Pendapat Akhir FPKS DPRD Jatim Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Pendapat Akhir FPKS DPRD Jatim Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Juru Bicara : Ahmad Jabir, ST., MT.

Yth. Pimpinan Rapat

Yth. Sdr. Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya.

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur

Yth. Sdr. Wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji syukur kita panjatkan keharidat Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Propinsi Jawa Timur terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan tentunya bagi kita yang beragama Islam berharap semoga kita termasuk di dalamnya. Amin..

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKS menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi E DPRD Propinsi Jawa Timur sebagai komisi pengusul dan pembahas Raperda inisiatif tentang Raperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur  yang telah menyelesaikan pembahasan dan penyusunan Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur ini dengan baik.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kami sampaikan kepada Saudara Gubernur beserta jajarannya, fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang cukup konstruktif dan kontributif bagi upaya pembenahan, perbaikan dan penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur ini sehingga menjadi Raperda yang visible, komprehensif dan menjadi kebijakan regulatif yang dapat memberi solusi terhadap berbagai problematika penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur.

Dengan disahkannya Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur ini, akan menjadi perda pertama tentang olahraga di Indonesia untuk tingkat propinsi. Untuk Tingkat kabupaten/kota, sudah ada beberapa yang memiliki perda keolahragaan ini, seperti kota Balikpapan, di Kaltim. Karena itu, F-PKS sangat mengapreasiasi kerja keras dari para pengusul dan pembahas, jajaran eksekutif, serta partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan Raperda ini. Jika kita berkomitmen dengan pengaturan dalam Raperda ini, dan diimplementasikan secara konsisten, maka akan berdampak terhadap kinerja penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Timur yang lebih baik, berkualitas dan produktif, termasuk dalam peningkatan prestasi olahraga Jawa Timur.

Rapat Dewan Yang terhormat,

Secara filosofis, Pada hakekatnya kegiatan olahraga merupakan miniatur kehidupan. Hal ini dapat dikatakan  demikian  karena  di  dalam  aktifitas  olahraga  terdapat  aspek-aspek  yang berkaitan  dengan  tujuan,  perjuangan,  kerjasama,  persaingan,  komunikasi  dan  integrasi, kekuatan  fisik  dan  daya  tahan  mental,  kebersamaan,  sikaf  responsif,  pengambilan keputusan,  kejujuran  dan  sportifitas.  Semua  aspek  ini  merupakan  aspek-aspek  yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam berolahraga, berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan  untuk  dapat  eksis  ditengah-tengah  masyarakat  yang  semakin  dinamis.

Berdasarakan  nilai  yang  terkandung  dalam  olahraga  tersebut,  maka  sudah  selayaknya olahraga  ditempatkan  pada  posisi  prioritas,  karena  nilai-nilai tersebut  memang  sangat diperlukan oleh suatu bangsa yang ingin maju. karena itu, pembangunan dan pengembangan olahraga memiliki nilai sangat strategis bagi pembangunan karakter bangsa. Di tengah problematika bangsa yang begitu kompleks seperti saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga dapat dijadikan sebagai katalisator bagi pembangunan karakter bangsa dan sector-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan olahraga memiliki nilai dan peran strategis dalam konteks pembangunan nasional. Dalam dokumen RPJMN 2004-2009 menyatakan  bahwa arah kebijakan  pembangunan  olahraga  diarahkan  untuk  menumbuhkan  budaya  olahraga  dan prestasi  guna  meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  melalui :  (1)  Mengembangkan kebijakan  dan  manajemen  olahraga  dalam  upaya  mewujudkan  penataan  sistem pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  secara  terpadu  dan  berkelanjutan;  (2) Meningkatkan  akses  dan  partisipasi  masyarakat  secara  lebih  luas  dan  merata  untuk meningkatkan  kesehatan  dan  kebugaran  jasmani  serta  membentuk  watak  bangsa;  (3) Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  olahraga  yang  sudah  tersedia  untuk  mendukung pembinaan  olahraga;  (4)  Meningkatkan  upaya  pembibitan  dan  pengembangan  prestasi olahraga  secara  sistematik,  berjenjang  dan  berkelanjutan;  (5)  Meningkatkan  pola kemitraan  dan  kewirausahaan  dalam  upaya  menggali  potensi  ekonomi  olahraga  melalui pengembangan  industri  olahraga;  dan  (6)  Mengembangkan  sistem  penghargaan  dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, olahraga memiliki peran dan nilai strategis, yakni dapat dijadikan sebagai instrumen untuk membentuk karakter  bangsa  (nation  and  character  building)  yang  sangat  diperlukan  untuk memperkukuh  eksistensi  dan  masa  depan  bangsa.  Olahraga  pada  hakikatnya  merupakan investasi jangka panjang dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Mengingat  pentingnya  nilai-nilai  olahraga  untuk  meningkatkan  kesejahteraan individu,  kelompok,  masyarakat  dan  bangsa,  maka  dalam  rangka  mencapai  tujuan keolahragaan  tersebut  pembangunan  olahraga  perlu  dilaksanakan  secara  sistematik, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, pembangunan olahraga dihadapkan pada tantangan besar, baik sekarang maupun akan datang. Tantangan itu meliputi tingginya tuntutan publik terhadap prestasi seiring dengan makin merosotnya prestasi secara nasional; menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan yang harus mengarah pada hasil pembangunan yang lebih meluas; dan penguatan desentralisasi pembangunan olahraga. Tantangan tersebut tentu saja perlu disikapi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Harus diakui cukup banyak prestasi ditorehkan oleh putra daerah di beberapa cabang atau nomor. Namun usaha perbaikan prestasi di masa depan harus makin terbangun atas kesadaran masyarakat yang makin kritis dan cerdas melihat ketidaksepadanan antara potensi keolahragaan yang tersedia dan capaian prestasi.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Pembangunan  olahraga  sesungguhnya  tidak  cukup  hanya diidentifikasi ukuran prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medali khususnya emas atau  peringkat  yang  dicapai  dalam  event  olahraga  seperti  Pekan  Olahraga  Nasional (PON) atau pekan-pekan olahraga yang diselenggarakan secara internasional seperti SEA Games,  Asian  Games,  atau  Olympic  Games.  Olahraga  sebagai  instrumen  pembangunan hendaknya  diposisikan  dan  diberdayakan  dalam  arti  luas  untuk  tidak  saja  pencapaian prestasi  demi  harkat  dan  martabat  bangsa,  tetapi  untuk  mencapai  tujuan  nasional  antara lain kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Secara umum, persoalan yang melingkupi keolahragaan di Indonesia, dan daerah pada khususnya relative sama, termasuk dalam hal penurunan prestasi yakni, tidak  adanya  sistem  manajerial,  serta  pola pembinaan  dan  pengembangan  olahragawan  yang  terpadu,  berjenjang  dan  berkelanjutan dalam jangka panjang. Karena itu, pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga daerah secara harmonis, terpadu dan jangka panjang yang didukung  dengan sistem  pendanaan  dengan  prinsip  kecukupan  dan  keberkelanjutan merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  mendukung  keberhasilan  pembangunan olahraga.

Kenyataan  hingga  dewasa  ini  sistem  manajemen  keolahragaan  secara  integratif seperti  yang  diharapkan  belum  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan  seperti  yang  diharapkan. Sesungguhnya,  dengan  terbinanya  sistem  manajemen  keolahragaan  yang  integratif  akan menjamin terwujudnya budaya olahraga dalam kerangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, budaya prestasi dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat  bangsa,  serta  budaya  industri  olahraga  dalam  kerangka  menjadikan  olahraga sebagai kegiatan bisnis yang mendatangkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Dewan Yang terhormat,

Landasan penting dan strategis dalam Pembangunan dan pengembangan olahraga adalah adanya budaya olahraga yang kuat. Nilai dan budaya olahraga harus ditanam sejak dini yang nantinya dapat dijadikan investasi berharga untuk masa depan. Budaya  olahraga  merupakan  sikap  dan  kebiasaan  masyarakat  untuk  senang  berolahraga  dan  menjadikan  olahraga  sebagai  gaya  hidup  sehat.  Pengembangan  budaya olahraga  ini  dapat  dimulai  dari  lingkup  individu  dan  keluarga  dengan  cara  memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Begitu penting dan stretegisnya budaya olahraga ini, F-PKS mendorong agar pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi tumbuh kembangnya nilai dan budaya olahraga yang positif dan produktif.

Karena itu, sangat tepat sekali visi dan misi Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan ini mengambil visi dan misi ; “terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang menggemari olahraga  dengan suasana kebatinan berakhlak mulia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menuju masyarakat sehat, sejahtera, dan kaya prestasi”. Dengan misi yang utama adalah gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakatyang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat. Landasan budaya olahraga ini yang nantinya akan menjadi unsur embrional dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang lebih baik dan berkualitas. Setelah  budaya  olahraga  berkembang  dan  prestasi  olahraga  nasional  dapat dibanggakan,  maka  industri  olahraga  dapat  ditumbuhkembangkan.  Industri  olahraga memiliki  dampak  positif  dalam  memajukan  prestasi  olahraga,  sekaligus  juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Secara Sosiologis, kita patut bersyukur, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk cukup besar, yakni 38 juta jiwa lebih. Jumlah tersebut terbesar kedua di Indonesia setelah Propinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk sebesar itu dapat dijadikan sebagai modal sosial-demografis bagi pembangunan SDM keolahragaan di Jawa Timur. Dengan jumlah sebanyak itu pula, Jawa Timur memiliki potensi SDM keolahragaan yang sangat besar dalam melahirkan olehragawan-olahragawan yang handal dan berkualitas yang siap bersaing baik di level nasional maupun internasional.

Fakta menunjukkan, bahwa sampai saat ini, Propinsi Jawa Timur masih menjadi salah satu barometer prestasi olahraga nasional atau dalam penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan; pertama, selama ini Propinsi Jawa Timur menjadi salah satu propinsi yang menjadi gudang atlet tingkat nasional memberi kontribusi signifikan terhadap atlit-atlit nasional  sekaligus “penyuplai” utama atlet nasional untuk kejuaraan tingkat regional maupun internasional. Sehingga boleh dikata, bahwa Jawa Timur merupakan penyangga martabat bangsa dalam tataran keolahragaan. Kedua, Selama ini Jawa Timur dikenal sebagai salah satu propinsi yang berprestasi cukup signifikan dalam kompetisi olahraga nasional. Sebut saja misalnya, pada penyelenggaraan PON tahun 2008 lalu Jawa Timur menjadi Juara Umum. Selain itu, juga memberi kontribusi prestasi di tingkat regional maupun internasional.

Potensi dan prestasi keolahragaan di Jawa Timur yang begitu besar tersebut perlu dijaga, ditingkatkan dan dikembangkan lebih baik dan produktif. Pembinaan dan pengembangan olahraga di Jawa Timur yang lebih baik dan berkualitas harus terus dilakukan agar “prestise dan identitas” Jawa Timur sebagai gudangnya atlet nasional dan prestasi bagi kebanggan daerah dan nasional tetap terjaga.

Dalam rangka untuk itu semua, hadirnya Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur ini memiliki peran dan nilai stretegis dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di Jawa Timur. Selain menjadi instrument yuridis bagi penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Timur, Raperda ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas SDM pembangunan di Jawa Timur pada umumnya, dan peningkatan prestasi olahraga Jawa Timur pada khususnya

Rapat Dewan Yang Terhormat,

            Secara yuridis normative, hadirnya Raperda ini dilatari oleh adanya :

  1. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi  dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.
  2. Belum adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional di tingkat provinsi.
  3. Sebagai upaya meraih prestasi dan prestise untuk kebanggaan nasional dan daerah melalui olahraga Jawa Timur dengan melahirkan bibit-bibit atlet tingkat nasional, sekaligus “pemasok” utama atlet nasional untuk kejuaraan tingkat internasional.

Secara yuridis, Berdasarkan pasal 14 UU No.12 tahun 2011 “… Materi muatan PERDA berisi materi yang merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi’’.Berdasarkan Pasal 14 UU No.12 tahun 2011 : Daerah berwenang membuat RAPERDA tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.Karena RAPERDA tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 13 (2) UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal 13 ayat 2 : “Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,mengembangkan, melaksanakan, danmengawasi penyelenggaraan keolahragaan didaerah’’.

Penyelengaraan dan pengelolaan keolahragaan, termasuk dalam Penyusunan Raperda Penyelenggaran Keolahragaan di Jawa Timur ini, tidak hanya berdasarkan dan bersandar pada regulasi yang tunggal, yakni UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional saja, juga mengacu pada pencermatan UU lain yang punya keterkaitan dengan keolahragaan. Produk hukum itu terutama UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, yang semuanya itu harus dicermati dan diakomodasi secara komprehensif dalam Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur ini.

Kehadiran Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur ini, diharapkan dapat memenuhi dan meningkatkan standar pengembangan olaharaga sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 84 dan 85 PP Nomor 16 Tahun 2007, yang intinya meliputi indikator ketercukupan ruang publik untuk olahraga, tempat dan fasilitas khusus olahraga, tenaga keolahragaan, partisipasi masyarakat dalam berolahraga, dan kualitas kebugaran jasmani masyarakat. Karena itu, dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus didorong untuk secara konsisten terus mengembangkan tata kelola keolahragaan yang lebih baik dan berkualitas guna mewujudkan Jawa Timur yang kaya prestasi di bidang olah raga.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini telah berlangsung cukup lama. Berbagai elemen masyarakat keolahragaan di Jawa Timur telah memberikan kritik dan masukan dalam Raperda ini. Salah satu persoalan super penting dalam pembinanaan dan pengembangan keolahragaan adalah masalah dana. Harus diakui alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Jatim dari APBD sangat terbatas, karena itu perlu dilakukan pencarian sumber-sumber pendanaan untuk kebutuhan pembinaan dan pengembangan olahraga di Jatim, salah satunya adalah menggandeng pihak swasta, melalui kerjasama kemitraan yang lebih konstruktifdan produktif.

Karena itu, F-PKS sangat konsen terhadap peningkatan prestasi olahraga di Jawa Timur. Pengembangan olahraga prestasi sangat kompleks, sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan suatu prestasi pada tingkat dareah, nasional dan Internasional. Waktu yang panjang juga tidak cukup, jika tidak didukung oleh suatu program latihan secara bertahap dan berkelanjutan serta membutuhkan dana yang cukup. Untuk itu dalam pengembangannya dimulai dari pemassalan melalui pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah dasar, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan spesialisasi olahraga pada usia dini, pemantapan dan pembinaan lebih lanjut. Dalam pengembangan olahraga prestasi ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi yaitu sumberdaya manusia keolahragaan (atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga), sarana prasarana, dan kebijakan pemerintah daerah dan dana. Ada beberapa komponen yang menentukan tercapainya prestasi tinggi dalam olahraga prestasi yaitu ; keadaan teknik peralatan/sarana – prasarana olahraga, keadaan pertandingan, keadaan psikologi atlet, keadaan kemampuan keterampilan atlet, keadaan kemampuan fisik atlet, keadaan konstitusi tubuh dan keadaan kemampuan taktik/strategi.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa catatan terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Keolahraagaan di Jawa Timur ini sebagai berikut ;

  1. Terkait dengan masalah Kewenangan Pemerintah Propinsi. Kewenangan pemerintah provinsi yang tertuang dalam RAPERDA penyelenggaraan keolahragaan tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan propinsi dalam Berdasarkan Pasal 33 UU No.3 tahun 2005 : “Pemerintah provinsi berwenang melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Dengan demikian, Substansi yang diatur dalam RAPERDA penyelenggaraan keolahragaan telah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh UU No.3 TAHUN 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan  Keolahragaan. Jadi FPKS berpendapat tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan dengan pemerintah provinsi.
  2. Dalam RAPERDA, Komite Olahraga Provinsi dibentuk oleh pengurus provinsi cabang olahraga dan pengurus organisasi olahraga fungsional provinsi. Pengertian Pengurus provinsi cabang olahraga dalam RAPERDA adalah ‘’organisasi olahraga yang membina, mengembangkan , dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi’’. Dalam hal ini, FPKS berpendapat komite olahraga propinsi
  3. Terkait dengan keberadaan KONI dan kelembagaan baru komite olahraga Nasional dan komite olahraga propinsi. Jika kita konsisten dengan landasan UU 3/2005, maka kelembagaan organisai di tingkat propinsi adalah menggunakan istilah komite olahraga. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, saat ini kelembagaan yang masih eksis adalah KONI atau KONI Propinsi Jawa Timur. Karena itu, mengingat masih dalam masa transisi, dimana kelembagaan dan kepengurusan KOP belum terbentuk, maka kelembagaan dan kepengurusan KONI Jawa Timur tetap digunakan atau dipakai dan diakui keabsahannya/legitimasinya, sampai pada pembentukan dan pengesahan kelembagaan organsiasi keolahragaan baru di Jawa Timur, yakni komite olahraga propinsi.
    1. Terkait dengan kewenangan antara pengurus organsiasi olahraga fungsional dengan pengurus organisasi olahraga professional. Dalam Raperda ini pengaturan kewenangan keduanya perlu adanya koordinasi lebih lanjut yang dituangkan dalam pergub. Agar tidak menimbulkan perselihan dan konflik kewenangan antar keduanya, Teknis tentang pelaksanaan kewenangan kedua pengurus organisasi olahraga tersebut lebih lanjut diatur dalam bentuk Pergub, khususnya terkait dengan fungsi koordinasi antar keduanya.Begitu juga dengan; jika  kemungkinan terjadi konflik atau perselisihan kepentingan/kepengurusan internal organsiasi olahraga, maka perlu diatur lebih lanjut di dalam pergub.
    2. Terkait dengan pembinaan para atlet. Khususnya terkait dengan masalah “kutu loncat” para atlit. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius, karena ini akan merugikan daerah, baik secara  materiil maupun non materiil. Pembinaan atlit itu harus diperhatikan secara khusus agar tidak berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, maka dari itu keberadaan Perda ini harus mampu menjamin pemerataan akses terhadap olah raga, peningkatan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi baik regional maupun Nasional. Pemerintah provinsi harus mengawasi ketat terkait dengan pembinaan, karena pada Perda ini peran Pemerintah Provinsi akan semakin kuat sebab dapat memantau perkembangan prestasi atlet dan mengantisipasi adanya pembajakan atlet yang dilakukan Popinsi atau daerah lain karena Jawa Timur saat ini menjadi gudang atlet berprestasi. Sudah waktunya Pemerintah Pemerintah Propinsi Jawa Timur berkewajiban melakukan pembinaan olahraga sebab pembinaan olahraga menjadi bagian langsung dengan pembangunan termasuk menggerakkan sector ekonomi.
    3. Selanjutnya, FPKS berpendapat ada beberapa klausul redaksional dalam Raperda ini yang perlu ada penjelasan lebih lanjut, diantaranya adalah ;
      1. Pasal 10 ayat (3) RAPERDA, untuk istilah tingkat kebugaran jasmani masyarakat Perlu diberikan penjelasan.
      2. Pasal 41 ayat a angka 6 tentang istilah “relawan olahraga perlu diberikan penjelasan.
      3. Pasal 41 ayat a angka 7 “prasarana dan sarana olahraga perlu dijabarkan lebih lanjut.
      4. Pasal 48 ayat 3 b tentang istilah ’’tertentu’’ perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.
      5. Terkait dengan relawan olahraga, dalam pasal Pasal 41 Raperda ini menyebutkan ; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan /atau olahraga rekreasi, yang meliputi; point 6. Relawan olahraga, 7. Sarana dan Prasarana olahraga. Terkait dengan ketentuan ini, F-PKS berpendapat ketentuan dan pengaturan ini masih abstrak, apa yang dimaksud relawan olahraga? karena itu diperlukan panjabaran dan penjelasan yang lanjut yang lebih jelas.
      6. f.        Pasal 48 ayat 3 huruf b, menyatakan: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus orgnisasi olahraga propinsi wajib : mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahragasecara berjenjang dan berkelanjutan untuk pengurus organisasi olahraga fungsional propinsi tertentu”. Kata “tertentu” dalam klausul ini tidak jelas, apa maksud dan sasarannya.Pada huruf (f), menyatakan :” mempersiapkan tim propinsi untuk mengikuti kejuaraan/pecan olahraga tingkat nasional. Klausul ini juga menimbulkan pertanyaan; apa tugas dan kewenangan olahraga fungsional? Bukankah ini adalah tugas dan kewenangan pengurus propinsi cabang olahraga/komite olaraga propinsi (KOP), sebagaimana diatur dalam Raperda ini juga. Sehingga ini terkesan ada tumpang tindioh. Terkait dengan pasal ini, perlu ada penjabaran dan penjelasan lebih lanjut.
      7. Terkait dengan kewenangan propinsi dalam mengatur substansi Raperda penyelenggaraan keolahragaan. Kekhawatiran adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi, tidak akan terjadi,. Hal ini karena substansi yang diatur dalam Raperda ini telah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UU 3 tahun 2005, yang menjelaskan tentang kewenangan pemprov dalam pengelolaan keolahragaan. Pemprov melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan.
      8. Sekadar pembanding, UU SKN mengandung 20 materi pengaturan, yang lebih terjabarkan dalam tiga peraturan pemerintah, yakni PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga; PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; dan PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Ke-20 materi pengaturan itu mestinya merupakan entry point yang harus terakomodasi dalam substansi materi pengaturan perda. Dan F-PKS berpendapat, ke 20 materi tersebut sudah terakomodir dalam Raperda ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Dengan adanya aturan hukum yang baru ini, F-PKS mengharapkan kedepan penyelengaraan keolahragaan di Jawa Timur semakin marak dan berkualitas, baik olahraga pendidikan, olahraga  rekreasi dan olahraga prestasi. Kemajuan pembangunan olahraga akan dapat menimbulkan efek domino bagi pembangunan Jawa Timur secara keseluruhan.  Dan lebih khususnya lagi, Raperda baru ini akan dapat meningkatkan prestise dan prestasi olahraga Jawa Timur ke depannya.

Secara yuridis dan sosiologis, F-PKS berpendapat setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur sudah cukup mengakomodir kebutuhan dan kepentingan pembangunan dan penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Timur sekarang dan ke depan. Namun demikian, masih ada beberapa materi dalam Raperda ini yang membutuhkan penjelasan dan pengaturan yang lebih jelas dan teknis. Karena itu, pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam  Peraturan Gubernur (Pergub). Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Provinsi untuk segera menindaklanjuti pembuatan Peraturan Gubernur terkait.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pendapat Akhir F-PKS terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Timur.  Kita berharap Raperda ini dapat menjadi instrument regulatif yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam meningkatkan dan memajukan penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Timur.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, F-PKS menyetujui dan menerima Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan ini menjadi Perda baru di Jawa Timur.

Akhirnya, semoga kerja keras kita dalam menyelesaikan pembahasan dan penyusunan Raperda ini di ridhoi Allah SWT dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan keolahragaan di Jawa Timur. Amien

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Surabaya,  7 Desember 2012

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Timur

Ttd.

Arif Hari Setiawan, ST., MT.
Ketua

About the Author