Pendapat Akhir FPKS Terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

Pendapat Akhir FPKS Terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  (P-APBD)  PROVINSI JAWA TIMUR  TAHUN ANGGARAN 2012

 Juru Bicara : Irwam Setiawan, S.IP.

Assalamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Yth. Pimpinan Rapat

Yth. Sdr. Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur

Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan sekalian.

Alhamdulillah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah S.W.T, atas semua rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan acara penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dalam keadaan sehat wal’afiat, amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, F-PKS mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku.

Akhir pekan ini, Insya Allah, ummat Islam akan merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, F-PKS mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H, Taqobalallahu minna wa minkum, taqobal ya karim, mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci romadhan di terima Allah SWT dan kita mendapat predikat muttaqin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (P-APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 pada 16 Juli 2012, dan Jawaban atas  pemandangan Umum fraksi-fraksi pada tanggal 30 Juli 2012.

F-PKS juga menyampaikan ucapkan terima kasih kepada komisi-komisi yang telah membahas dan menyampaikan laporan komisi pada tanggal 9 Agustus 2012, serta kepada Badan Anggaran yang telah melakukan pembahasan, pencermatan, dan penyampaikan laporan Badan Anggaran pada tanggal 11 Agustus 2012.

Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2012.

Setelah membaca dan mencermati terhadap jawaban eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Laporan Komisi-Komisi dan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012,  Fraksi PKS DPRD Jawa Timur akan memberikan catatan-catatan terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 tersebut.

Secara normatif, penyusunan dan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012 sudah memenuhi aspek yuridis-normatif, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pendoman pengelolaan keuangan daerah yang formulasinya dirumuskan oleh kepala daerah dalam rancangan kebijakan umum Perubahan APBD.

Kebijakan umum perubahan APBD tersebut dituangkan dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Kebijakan KUA-PPAS perubahan APBD 2012 yang telah disepakati bersama antara eksekutif dengan DPRD. Dua landasan normatif ini perlu ditopang dengan dasar sosiologis yang terjadi di Jawa Timur. Dengan kata lain, kebijakan perubahan, P-APBD 2012 harus mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai dinamika dan persoalan aktual dan faktual saat ini yang dihadapi masyarakat Jawa Timur.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam perubahan APBD 2012 ini, sampai pembahasan akhir di Banggar, Proyeksi Pendapatan Daerah ditetatpkan sebesar Rp 15 trilyun 94 Milyar 257 juta 875 ribu 15 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 3 trilyun 571 milyar 241 juta 181 ribu 859 rupiah  apabila dibandingkan dengan target murninya yang sebesar 11 trilyun 523 milyar 16 juta 693 ribu 156 rupiah.

Peningkatan target pendapatan pada P-APBD ini sebagian besar ditopang oleh pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp 15 trilyun 94 Milyar 257 juta 875 ribu 15 rupiah, hampir 75% lebih di topang oleh pilar utamanya, yakni PAD, sebesar Rp 9 trilyun 353 milyar 305 juta 240 ribu 448 rupiah. Dari tahun ke tahun struktur APBD selalu bertumpu pada PAD yang sebagian besar perolehannya masih mengandalkan pajak yang dipungut dari masyarakat, yakni dari sektor PKB, BBNKB, dan PBBKB. Sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari kekayaan daerah, BUMD dan pemberdayaan asset sampai saat ini kontribusinya terhadap PAD masih belum signifikan.

F-PKS berpendapat masih ada sumber dan potensi pendapatan yang sebenarnya bisa dioptimalkan, yakni masalah Tunggakan Pajak Tertagih yang nilainya pada bulan Juni 2012 telah mencapai sebesar 503 milyar 849 juta 534 ribu 972 rupiah.

Selain itu, FPKS berpendapat agar pemerintah memperhatikan kinerja dan kontribusi 11 BUMD yang berbentuk PT yang sampai saat ini masih sangat minim kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Sebagai contoh, PT. JGU yang mengelola Pasar Puspo Agro. Tugas PT. JGU terkait dengan pembangunan fisik Pasar Puspo sudah selesai. Dan sampai saat ini, tata kelola Pasar Puspo Agro oleh PT. JGU belum ada progress secara siginifikan, terutma terkait dengan membangun jaringan pasar yang sistematik, yang menghubungkan petani dengan konsumen. Fakta-fakta belum terbentuknya jaringan pasar yang belum sistemtik itu, ditunjukkan dengan adanya :

  1. Petani bawang merah di Nganjuk lebih suka mengirim produknya ke Pasar Gede Solo;
  2. Petani mangga Situbondo mengirim produknya ke Pasar Kramat Jati, Jakarta;
  3. Produsen sayuran dan buah-buahan di daerah Malang dan sekitarnya lebih memilih membawa produknya ke pasar-pasar kecil tidak sebagaimana diharapkan bisa dipusatkan ke Puspa agro.

Kondisi tersebut tentunya sangat memprihantikan, mengingat Puspa Agro  merupakan salah satu pilar pengungkit perekonomian di Jawa Timur.  Di samping itu, anggaran yang sudah dikucurkan APBD cukup besar, yakni sekitar Rp 600 milyar. Karena itu, secara khusus, F-PKS merekomendasikan agar dibentuk BUMD khusus yang mengelola Pasar Puspa Agro agar lebih focus dan professional. Terhadap BUMD lainnya, FPKS mendesak untuk segera melakukan perbaikan kinerja.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Terkait Belanja Daerah, semula dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar sebesar 15 trilyun 973 milyar 437 juta 28 ribu 565 rupiah, pasca Laporan Komisi menjadi sebesar   16 trilyun 7 milyar 745 juta 522 ribu 749 rupiah.

Berdasarkan kebijakan perubahan belanja pada perubahan APBD 2012 disebutkan bahwa semua belanja daerah harus berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD 2009-2014. Dengan konsep ini pengalokasian belanja daerah ini diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas pemanfaatan belanja daerah, baik untuk kepentingan belanja yang sifatnya tetap maupun untuk pembiayaan program pembangunan.

Terkait dengan belanja daerah P-APBD 2012 yang mencapai 16 triliun 7 milyar 745 juta 522 ribu 749 rupiah, F-PKS mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dalam mengurangi pos belanja di hampir semua SKPD baik pada belanja tidak langsung dan pada belanja langsung atau rutin yang terkait dengan belanja aparatur meliputi Honorarium Pegawai, Perjalanan Dinas serta  Kegiatan-Kegiatan Rapat sebagai bentuk efisiensi. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk program dan kegiatan pembanguan yang lebih riil dan berkualitas untuk meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Dewan Yang Terhomat,

F-PKS sangat berharap pengajuan tambahan atau pengurangan di setiap SKPD diniatkan dan diorientasikan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Jawa Timur, terutama untuk menjawab kebutuhan dan persoalan aktual dan faktual masyarakat Jiwa Timur saat ini. Kebijakan APBD Jatim yang pro-poor budjeting harus benar-benar termanifestasikan dalam kebijakan belanja daerah secara nyata.

FPKS mendukung agar penambahan belanja daerah difokuskan pada kebutuhan yang aktual dan strategis, diantaranya  pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi rakyat, pertanian, perikanan dan kelautan, perhubungan, infratruktur jalan, pengentasan kemiskinan. Khusus sektor pertanian harus mendapat perhatian terus-menerus, karena sektor ini sektor strategis yang menjadi kebutuhan dan kepentingan Jawa Timur, terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Beberapa persoalan aktual dan faktual yang saat ini dihadapi masyarakat Jawa Timur adalah masalah belum stabilnya harga-harga bahan pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti kedelai, beras, telor, daging, dsb. Kenaikan harga-harga pangan ini diprediksi akan berlanjut sampai akhir tahun 2012 ini.

Selain itu, masalah ancaman kekeringan yang sudah mulai menggejala di beberapa daerah. Kondisi ini tentu saja akan mengancam produksi pangan Jawa Timur. Ketika produksi domestic menurun dan bahan pangan import terbatas, sementara permintaan masyarakat semakin tinggi, maka akan melambungkan harga-harga pangan di pasaran.

Kekeringan dan krisis air mulai mengancam beberapa daerah di Jawa Timur. Kekeringan dan krisis air hampir setiap tahun terjadi. Daerah-daerah yang  menjadi langganan kekeringan dan krisis air seharusnya sudah dapat dipetakan oleh pemerintah provinsi. Pemetaan potensi daerah-daerah terancam kekeringan dan krisis air akan sangat membantu pemerintah provinsi dalam melakukan upaya antisipasi dan tindakan cepat agar tidak meluas sehingga berdampak buruk terhadap aktivitas ekonomi dan produktivitas bahan pangan di Jawa Timur.

Salah satu sector yang akan terasa dampak kekeringan dan krisis air ini adalah sector pertanian. Selama ini Jawa Timur masih menjadi lumbung dan penyangga produksi pangan nasional. Jawa Timur diharapkan mampu memproduksi beras sebesar 7 juta ton. Pemerintah menetapkan target surplus beras 10 Juta Ton pada tahun 2014, dan Provinsi Jawa Timur dibebani dengan surplus  sebesar 5 Juta Ton beras. FPKS meminta agar pemerintah secara serius mengantisipasi dampak kekeringan tersebut sehingga tidak berdampak terhadap target surplus yang telah dicanangkan. Dalam hal ini, FPKS sependapat agar alokasi belanja daerah untuk bidang pengairan mendapatkan perhatian khususnya untuk menunjang kinerja irigasi teknis.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Dalam Buku Neraca Sawah Provinsi Jawa Timur yang dipublikasikan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menyebutkan, tahun 2010 seluas 1.081,472 hektar sawah telah berubah fungsi menjadi lahan non sawah. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap total produksi tanaman pangan.

Sementara terkait dengan nilai Tukar Petani, (NTP), sampai menjelang akhir semester pertama tahun 2012 masih belum menunjukkan perbaikan. Angkanya terus berfluktuasi dari bulan ke bulan dan NTP untuk masing-masing sub sector atau  masing-masing komoditi sangat bervariasi, ada yang membaik dan ada yang memburuk. Tetapi secara umum NTP pada pertengahan tahun 2012 ini belum membaik, terlebih jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Dalam penjelasannya, pihak ekskutif menunjukkan bahwa posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional sebagai penyebab belum membaiknya NTP pada tahun 2012. Dijelaskan bahwa, sebagai lumbung pangan nasional, mengakibatkan penawaran produk pertanian di Jawa Timur lebih besar dari pada permintaannya, sehingga harga barang-barang pertanian di Jawa Timur cenderung lebih murah.

Kita ketahui bersama, posisi lumbung pangan nasional yang disandang Jawa Timur itu tidak hanya terjadi pada tahun 2012 saja. Sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang, Jawa Timur sudah dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Kalau posisi lumbung pangan ini dijadikan sebagai alasan dari rendahnya NTP pada tahuan 2012, maka NTP tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya mestinya juga rendah. Tetapi faktanya tidak demikian. NTP tahun 2011 masih lebih baik dari pada NTP tahun 2012. Oleh karenanya, FPKS berpendapat, upaya untuk menaikkan NTP adalah menjadi tugas utama dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa  Timur.

Sementara itu, masih ada persoalan pertumbuhan sektor pertanian yang besarnya hanya mencapai 2,53 persen. Padahal sektor pertanian telah memberi kontribusi besar dalam menciptakan perubahan structural dalam perekonomian di Jawa Timur, dari perekonomian yang bebasis pada sector primer ke perekonomian yang berbasis sector sekunder dan tersier.

Persoalan pertumbuhan di suatu sector berkaitan erat dengan persoalan pendapatan di sector yang bersangkutan. Besarnya pertumbuhan di sector pertanian mencerminkan berapa besarnya nilai tambah dan pendapatan yang diciptakan oleh sector pertanian. Ketika sector pertanian hanya tumbuh 2,53 persen, maka sector pertanian hanya mampu menciptakan kenaikan nilai tambah dan atau pendapatan sebesar 2,53 persen. Yang berarti, hanya kenaikan pendapatan sebesar itu yang bisa dinikmati oleh mereka yang bekerja di sector pertanian.

Oleh karena itu, ketika kita mempersoalkan rendahnya pertumbuhan sector pertanian tidak bisa serta merta kemudian dikaitkan dengan kegiatan pertumbuhnan sector industri yang pertumbuhannya tinggi, hanya karena sector industry menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh sector pertanian. Sehingga rendahnya pertumbuhan sector pertanian tetap menjadi masalah besar yang harus diseleseikan. Sebab, sebagain besar penduduk di Jawa Timur (sekitar 45%) menggantungkan hidupnya di sector pertanian. Ketika sector pertanian hanya tumbuh 2,53%, sedangkan sector yang lain tingkat pertumbuhannya tinggi, dan pertumbuhan itu harus digunakan untuk menghidupi sebagaian besar penduduk di Jawa Timur, maka kesejahteraan di sector pertanian sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan kesejahteraan di sector lainya.  Oleh karena itu, FPKS berpendapat agar pemerintah secara serius memberikan perhatian terhadap sector pertanian.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Begitu pula kebijakan perbaikan infrastruktur harus terus mendapat perhatian dari pemerintah provinsi, baik infrastruktur jalan, maupun infrastruktur lainnya seperti pelabuhan.

Dalam hal penanganan infrastruktur jalan, pada tahun 2011 dan tahun 2012 ini masih belum memenuhi dari target yang ada di renstra. Dalam tahun 2011 target renstra mencanangkan kondisi kemantapan jalan mencapai 84 persen, namun kondisi akhir tahun 2011 kondisi kemantapan jalan hanya mencapai 78,16 persen. Sedangkan pada tahun 2012, target renstra dicanangkan 86 persen, namun diprediksi capaian akhir tahun 2012 hanya mencapai 80,58 persen. Setiap tahun terjadi degradasi sebanyak 6,3 persen. Apabila kebijakan anggaran tidak berpihak kepada penanganan infrastruktur jalan, maka hutang renstra akan semakin besar. Sedangkan kondisi kemantapan jembatan se-jawa timur hanya mencapai 68,12 persen. Jembatan yang harus diganti mencapai 63 buah dengan panjang 801,70 meter, yang rusak ringan 90 buah jembatan dengan panjang 1265,450 meter.

Oleh karena itu, FPKS berpendapat hasil efisiensi ini harus dimanfaatkan untuk penambahan program perbaikan infrastrutkur jalan. Harus diakui bahwa penanganan masalah infrastruktur terkendala masalah klasik, yakni terbatasnya anggaran. Dalam P-APBD 2012, Dinas PU dan Bina Marga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 460 Milyar 682 Juta Rupiah lebih. Padahal kebutuhan anggaran ideal untuk infrastruktur jalan sesuai renstra sebesar Rp 779 miliar.

Jika alokasi anggaran ini tidak dipenuhi maka kondisi kemantapan Jalan provinsi dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Perbaikan infrastruktur jalan harus terus mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.

Sedangkan dalam hal infrastruktur pelabuhan, FPKS mendorong agar pemerintah mempunyai roadmap yang jelas terkait dengan penyelesaian pelabuhan yang ada di Jawa Timur. Diantaranya pelabuhan tanjung tembaga Probolinggo, dan pelabuhan Boom Banyuwangi.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam hal belanja daerah, FPKS juga berpendapat bahwa pengurangan anggaran pada sektor lingkungan hidup seyogyanya dipikirkan secara matang. Hal tersebut bisa dipandang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi yang peduli lingkungan. Apalagi ditengah kondisi lingkungan di Jawa Timur yang membutuhkan peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

FPKS menyoroti penambahan alokasi anggaran pada bidang pengembangan perumahan yang didalamnya masih ada kegiatan untuk merenovasi gedung-gedung pemerintah provinsi. Oleh karenanya, FPKS sependapat agar renovasi gedung pemerintahan provinsi dikembalikan kepada SKPD yang terkait. Sedangkan untuk bidang pengembangan perumahan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat seperti pembangunan rusunawa, jalan saluran lingkungan dan sanitasi.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sementara itu, terkait Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2012 yang semula diprediksikan sebesar 691 milyar 766 juta 666 ribu 666 rupiah, setelah Perubahan  berubah menjadi sebesar 911 milyar 679 juta 960 ribu 484 rupiah atau bertambah sebesar 219 milyar 913 juta 293 ribu 818 rupiah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan adanya Perubahan prakiraan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka mengakibatkan Perubahan prakiraan defisit yaitu yang semula defisit APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar 691 milyar 766 juta 666 ribu 666 rupiah, setelah Perubahan berubah menjadi sebesar 913 milyar 487 juta 647 ribu 734 rupiah atau bertambah sebesar 221 milyar 720 juta 981 ribu 068 rupiah. Defisit ini akan ditutup dari Pembiayaan Netto dengan besaran yang sama.

Fraksi PKS menyadari kondisi mendesak yang terjadi menjelang dilaksanakannya IPO Bank Jatim, untuk mempertahankan posisi Pemerintah Jawa Timur sebagai pemegang saham diatas 51 % sebagaimana diamanhkan PERDA. Namun FPKS berpendapat, menambahkan penyertaan dengan menarik investasi jangkan panjang Dana Bergulir, merupakan sebuah langkah yang tidak boleh terulang lagi. Dana Bergulir merupakan satu-satunya sumber dana murah bagi UMKM yang harus dipertahankan. Masyarakat pelaku UMKM masih kesulitan meng-akses dana KUR, apalagi dengan bunga yang sangat tinggi. Oleh karenanya FPKS merekomendasikan agar penarikan Dana Bergulir sebesar Rp. 133 Miliar, bisa diganti dari sumber lain pada penganggaran tahun depan.

Fraksi PKS juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan segenap anggota DPRD Jawa Timur, bahwa masih ada PR untuk merapikan penyertaan-penyertaan modal ke BUMD yang harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penembahan penyertaan modal kepada Bank Jatim sebesar 996M dari pencairan cadangan keuntungan, merupakan salah satu yang harus dibuatkan payung regulasinya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sementara itu, hasil evaluasi sementara, evaluasi kinerja dan tingkat serapan anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun  Anggaran berjalan, tampaknya masih ada beberapa SKPD yang baru menyerap dibawah 40%. Kinerja ini tentunya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, ke depannya agar SKPD dapat menyusun laporan keuangan yang memuat progres dan serapan anggaran dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja SKPD dalam setiap pembahasan anggaran. SKPD harus bersikap responsif dalam membuat laporan untuk menjadi bahan pengawasan bagi DPRD. Dalam menjalankan fungsi budjeting, DPRD tidak sekedar menyusun dan membahas APBD, tapi lebih lanjut adalah melakukan control-budjeting, yakni mengawal dan mengawasi setiap realisasi program dan anggarannya yang dilakukan eksekutif agar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat, tidak mengalami penyimpangan dan kebocoran di lapangan.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, F-PKS mengingatkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, tapi juga taat azas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Jawa Timur. Karena itu, peningkatan pendapatan melalui penarikan pajak dan retribusi, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Demikianlah Pendapat Akhir F-PKS terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, FPKS menerima Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ini menjadi Perda. Semoga Perda tentang Perubahan APBD 2012 ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya, 16 Agustus 2012

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Timur

Ttd.

Arif Hari Setiawan, ST., MT.
Ketua

About the Author