juni 2012

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Jawa Timur

Ttd.

Arif Hari Setiawan, ST., MT.
Ketua

About the Author